Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.117
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Lex Scientia Law Review Jambura Law Review GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Research Review Quarterly Jurnal Abdidas DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law Jurnal Cakrawala Ilmiah Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Legal Advice Jurnal Hukum
Zamroni Abdussamad
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Islamic Taste in Laws and Regulations Establishment: Case of Gorontalo Province, Indonesia Abdussamad, Zamroni; Achir, Nuvazria
Law Research Review Quarterly Vol 6 No 1 (2020): L. Research Rev. Q. (February 2020) "Law, Democracy and Crime: How Society Respon
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v6i1.36703

Abstract

The presence of a local regulation containing religious teachings has recently been challenged in the form of criticism, which considers that the existence of this regulation product is a form of discrimination and is not effectively implemented. The results of the study, Gorontalo Province, dubbed "Serambi Madinah", the majority of the population is Muslim, putting religion as the main thing in the affairs of life. The urgency of the teachings of Islam in the formation of legal products in Gorontalo is based on several things, in addition to being considered a local wisdom, the law instead presents justice, prosperity and prosperity for its people and serves as a benchmark for how to live a national life based on Pancasila without violating the value of tolerance towards other people. Local regulations based on religious teachings also contain solutions to overcoming the problems of poverty, economic, social and cultural areas that originate from the Qur'an where the teachings are for the salvation of humanity from moral damage. Therefore, it is important to present regulations containing the content of Islamic teachings as a form of preventive and repressive measures for all forms of crime and deviant behavior. Islamic teachings are considered important to be the substance, in addition to supporting parents to provide assistance to children's activities, it also supports the government in carrying out its duties and responsibilities in social affairs.
KEBIJAKAN HUKUM MENUJU SISTEM HUKUM NASIONAL (Suatu kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan politik dalam reformasi hukum dewasa ini) Zamroni Abdussamad
Jurnal Inovasi VOL. 07, NO. 03, THN. 2010
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan hukum yang arif dan berhikmat pada kedaulatan kemanusiaan dalam merevisi dan menguji undang-undang suversi. Kemauan politik pemerintah diperlukan untuk menyelenggarakan penataan sistem hukum, bukan dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan, lebih dari itu sebagai dasar pembentukan hukum nasional yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Kata kunci: undang-undang, suversi, kebijakan.
SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PEMBUMIAN HUKUM Zamroni Abdussamad
Jurnal Inovasi VOL. 06, NO. 04, THN. 2009
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.879 KB)

Abstract

Dalam persoalan penegakan hukum, pemahaman riil adalah menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat itu sendiri. Penyesuaian diri hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang tidak perlu diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada peranan hukum melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.
Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand Mohamad Hidayat Muhtar; Zamroni Abdussamad; Zainal Abdul Aziz Hadju
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art2

Abstract

Indonesia specifically addresses the refugee issues in Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Foreign Refugees. The handling of refugee status in Indonesia is handed over to UNHCR considering that Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol. Besides Indonesia, Australia and Thailand are also not parties to the convention. Therefore it is important to see a comparative study of policies between countries. This study also aims to find out whether Presidential Decree No. 125 of 2016 can resolve the problem of refugees in Indonesia and what is the policy comparison between Indonesia, Australia and Thailand. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results of the study concluded that Presidential Decree No. 125 of 2016 has adequately accommodated arrangements for overseas refugees, but there are still several provisions that have multiple interpretations, such as arrangements regarding "foreigners", Rudenim arrangements, and the principle of "local integration" that has not been regulated. The implementation in Australia is firmer compared to Thailand and Indonesia. Australia itself emphasizes forced repatriation if it is detected as threatening the country's sovereignty. Meanwhile, Thailand provides access to foreign refugees to submit applications so they can live and settle.Key Words: Presidential decree 125 Year 2016, Refugees, 1951 Convention, 1967 Protocol AbstrakIndonesia secara khusus mengatur masalah pengungsi dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Penanganan status pengungsi di Indonesia diserahkan kepada UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967. Selain Indonesia, Australia dan Thailand juga bukan negara pihak konvensi. Oleh karena itu penting untuk melihat studi perbandingan kebijakan antar negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah Perpres No. 125 Tahun 2016 dapat menyelesaikan masalah pengungsi di Indonesia dan bagaimana perbandingan kebijakan antara Indonesia, Australia dan Thailand. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu penelian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perpres No. 125 Tahun 2016, telah cukup mengakomodasi pengaturan pengungsi luar negeri, akan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang multitafsir, seperti pengaturan tentang “orang asing”, pengaturan Rundenim, dan belum diaturnya mengenai prinsip “integrasi lokal”. Adapun implementasi di negara Australia lebih tegas dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Asutralia sendiri menegaskan pemulangan paksa jika terdeteksi mengancam kedaulatan negara. Sedangkan Thailand memberikan akses kepada pengungsi luar negeri untuk mengajukan permohonan agar dapat tinggal dan menetap.Kata-kata Kunci: Perpres 125 Tahun 2016; Pengungsi; Konvensi 1951; Protokol 1967
Fulfillment Of Assimilation Rights And Integration Rights To Corporate Students Susan Bau; Zamroni Abdussamad; Waode Mustika
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 1 FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.316 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.16040

