Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah
Pratama, Akbar Putra
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Public Health

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
OSS RBA dan Problem Keadilan Agraria dalam Analisis Terhadap Sistem Perizinan Digital pada Pertambangan di Indonesia Review Hidayatullah, Bramaputera Tori; Pratama, Akbar Putra; Fadhillah, M. Arief; Lumenta, Stanley Jaya; Andray, Nabil Noor
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 6 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juni 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i6.1403

Abstract

Sektor pertambangan mineral dan batubara masih menjadi lokomotif pemasukan negara, sehingga rezim perizinan tambang terus disederhanakan demi menarik investasi baru. Digitalisasi perizinan melalui Online Single Submission Risk‑Based Approach (OSS RBA) diharapkan mempercepat layanan publik, tetapi justru berpotensi mengurangi ruang keberatan masyarakat jika tidak disertai mekanisme verifikasi hak ulayat. Penelitian bertujuan untuk menguji simplifikasi prosedur perizinan benar‑benar meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan agrarian tau justru memperdalam ketimpangan struktur penguasaan sumber daya alam. Penelitian ini berkaitan tentang hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketidakharmonisan regulasi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Sistem OSS RBA sebagai instrumen digital perizinan membutuhkan reformulasi mendasar agar dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance secara substantif. OSS harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan agraria, bukan sekadar efisiensi administratif. Jika tidak, sistem ini akan terus menjadi alat legal-formal yang melegitimasi ketimpangan dan memperparah konflik di daerah-daerah yang kaya sumber daya, tetapi miskin pengakuan hak rakyat seperti Wawonii dan daerah lainnya di Indonesia.
Co-Authors Andray, Nabil Noor Fadhillah, M. Arief Hidayatullah, Bramaputera Tori Lumenta, Stanley Jaya