Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

The Evaluation of Surrogacy’s System in Indonesia as Comparison to India’s Legislation Ambarwati, Mega Dewi; Azmita Kamila, Ghina
Lentera Hukum Vol 6 No 2 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i2.10842

Abstract

In today’s age, marriage life is can be complicated with problems like infertility. In the face of this problem, couples have used surrogacy as a potential fix. Surrogacy poses a unique problem in Indonesia, because such a concept remains culturally taboo and no legal system exists to regulate the process and the responsibilities of the surrogate mother. Thus, other countries that have created a legal infrastructure for surrogacy offer valuable paradigms and best practices. This study seeks to compare surrogacy law between Indonesia and India, with the overall goal of suggesting policies to better regulate surrogacy within the former country. This study uses comparative legal research methodology through the functional method because Indonesia and India face the same social problem of surrogacy. The result reveals that it needs a legal system on surrogacy and surrogate mother as the legal certainty for any individual especially spouse who could not have offspring along with some reasons such as minimalize prostitution and unregistered marriage, prevent dispute, and to develop scientific field. The study concludes that Indonesia requires stronger legal infrastructure for surrogacy that will not only provide legal certainty for surrogate mothers and families using surrogacy but will also minimize prostitution and unregistered marriages, mitigate domestic disputes, and catalyze scientific innovation. Keywords: Surrogate Mother, Surrogacy, Indonesia, India.
LEGAL PROTECTION FOR GOVERNMENT BANKS ON THE IMPLEMENTATION OF WRITE-OFF Ambarwati, Mega Dewi; Suhessyani, Anggrita Esthi
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 1 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v1i1.5

Abstract

Write-off is a way to improve credit system of bank by moving a problematic loan that difficult to handle from bank's balance sheet become extracomptable therefore it will not burden the bank's performance later, however it does not remove the bank's right to collect as an effort to pay off problematic loans to the debtor. At a macro level, this research has a goal to improve the financial performance of banks by write off system. The specific objective is to provide legal protection for banks that carry out a write-off system and rescue problematic loans (credit) by write-off system. Statute Approach (Statute Approach) was done by reviewing every laws and regulations related to the write-off system of problematic loans in governmental banks. Conceptual Approach was done in order to maintain researcher to stay by the existing legal rules. While write-off mechanism is one of the efforts to save problematic loans that commonly used by banks. To decide whether problematic credit is included in the criminal law and corruption or not, it should be necessary to observe the process. Based on the description it can be concluded that as long as credit decisions that end up problematic are made based on business judgment, decided without a conflict of interest, and are accountable, it should not be criminally wrong.
CRIMINALIZATION OF FRAUD CRIMES IN CAPITAL MARKET TRANSACTIONS Ambarwati, Mega Dewi
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 1 Issue 1 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.625 KB) | DOI: 10.56943/jcj.v1i1.11

Abstract

As an economic instrument, capital market is not free from certain parties abuse to enrich themselves and it against the law. Crimes in the capital market sector are complex and difficult to prove, let alone being brought before a court, given the nature of the market which is very sensitive to material facts (news related to the course of judicial process) in the form of information related to the capital market. Crimes of capital market sector are complex and difficult to prove, especially being brought before a court, within the characteristic of the market which is very sensitive to material facts (related to the course of judicial process) in form of information related to the capital market. The objective of developing capital market as the basis for sustainable development plan is to increase economic growth and income distribution, to develop an economy that is globally oriented related to the advances in science and technology for the prosperity of the people. The purpose of this study is to find out how government's role as an effort to avoid fraud in the capital market is detrimental to investors. The research method used statutory approach and conceptual approach. Based on the results and discussion in the study, it can be concluded that, the adoption of the division of offenses into two types, namely capital market crime offenses and capital market offenses, shows that the Investment Law follows the provisions contained in the Criminal Code which are laws (general provisions).
TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI EMPLOYEE BRANDING DALAM STRATEGI PEMASARAN PERUSAHAAN DI INDONESIA Susanto, Asmara Nova; Ambarwati, Mega Dewi
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1815