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of assimilation rights and integration rights to correctional students. The type of research method used in this study is empirical research with sampling using purposive sampling. This study also uses a qualitative approach and descriptive analysis techniques. The results of this study indicate thatIn the implementation of the fulfillment of the right of assimilation and the right of integration to correctional students, there are several obstacles, as for these obstacles, namely there is no guarantor of the correctional students, has register f records, Community Environment, excess capacity, minimal quality of officers and less bureaucratic processes. effective. The government carries out alternative non-prison punishments that can be carried out such as supervision and community service which is seen as more efficient than prison law because in achieving the goal of fostering or rehabilitating correctional students before finally being able to be free and return to life in the community and for the community.The community is expected to participate actively in the implementation of community programs, so that correctional students feel they can be accepted again in the community.
KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo) Dolot Alhasni Bakung; Sri Nanang Meiske Kamba; Mohamad Hidayat Muhtar; Zamroni Abdussamad; Julius T. Mandjo
Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Nusantara Berbakti
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jnb.v1i3.164

Abstract

The implementation of the ijon system by the community, especially farmers, has become a habit that has been passed down from generation to generation and has become entrenched in a number of areas, including Gorontalo. The 1945 Constitution, especially in Article 18B paragraph two (2) which reads that the State recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. Even so, buying and selling under the debt bondage system, in the eyes of the law, is strictly prohibited because in buying and selling the bonded bond system is very unclear because this is a form of extortion that can harm other people. The sale and purchase of the ijon system has also been confirmed in article 8 paragraph 3 of Law number 2 of 1960 concerning production sharing agreements, which reads: "payments by anyone, including owners and cultivators, to cultivators or owners in whatever form they have elements of ijon, are prohibited". The provisions used as the legal basis for the use of standard contracts in Indonesia are Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code which stipulates: "all agreements made legally apply as laws for those who make them" from the words all can be interpreted that every legal subject can make an agreement with any content, there is freedom of the legal subject to determine the form of the agreement. In other words, through the principle of freedom of contract, legal subjects have the freedom to make agreements, including opening opportunities for legal subjects to make new agreements that have not been regulated in the Civil Code so that they can follow the needs of society due to the times
PENGENALAN DAN PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI MASYARAKAT Suwitno Y. Imran; Zamroni Abdussamad; Mohamad Hidayat Muhtar; Dolot Alhasni Bakung; Fence M Wantu, Julius T Mandjo
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 3: Maret 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengusulkan untuk melakukan implementasi dan evaluasi efektivitas pelatihan mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat Desa Molowahu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan perencanaan partisipatif, pelaksanaan pelatihan mediasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak dan keberhasilannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang efektif dan memperkuat kapasitas mereka dalam menyelesaikan perselisihan. Pelatihan mediasi dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta, sehingga mereka dapat menjadi mediator yang terlatih dan kompeten dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang mediasi setelah mengikuti pelatihan. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam menyelesaikan konflik. Mereka juga mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Selain itu, pelatihan mediasi ini juga berhasil mendorong perubahan sosial yang positif dalam masyarakat Desa Molowahu. Masyarakat mulai mengadopsi pendekatan penyelesaian konflik yang lebih damai dan demokratis, menghindari kekerasan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Mediasi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan, menggantikan metode konfrontasi atau penyelesaian melalui pihak ketiga yang tidak efektif.
PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO Zamroni Abdussamad; Apripari Apripari; Mohamad Hidayat Muhtar; Ahmad Ahmad; Dolot Alhasni Bakung; Suwitno Yutye Imran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16597

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.
Perlindungan Hukum Tehadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga Windrawati I. Abuba; Fence M Wantu; Zamroni Abdussamad
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.992

