Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Mujahid, Mushofi Nahar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Surabaya Mujahid, Mushofi Nahar; Ambarwati, Mega Dewi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i4.5609

Abstract

Mediation in divorce cases is a mandatory stage regulated in PERMA No. 1 of 2016 with the aim of prioritizing peaceful and deliberative dispute resolution. This study aims to analyze the implementation of mediation in divorce cases at the Surabaya Religious Court from a positive legal perspective. The method used is qualitative research with a normative legal approach, which is based on secondary data from the Case Tracking Information System (SIPP). The results of the study indicate that although mediation has been carried out according to procedure, its success rate is still low. Factors such as the emotional readiness of the parties, the limited number of trained mediators, and the lack of public understanding of the purpose of mediation are the main obstacles. Therefore, it is necessary to increase the capacity of mediators, continuous socialization, and a holistic support system so that mediation can truly function as a means of resolving conflicts that are fair, restorative, and humane in the context of family law in Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Mitra Driver dalam Perjanjian Kemitraan Gojek Mujahid, Mushofi Nahar; Wahyoeono, Dipo
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4170

Abstract

Perkembangan ekonomi platform pada era Revolusi Industri 4.0 telah menghadirkan gig economy yang menempatkan jutaan mitra pengemudi dalam posisi rentan akibat konstruksi hukum "kemitraan" yang membatasi akses terhadap perlindungan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikasi Gojek, menilai kesesuaian klausul perjanjian dengan prinsip-prinsip keadilan kontraktual, mengkaji pemenuhan kewajiban perlindungan konsumen dan keselamatan kerja, serta merumuskan model perlindungan hukum yang bersifat operasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penalaran deduktif serta interpretasi sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Gojek dan mitra dibangun sebagai hubungan kemitraan perdata berdasarkan KUHPerdata dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, bukan sebagai hubungan kerja, sehingga norma perlindungan ketenagakerjaan tidak berlaku secara otomatis. Perlindungan preventif tercermin melalui regulasi tarif, SOP terkait suspensi dan pemutusan kemitraan, program BPJS Ketenagakerjaan, serta transparansi melalui Tartibjek. Adapun perlindungan represif tersedia melalui hak banding, layanan pengaduan, dan jalur penyelesaian sengketa. Namun demikian, posisi mitra tetap lemah akibat kontrak baku yang bersifat sepihak, monopoli perusahaan atas pengambilan keputusan dan data, serta mekanisme banding yang kurang transparan. Kesimpulannya, meskipun kerangka normatif telah tersedia, kesenjangan antara perlindungan de jure dan de facto masih terjadi sehingga diperlukan penguatan partisipasi mitra, penegasan unsur-unsur hubungan kerja secara faktual, serta penegakan lebih ketat atas kewajiban perusahaan guna mewujudkan keadilan kontraktual dalam ekosistem platform digital.
Co-Authors Ambarwati, Mega Dewi Wahyoeono, Dipo