Articles
<![CDATA[Kepastian Hukum Klausula Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata terhadap Pembatalan Perjanjian yang Disepakati Para Pihak dalam Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Atpasila, Muh Nur Arisakti]]>;
<![CDATA[Sahril, Iran]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.43414
<![CDATA[Some business people objected because of the uncertainty of the time for the settlement of default disputes in Court. Therefore, there is often a clause in the agreement for the waiver of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code to cancel the agreement without a court process. The main point of this research discusses the Legal Certainty of the Exclusion Clause of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code in Connection with the Cancellation of the Agreement Agreed by the Parties in the Notary Deed. This study aims to find out the existence of dispute resolution in the Court where the parties have agreed to waive the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code and the legal certainty of the waiver of the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code agreed upon by the parties in the Notary Deed. The method used in this study is normative juridical research, namely research on literature law or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is an analytical approach and the technique of collecting legal materials is carried out by inventorying positive legal rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. The analysis technique of legal materials is carried out by carrying out grammatical, systematic, and legal construction methods. The results of the study show that the waiver of the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code in the Notary Deed that has been agreed upon by the parties, then at the stage of its implementation, there is one of the parties who objects to the waiver of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code in reality can file a lawsuit with the Court in connection with the waiver clause of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, while the party in the position of the defendant who postulated in his execution that the plaintiff did not have legal standing/persona standi in judicio because he had agreed to waive Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, the reality was not considered by the Court. Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code are suggested to be amended by adding an exception sentence in the form of "can be set aside as long as agreed by the parties".]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait Tidak Adanya Batas Waktu Pelaksanaan Prestasi dan Akibat Hukumnya ]]>
<![CDATA[Alip, Ahmad Lutfi]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>;
<![CDATA[Widyanti, Amelia Nur]]>
<![CDATA[ CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/21sv4370
<![CDATA[Pembahasan mengenai kepastian hukum akta perjanjian pengikatan jual beli terkait tidak adanya batas waktu pelaksanaan prestasi dan akibat hukumnya. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum akta pengikatan jual beli tidak adanya batas waktu pelaksanaan prestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Analisis bahwa Jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepastian hukum akta pengikatan jual beli yang tidak mencantumkan ketentuan batas waktu bahwa batas waktu dengan adanya klasul-klausul yang berkaitan mengenai jangka waktu dan sanksi tersebut terdapat dalam akta PPJB, para pihak mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan para pihak juga dapat terlindungi oleh keadaan yang di dalam akta PPJB.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Itikad Baik Penerima Kuasa yang Bertindak di Luar Kuasa yang Dibuat Secara Autentik ]]>
<![CDATA[Erich, Erich]]>;
<![CDATA[Maryano, Maryano]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.044 KB)
|
DOI: 10.58344/jhi.v2i1.11
<![CDATA[Pendahuluan: Perkembangan teknologi yang semakin maju, waktu dan jarak sudah bukan lagi jadi kendala bagi setiap manusia untuk dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tujuan: Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui apa akibat hukum bagi penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa. Metode: Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil: Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Kesimpulan: Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tindakan pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa (ultra vires) tergantung pada beberapa faktor, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Perlindungan Hukum, Itikad Baik, Penerima Kuasa]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Dibatalkan Berdasarkan Putusan Hakim Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Materiil ]]>
<![CDATA[Indah Sari, Maya]]>;
<![CDATA[M. Sudirman, M. Sudirman]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v1i4.104
<![CDATA[Meskipun Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan lebih sempurna dibanding dengan perjanjian di bawah tangan, dalam objek perjanjian ini akan menguraikan suatu permasalahan hukum dimana terdapat AJB atas tanah yang dibatalkan oleh hakim karena tidak terpenuhinya syarat materiil dalam pembuatannya. Lalu bagaimana akibat hukum terhadap AJB yang telah dibuat oleh PPAT yang dibatalkan oleh hakim ? Kemudian bagaimana kepastian hukum bagi pemilik SHM terhadap perbuatan melawan hukum oleh PPAT ? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori akibat hukum dan hukum perjanjian untuk menganalisis permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data skunder. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa akibat hukum terhadap AJB yang telah dibuat oleh PPAT yang dibatalkan berdasarkan putusan hakim adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Kemudian kepastian hukum bagi pemilik SHM terhadap perbuatan melawan hukum oleh PPAT adalah menjadi pemilik yang sah atas sebidang tanah milik almarhum ayahnya dikarenakan AJB yang dibuat oleh PPAT sebagai dasar peralihan SHM yang diterbitkan oleh BPN tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga SHM yang sah adalah SHM atas nama ayah Para Penggugat yang menjadi milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.]]>