Abstract

This research is made for; (1) to understand the factors that can underlie the occurrence of psychological violence perpetrated by wives in the household sphere and to find out (2) what forms of legal protection are provided for victims of psychological violence perpetrated by wives in the household sphere. The research used by the researchers namely using the type of empirical legal research. Through a statutory approach and a case approach that is actually based on the source of case analysis obtained through interviews, while the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Underlying the occurrence of psychological violence perpetrated by the wife within the scope of the household are internal factors as well as external factors. Internal factors consist of: Family factors that discriminate, in the form of physical humiliation and the victim's job so as to generate income that is only sufficient for the needs of the family but not with the wishes of the perpetrator, can encourage the perpetrator to commit the psychological violence. Whereas external factors consist of: Economic factors and social environment as for excessive acts of using social media. The form of legal protection for victims of psychological violence perpetrated by wives in the household sphere, namely the form of protection has been explained in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which has been explained in Article 7 regarding psychological violence which has been considered as According to research materials by the researchers, this article explains what is meant in Article 5 letter b, namely behavior that results in fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, feeling of helplessness, and/or severe psychological suffering to a person.
Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Pereceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaaruyaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo) Dolot Alhasni Bakung; Zamroni Abdussamad; Mohamad Hidayat Muhtar; Apripari Apripari; Zainal Hadju
Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.617

Abstract

Legal counseling can be done through community empowerment which is one of the efforts made by lecturers at the Faculty of Law, Gorontalo State University in understanding legal knowledge to the community, including about, parents' civil responsibility for post-divorce in Kaaruyaan Village, Mananggu District, Boleoa Regency. Legal prohibition for violations of non-fulfillment of children's rights after divorce often occurs in a number of areas including in some villages where this is caused by ignorance of the community in general and parents are concerned about what are the rights and obligations of parents to children after divorce where the case is mostly dominated by fathers as insurers who have not fulfilled their obligations as fathers, Especially when the father re-married another woman. So the impact of empowering this legal counseling is the independence and understanding of the community in overcoming their legal problems through community initiatives and creativity and village officials assisted by lecturers in the environment of the Faculty of Law, Gorontalo State University. Of course, it requires people who are willing and able and have the knowledge, skills and attitudes to get out of their problems. This paper uses the quality descriptive method, in this case the descriptive analysis will discuss the condition of partners regarding understanding of the law. While quantitative analysis is carried out to calculate the feasibility of legal settlements carried out by partners. The result of this discussion is that with the growing understanding of law, the pillars of justice and expediency must be accompanied by efforts to foster and develop to legal counseling so that it becomes a law-conscious, independent and sustainable society.
Co-Authors Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Aldan Syaifullah Alulu Almoravid, weny Anis Bajrektarevic Anna Triningsih Anna Triningsih, Anna Apripari, Apripari Arief Fahmi Lubis Asmara, Ayu BAKUNG, Dolot Al Hasni Cono, Moh Syahnez Welden A Danendra Yusuf, Mohamad Zulfikar Dede Agus dede agus, dede Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fathurrohman, Aulia Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Glaidy Angelina Nayoan Hartina, Hartina Hasan, Ferdy Iffatriansyah Soga Inaku, Rifka Ipetu, Ainun S Irlan Puluhulawa Jufryanto Puluhulawa Julius T Mandjo Laita, Rivan Hasan Lisnawaty W. Badu Lusiana Margareth Tijow M Wantu, Fence Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y. Mellisa Towadi Moh Vazri Damopolii Moh. Vazri Damopolii Moha, Rivaldi Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Ridhoni Djafar Mokodompit, Rahmat Moodoeto, Fayza Khairunnisa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Mustapa, Iqbal Mustapa, Muhammad Iqbal MUTIA CHERAWATY THALIB Mutia Cherawaty Thalib Nani, Achmad Rifaldy Nirwan Junus Noval Katili Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Salahudin Palilati, Nur Fika Pantika Mayulu Paputungan, Mardiono Pontoh, Vara Dila Pratama Maulu, Sigit Pulumoduyo, Anggun Rauf, Nur'Ainun Sri A. Reynaldi Usman Rivadi Moha, Mohamad Rizkawati Gasin Seldi Munandar Sigit Pratama Maulu SILVANA ADELIYA MAHMUD Siti Sahnas Dunggio soga, Iffatriansyah Sri Nanang Meiske Kamba Susan Bau Susanti I. Botu Susanti I. Botu Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Syaus, Fanisa Oktaviani Tiyarah Primasari Ahmad Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Windrawati I. Abuba Windrawati I. Abuba Wiwik Widyo Widjajanti Yunus, Rahmawati Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju