Polarisasi opini di media sosial indonesia semakin menguat akibat algoritma digital yang menciptakan echo chamber dan filter bubble, membatasi keberagaman berbagai perspektif serta memperkuat bias kognitif. Fenomena ini mengancam kohesi sosial dan mengikis nilai-nilai deliberatif yang sudah menjadi ciri khas demokrasi indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji relevansi sila keempat pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai kerangka normatif dalam meredam polarisasi digital. Analisis dilakukan terhadap literatur terkini yang akan membahas pengaruh algoritma, fragmentasi identitas, dan perilaku kewargaan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam Pancasila dapat mendorong dialog inklusif, mereduksi konflik Title Author identitas, serta memperkuat ketahanan nasional. Selain itu, literasi digital berbasis nilai Pancasila diidentifikasi sebagai strategi penting dalam menghadapi polarisasi, dengan menekankan sinergi antara kebijakan publik, tata kelola platform, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Melalui internalisasi nilai etis dan tanggung jawab sosial dalam praktik digital, Indonesia berpeluang membangun demokrasi yang deliberatif dan inklusif di tengah disrupsi teknologi. Secara keseluruhan, penerapan nilai kerakyatan Pancasila secara kontekstual dalam ruang digital bukan hanya menjadi solusi normatif terhadap polarisasi opini, tetapi juga fondasi strategis dalam membangun demokrasi indonesia yang lebih inklusif, berkeadaban, dan tangguh menghadapi tantangan era digital.