<![CDATA[Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kerjasama di Bawah Tangan Antara Artis dan Manajemen Artis Dikaitkan dengan Akta Otentik ]]>
<![CDATA[Silitonga, Timbul Tumbur]]>;
<![CDATA[Nainggolan, Bernard]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i1.151
<![CDATA[Perjanjian Kerja Sama Antara Artis Dengan Manajemen Artis Atau Agensi Artis. Arus Pasang Dan Surutnya Perkara-Perkara Hukum Yang Terkait Dengan Perjanjian Tersebut Kerap Terjadi, Diantaranya: Putusan Pengadilan Nomor 305/ Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt., Antara Iss Manajemen Artis Melawan M. Khalil Azmi; Putusan Pengadilan Nomor 653/Pdt.G/2019/Pn Jkt.Utr., Antara A Team Managemen, Milik Karin Novilda Melawan Cindy Claudia; Putusan Pengadilan Nomor 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr., Antara Baim Wong Melawan Kiki Astrida; Dan Putusan Pengadilan Nomor 28/Pdt/2017/Pt.Dki., Antara Sammy Simorangkir Melawan Pt. Profesional Music, Diwakili Oleh Jeffery Djajasaputra. Dari Putusan Kasus Tersebut, Maka Dibuatlah Suatu Rumusan Masalah, Diantaranya: 1). Bagaimana Penarapan Asas Kepatutan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pihak Artis Dan Manajemen Artis Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Akta Otentik? 2). Bagaimana Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Di Bawah Tangan Artis Dan Manajemen Artis? Lebih Lanjut, Permasalahan Hukum Tersebut, Dilakukan Suatu Eksaminasi Dan Dianalisis Menggunakan Asas Kepatutan Suatu Perjanjian Dan Teori Perlindungan Hukum. Karya Tulis Ini Merupakan Jenis Penelitian Hukum Yuridis Normatif Dan Pendekatannya, Diantaranya: 1). Peraturan Perundang-Undangan; 2). Pendekatan Konseptual; 3). Pendekatan Analitis; Dan 4). Pendekatan Kasus. Berdasarkan Hasil Pembahasan Hukum, Maka Dapat Diketahui Suatu Kesimpulannya: 1). Bahwa Asas Kepatutan Tidak Diterapkan Dengan Sebagaimana Mestinya Di Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Artis Dengan Artis. Hal Itu Dapat Terjadi Dikarenakan Berbagai Alasan; 2) Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Artis Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Artis Dan Manajemen Artis Dapat Dilakukan Dalam Dua Bentuk Yaitu Preventif Dan Represif]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum isi Surat Keterangan (Covernote) Terhadap Objek yang diproses Berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Malini, Malini]]>;
<![CDATA[Widijowati, Dijan]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i2.164
<![CDATA[Dalam prakteknya surat keterangan (covernote) yang dibuat oleh notaris dipercaya oleh bank sebagai dasar untuk pencairan kredit. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana akibat hukum pembuatan surat keterangan (covernote) oleh Notaris dikaitkan dengan kewenangan Notaris dan bagaimana kepastian hukum isi surat keterangan (covernote) terhadap objek yang diproses berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, surat keterangan (covernote) tidak punya kepastian hukum, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam membuat covernote tetapi Notaris boleh membuat surat keterangan (covernote) sepanjang isi yang dicantumkan ke dalam surat keterangan (covernote) tersebut tidak melebihi kewenangannya sebagai Notaris. Akibat Hukum terhadap penerbitan surat keterangan (covernote) yaitu sebatas pada tanggung jawab perdata Notaris hanya pada isi yang tertuang didalam surat keterangan (covernote), apabila terdapat kesengajaan dalam muatan keterangan yang bukan fakta sebenarnya dan isi yang dituangkan kedalam surat keterangan (covernote) tersebut melebihi kewenangannya sebagai Notaris, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Notaris sendiri, atas kesepakatan bersama Notaris dapat diminta pertanggungjawaban dengan menganti kerugian kepada bank selaku kreditur jika terbukti bersalah dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (1) tentang pemalsuan surat, begitu pula sanksi perdata berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN Notaris dapat dikenai sanksi hingga di berhentikan dengan tidak hormat.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Rahmi Febriani, Nur]]>;
<![CDATA[Martien, Dhoni]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 10 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i10.578
<![CDATA[Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun dalam praktiknya, dalam perjanjian penanaman modal, perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas bagi penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formal karena adanya wanprestasi oleh salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak memenuhi syarat formal akibat wanprestasi? Dan apa dampak dan akibat hukum dari perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing jika salah satu pihak wanprestasi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori akibat hukum menurut Soeroso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah hukum positif, buku literatur, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum yang sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formal karena wanprestasi yaitu tidak diperolehnya kepastian hukum karena perubahan status menjadi penanaman modal asing. perseroan terbatas dianggap tidak pernah terjadi dan masing-masing pihak dikembalikan kepada keadaan semula. semula sebelum terjadi perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing, sehingga perseroan terbatas tersebut tetap berstatus sebagai perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri. Dampak dan akibat hukum perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing apabila salah satu pihak yang wanprestasi yaitu perseroan terbatas penanaman modal asing tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sebagai subjek hukum. