Zaini, Muhibuddin
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Penguatan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1395

Abstract

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan menjadi patokan didalam kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan perbankan syariah memiliki banyak segi dan banyak ragam yang melintasi beberapa peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu untuk menguatkan posisi Perbankan Syariah diperlukan sinkroniasasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan kegiatan perbankan syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normative. Hasil dari penelitian ini diperlukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan Perbankan Syariah.
Hukum Syuro’ dalam Sistem Pemerintahan Islam: Shuro Law 'in the Islamic Government System Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.203

Abstract

Abstrak Islam agama yang sangat banyak dianut umat manusia didunia, Pew Research Center (PRC) menurut hasil risetnya, diperkirakan tahun 2070 Islam akan dianut oleh kebanyakan penduduk dunia dan penentu masa depan peradaban dunia. yang mengakibatkan akan terjadi  transformasi sistem pemerintahan dunia melaksanakan roda pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan islam dengan ketetapan Hukum Syuro’.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah Hukum Syuro’ dalam Sistem Pemerintahan Islam. Metode yang digunakan tercakup dalam penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa dalam Sistem Pemerintahan Islam hukum Syuro’ tidak bisa lepas dari ajaran islam, sehingga Al-Qur’an dan hadis menjadi dasar hukum pemerintahan dan pemerintah. syuro’ memiliki karakter hukum bersifat wajib, bersifat pilihan, bersifat mengikat atau keterkaitan.Penulis menyarankan dalam konteks mengimplementasikan Hukum Syuro’ terhadap sistem pemerintahan Islam, diperlukan suatu ketaatan dan kesadaran dari umat Islam terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui hasil Syuro’, sehingga Hukum yang ditetapkan menjadi bersifat wajib dan mengikat tanpa ada bersifat pilihan. Abstract Islam is very much embraced the human race in the world, one of the institutes in the United States were named Pew Research Center (PRC) argues through his research, Islam was about to become the religion professed by the majority of the world's population, which is estimated established in 2070. interpret Islam determining the future of world civilization which resulted in the magnitude of the change in the world government system carrying out the wheels of government through an Islamic government system with the provisions of theLaw Syuro’. This study focuses on discussing how theLaw is Syuro’ in the Islamic Government System, which aims to find out how theLaw is Syuro' in the Islamic Government System. The method used in this research is covered in normative legal research. With special specifications on the study of documentation, collecting data and documents needed, namely citing, reviewing, and adapting material from books (literature) or literature searches that have to do with the problems discussed, both in the form of books, papers and articles. articles and other scientific writings that are considered representative. The type of research used is descriptive using a Conceptual Approach and a Historical Approach. The results of the study found that in the Islamic Government System, thelaw Syuro' cannot be separated from Islamic teachings, so that the Qur'an and hadith become the legal basis for Islamic government, for a government to exercise its authority. according to experts and scholars, '' law Syuro’ has a legal character based on its nature, some are mandatory, optional, binding or related.
E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.236

Abstract

E-money atau biasa disebut uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan penerbit. Metode yang digunakan dalam penilitian ini yaitu metode kualitatif yang dimaksud sebagai metode penilitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau dalam bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penilitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara yang digunakan dalam penilitian hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka yang ada. Dalam penilitian ini diketahui bahwa penggunaan E-money berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dias (2001) ditinjau dari makroekonomi, adanya penggunaan E-money akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas di sektor riil.
TINJAUAN YUDIRIS TENTANG TINGGINYA TINGKAT PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.436

Abstract

Pada dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut memiliki aturan bahwa terdapat batasan seseorang dalam melangsungkan pernikahan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 syarat sahnya suatu pernikahan yaitu pada usia 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Di Indonesia terdapat aturan mengenai dispensasi nikah, yaitu pemberian hak atau keringanan yang diberikan kepada seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur untuk diperbolehkan menikah. Dalam hal dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, Apa Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021. Kedua, Apa Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021
LEGAL PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS OF YOUTUBER AGAINST SAVEFROM.NET SITE REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT: PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSLUSIF YOUTUBER TERHADAP SITUS SAVEFROM.NET DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i2.619

Abstract

YouTuber adalah pencipta konten video diplatform YouTube yang memiliki hak eksklusif baik hak moral maupun hak ekonomi. YouTuber berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai penghargaan atas wujud kreativitas intelektualnya dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta salah satunya penggandaan ciptaan oleh situs SaveFrom.net secara ilegal yang merugikan Youtuber karena menghalangi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian jurnal ini, yakni : pertama, bagaimana perlindungan hukum hak eksklusif youtuber oleh situs SaveFrom.net berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, bagaimana tanggung jawab SaveFrom.net sebagai penyedia layanan unduh konten video YouTube ilegal dan memfasilitasi pelanggaran hak cipta oleh penggunanya. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan atau data-data sekunder yang disajikan secara rinci dan sistematis. Adapaun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan yakni dengan metode deduktif atau menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal ini, yakni : pertama, adanya beberapa ketentuan terkait hak eksklusif YouTuber serta larangan pengunduhan ilegal yang dikategorikan sebagai penggandaan dan/atau pembajakan ciptaan tanpa izin dari pencipta, dilanjutkan dengan tuntutan hukum baik secara perdata, pidana, atau memohonkan penutupan situs terkait. Kedua, terhadap tanggung jawab SaveFrom.net sebagai penyedia layanan unduh ilegal, memfasilitasi pelanggaran hak cipta dan telah melanggar ketentuan dari platform YouTube, SaveFrom.net sudah semestinya dibebani tanggung jawab hukum terhadap perbuatannya dan penggunanya sebagai akibat hubungan hukum berdasarkan ketentuan persyaratan layanan situs SaveFrom.net dan ketentuan persyaratan layanan platform YouTube.
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i1.832

Abstract

Masalah harta warisan dapat saja menjadi sumber permasalahan ataupun sengketa dalam sebuah keluarga, terutama mengenai permasalahan kedudukan anak dalam kandungan selaku ahli waris, sebab apabila seorang wafat dunia, sementara itu ia meninggalkan kerabat yang mengandung, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara wanita serta yang lainnya, sehingga terdapat permasalahan dalam pembagiannya yang perlu dituntaskan khusunya dalam pandangan hukum waris islam. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak yang masih dalam kandungan sebagai ahli waris beserta pembagiannya kepada anak yang masih dalam kandungan dalam prespestif hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berjenis penelitian hukum normatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara memperlajari bahan kepustakaan seperti Al-Qur"an, Hadis, dan Komplikasi Hukum Islam. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah berbentuk analistis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum waris islam berpandangan kedudukan anak yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta warisjikalau terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, anak tersebut terlahir dengan kondisi hidup sebagaimana terkandung dalam al-Qur"an surat An Nisa/4: 11, An Nisa Ayat/4: 12, An Nisa/4: 176; dan surat Al-Baqarah/2: 233. Sedangkan pembagiannya terdapat tiga cara, yaitu: Pertama, menantikan sesudah bayi tersebut telah lahir untuk mengetahui jenis kelaminnya. Kedua, melaksanakan pembagian tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan untuk seorang diri. Ketiga, pembagian anak yang lahir berjenis laki-laki tidak akan mendapat warisan karena sudah dibagikan sebelumnya oleh para ahli waris dan jika anak tersebut terlahir perempuan maka memperoleh bagian 1/6 untuk penyempurnaan 2/3 bagian dari saudara perempuan sekandung.