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap implementasi employee branding dalam strategi pemasaran perusahaan di Indonesia. Employee branding bertujuan membangun citra perusahaan melalui peran aktif karyawan, namun belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada. Kebijakan branding yang tidak seimbang dapat menimbulkan konflik, seperti pelanggaran privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas perlakuan adil. Metode penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur strategi ini, sehingga perusahaan mengandalkan kebijakan internal, kontrak kerja, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menetapkan kewajiban branding. Namun, kebijakan branding yang tidak proporsional dapat menimbulkan konflik, seperti pelanggaran terhadap hak privasi, kebebasan berekspresi, dan perlakuan adil.
PENERAPAN KODE ETIK HAKIM DALAM PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILIHAN PRESIDEN (Studi Putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024) Cahyadewi, Bertha; Ambarwati, Mega Dewi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7504

Abstract

Tahap persiapan Pemilu 2024, diduga adanya pelanggaran administrasi dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest. Hal ini diduga putusan tersebut tidak sesuai dengan fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen hingga mempengaruhi keberlangsungan Pilpres. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 1) penerapan kode etik hakim dalam prosedur pengajuan permohonan pemilihan presiden; 2) mengetahui peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani perkara pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, menyatakan bahwa Anwar Usman diberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melanggar kode etik. Namun dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, adapun pendapat berbeda atau dissenting opinion dari hakim seperti memberi syarat bahwa ia dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip-kode etik hakim, yakni prinsip independensi (independence), prinsip ketidakberpihakan (impartiality), prinsip integritas (integrity), prinsip kepantasan dan kesopanan (propriety), prinsip kesetaraan (equality), prinsip kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence) dan prinsip kearifan dan kebijaksanaan (wisdom).Kata Kunci: Hakim; Kode Etik; Mahkamah Konstitusi
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Putri, Cecilia Aina; Ambarwati, Mega Dewi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7507

Abstract

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dimana setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama dan setara dalam ikut serta menggunakan hak pilihnya, hak berpolitik dan hak bersuara dalam pemilu. Pemilu digunakan sebagai alat kedaulatan rakyat dalam memilih anggota legislatif atau pemimpin eksekutif. Dalam pemilu dapat kemungkinan terjadi konflik antara peserta pemilu maupun antara penyelenggara Pemilu (KPU) dengan peserta. Pada Undang-undang pemilu menyediakan sarana untuk penyelesaian konflik tersebut melewati mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan adil. Penyelesaian sengketa pemilu dapat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara jika salah satu pihak tidak puas dengan Putusan BAWASLU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan objek penelitian peraturan perundang undangan yang tertulis serta asas-asas hukum dengan cara meneliti aturan-aturan norma-norma hukum, pada penelitian ini berfokus pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini PTUN memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Kata Kunci: Tata Usaha Negara; Penyelesaian Sengketa; Pemilihan Umum
PENGADAAN DAN HUBUNGAN PENGADILAN NIAGA DENGAN KRIMINOLOGI Pratama, Ricko; Ambarwati, Mega Dewi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7509

Abstract

Kriminologi dimana sebagai ilmu yang mempelajari mengenai penyebab, dampak, serta penanggulangan kejahatan, memiliki peranan yang penting di dalam pengadilan niaga, terutama di dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan adanya kegiatan bisnis. Pengadilan niaga berfokus dalam penyelesaian sengketa ekonomi, termasuk masalah kebangkrutan, kemudian pelanggaran kontrak, serta perselisihan di antara perusahaan. Namun, di dalam prakteknya, pengadilan niaga sering juga menghadapi kasus yang dimana mengandung dari unsur kejahatan, seperti penipuan, kemudian penggelapan, pencucian uang, dan korupsi yang dimana dilakukan oleh para pelaku usaha. Kriminologi memberikan banyak wawasan yang mendalam akan faktor-faktor yang mendorong para pelaku bisnis untuk melakukan suatu kejahatan, seperti tekanan pada ekonomi, kesempatan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal, serta motivasi individu atau korporasi untuk menghindari kewajiban pada finansial. Dengan cara memanfaatkan teori-teori pada kriminologi, pengadilan niaga dapat lebih cermat di dalam membedakan antara kesalahan bisnis serta tindakan kriminal yang akan merugikan pihak lain. Selain itu juga, kriminologi juga dapat membantu di dalam aspek pencegahan pada kejahatan ekonomi dengan mengidentifikasi pada pola-pola perilaku ilegal di dalam dunia bisnis, yang selanjutnya dapat ditangani melalui kebijakan pengawasan yang lebih ketat dan sistem pengadaan yang lebih transparan. Integrasi di antara kriminologi dan pengadaan dalam konteks pengadilan niaga sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman serta akuntabel, kemudian memberikan perlindungan secara hukum yang lebih baik pada semua pihak yang ikut di dalam proses transaksi ekonomi. Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Kompetensi Pengadilan, Kriminologi
KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL Bevinda, Shifra Adline; Ambarwati, Mega Dewi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7511