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perubahan pada perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yang terdiri atas syarat sebab tertentu dan syarat sebab halal karena untuk gagal bayar (default) di pihak investor.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Pihak Penjual Dalam Peralihan Kepemilikan Saham Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Wilman, Septirita]]>;
<![CDATA[Sriwidodo, Joko]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30496
<![CDATA[Dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Von Radburch, yang menyatakan kepastian hukum "that law should be certain, that it could not be interpreted and applied in one way today and in another tomorrow, in one way here and in another way there.” Yang artinya (Hukum itu harus pasti, bahwa itu tidak dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam satu cara hari ini dan dengan cara lain besok, dalam satu cara di sini dan dengan cara lain di sana). Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah agar dalam pembentukan maupun perbaikan peraturan terkait jual beli saham mengharuskan dibuatnya akta pemindahan hak termasuk jual beli saham, agar dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta otentik yaitu Notaris, guna meminimalisir terjadinya sengketa dalam jual beli saham akibat akta/perjanjian yang dibuat adalah akta/perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Notaris yang Mengakibatkan Pembatalan Akta Autentik oleh Pengadilan Negeri ]]>
<![CDATA[Novena, Elisabeth]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>;
<![CDATA[Maryano, Maryano]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lumbung Pare Cendekia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60126/sainmikum.v2i1.814
<![CDATA[Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris terikat pada prinsip kehati-hatian (prudence) sebagai manifestasi keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik. Namun, dalam praktiknya, seharusnya notaris bertindak sesuai dengan standar profesionalisme dan kepatuhan hukum, tetapi pelanggaran terhadap prinsip ini kerap terjadi, yang pada akhirnya berujung pada pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Negeri. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang dirugikan serta bagi notaris itu sendiri, sehingga penting untuk mengkaji lebih lanjut aspek normatif dan yuridis terkait dengan tanggung jawab notaris dalam menjaga validitas akta autentik sesuai prinsip kehati-hatian. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis yang diambil dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedang Teknik Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif dengan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini Penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh notaris dapat berakibat pada pembatalan akta autentik, sanksi administratif, dan bahkan tuntutan pidana. Hal ini tidak hanya merugikan para pihak tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Dan bahwa kepastian hukum dalam pembatalan akta autentik akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian notaris penting untuk menjaga kredibilitas profesi dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pembatalan ini mencerminkan adanya cacat hukum yang harus dicegah melalui kepatuhan notaris terhadap prosedur yang berlaku guna memastikan akta tetap sah dan mengikat.]]>
<![CDATA[Legal Certainty and Implementation of Non-Submission of 25-Year-Old Notary Protocol To The Regional Supervisory Council Based On The Law On The Notary Position ]]>
<![CDATA[Riyati, Riyati]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>;
<![CDATA[Turhamun, Slamet]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v6i5.1715
<![CDATA[In today’s society, ethical behavior is increasingly being practiced based on what is permitted or prohibited, rather than on intrinsic values of good and bad. This ethical decline is also observed in corporate environments, where some Christian leaders fail to reflect the character of Christ in their leadership. Such leadership shortcomings are particularly concerning as non-Christian employees often observe and assess the integrity of Christian leaders, who are expected to embody moral and spiritual values. This study aims to explore the role of Christian ethics in shaping effective and spiritually grounded leadership in corporate settings. Using a qualitative research method, the study conducts an in-depth literature analysis of sources related to Christian ethics, leadership principles, and biblical teachings. The findings highlight the importance of the leader-shepherd model, where a Christian leader serves with the heart of a shepherd—caring for employees with love, patience, and sacrifice. This model fosters a spiritually nurturing environment that enhances trust, productivity, and ethical workplace culture. The research implies that integrating Christian ethics into leadership not only strengthens the moral integrity of leaders but also serves as a powerful witness to others in the organization. The study contributes to the discourse on faith-based leadership by offering a biblically grounded perspective on ethical leadership practices in the modern corporate world.]]>
