Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Novena, Elisabeth
Unknown Affiliation
Humanities Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Notaris yang Mengakibatkan Pembatalan Akta Autentik oleh Pengadilan Negeri Novena, Elisabeth; Martanti, Yurisa; Maryano, Maryano
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i1.814

Abstract

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris terikat pada prinsip kehati-hatian (prudence) sebagai manifestasi keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik. Namun, dalam praktiknya, seharusnya notaris bertindak sesuai dengan standar profesionalisme dan kepatuhan hukum, tetapi pelanggaran terhadap prinsip ini kerap terjadi, yang pada akhirnya berujung pada pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Negeri. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang dirugikan serta bagi notaris itu sendiri, sehingga penting untuk mengkaji lebih lanjut aspek normatif dan yuridis terkait dengan tanggung jawab notaris dalam menjaga validitas akta autentik sesuai prinsip kehati-hatian. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis yang diambil dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedang Teknik Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif dengan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini Penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh notaris dapat berakibat pada pembatalan akta autentik, sanksi administratif, dan bahkan tuntutan pidana. Hal ini tidak hanya merugikan para pihak tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Dan bahwa kepastian hukum dalam pembatalan akta autentik akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian notaris penting untuk menjaga kredibilitas profesi dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pembatalan ini mencerminkan adanya cacat hukum yang harus dicegah melalui kepatuhan notaris terhadap prosedur yang berlaku guna memastikan akta tetap sah dan mengikat.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG MENGATUR KLAUSUL JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI Novena, Elisabeth; Maryano, Maryano; Putra Hutomo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A notary holds an essential role in drafting the Land Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). Issues arise regarding the buy back clause as regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). De facto, this clause is no longer relevant following the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA). In practice, it is found that notaries sometimes prepare PPJBs whose provisions contradict agrarian law principles and are disguised as loan agreements. This research examines two main issues: (1) What are the legal consequences of a PPJB deed that regulates a sale and purchase agreement with a buy-back clause? (2) What are the responsibilities of a notary in drafting a PPJB deed that includes a sale and purchase agreement with a buy back clause? The analysis in this research employs the Theory of Legal Consequences by R. Soeroso and the Theory of Legal Responsibility by Hans Kelsen. The method used in this research is normative juridical research, especially Library Law research or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of law. The research approaches used include legislative approaches, case studies, conceptual, and analytical methodologies. And the method of collecting such legal materials is carried out by identifying and inventorying positive law, journals and other sources of law. The method used in analyzing the material of grammatical laws and systematic interpretation. The research findings indicate that a Land Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) containing a buy back clause is null and void by law, as it contradicts agrarian law and is misused as a loan agreement A notary who fails to ensure the conformity of the deed with the actual facts may be held administratively and civilly liable under the Articles 84 and 85 of Indonesian Notary Law (UUJN). Therefore, notaries are obliged to provide legal counseling and exercise due diligence to prevent the misuse of PPJB, and regulators should amend Article 17 of the UUJN concerning the prohibition for notaries, specifically prohibiting notaries from drafting a PPJB of land with a buy-back clause.
Co-Authors Martanti, Yurisa Maryano, Maryano Putra Hutomo