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum serius yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Artikel ini membahas definisi tindak pidana kekerasan seksual, unsur-unsur subjektif dan objektifnya, serta berbagai faktor penyebab yang memengaruhi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan hukum yang digunakan lebih mengedepankan rehabilitasi dibandingkan hukuman. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, keluarga disfungsional, dan paparan media eksplisit menjadi penyebab utama tindak kekerasan ini. Selain itu, teori kriminologi seperti teori pembelajaran sosial dan teori kontrol sosial digunakan untuk menjelaskan perilaku pelaku. Artikel ini juga menyoroti pentingnya keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, dengan fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku melalui pendekatan dialog, mediasi, dan restitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam mengenai tindak pidana kekerasan seksual serta solusi yang lebih manusiawi dalam penanganannya. Kata Kunci : Kriminologi; Restoratif Justice; Anak
PENYEBAB ANAK DI BAWAH UMUR MELAKUKAN PERBUATAN TINDAKAN PIDANA DILIHAT DARI SISI KRIMINOLOGI Rindi, Tin Qadriana Anaway; Ambarwati, Mega Dewi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i11.7792

Abstract

The multi-faceted problem of juvenile delinquency demands the full concentration of all relevant stakeholders. Kids who do illegal crimes are shaped not just by their peers but also by their families, schools, and the media. A relative approach to understanding situations of crimes involving minors may be found in criminology, a science that gives components that impact criminal conduct. For example, stealing, drug use, immorality, and murder. One of the main goals of criminological research is to determine what variables, if any, increase or decrease a child's vulnerability to becoming a criminal. The author's goal in writing this piece is to have a better understanding of the elements that push juvenile offenders over the edge. It goes on to say that it finds things that could make a kid more or less likely to do something illegal. Masalah kenakalan remaja yang memiliki banyak sisi menuntut konsentrasi penuh dari semua pemangku kepentingan yang relevan. Anak-anak yang melakukan kejahatan ilegal dibentuk tidak hanya oleh teman sebayanya tetapi juga oleh keluarga, sekolah, dan media. Pendekatan relatif untuk memahami situasi kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur dapat ditemukan dalam kriminologi, ilmu yang memberikan komponen-komponen yang memengaruhi perilaku kriminal. Misalnya, pencurian, penggunaan narkoba, amoralitas, dan pembunuhan. Salah satu tujuan utama penelitian kriminologi adalah untuk menentukan variabel apa, jika ada, yang meningkatkan atau menurunkan kerentanan anak untuk menjadi penjahat. Tujuan penulis dalam menulis artikel ini adalah untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang unsur-unsur yang mendorong pelaku kejahatan remaja melewati batas. Artikel ini selanjutnya mengatakan bahwa artikel ini menemukan hal-hal yang dapat membuat seorang anak lebih atau kurang mungkin melakukan sesuatu yang ilegal.
OPTIMALISASI AUDIT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Lestari, Putri Ayu; Ambarwati, Mega Dewi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i10.9022

Abstract

Industrial relations disputes are problems that often occur between workers and employers, which require effective handling to achieve a fair settlement for both parties. This research aims to analyze how legal audit optimization can be a solution in resolving industrial relations disputes. The main focus of the research is to identify the role of legal audits in preventing and resolving labor conflicts, as well as formulating strategies to optimize their implementation. This research uses a qualitative method with a normative and empirical juridical approach. Data is collected through literature study, analysis of industrial relations dispute cases that have occurred. The analysis was conducted using dispute resolution theory and legal justice theory. The results show that legal audits have a strategic role in preventing and resolving industrial relations disputes. Optimization of legal audit can be three main aspects: first, strengthening the company's internal legal audit system; second, increasing the competence of legal auditors in the field of labor; and third, developing a transparent and participatory legal audit mechanism. The study also found that the effectiveness of legal audits is highly dependent on the commitment of company management and the active involvement of workers in the process. This study concludes that optimizing legal audits can significantly reduce the level of industrial relations disputes, by providing practical recommendations for companies and stakeholders in developing an effective legal audit system. For future research, it is recommended to examine more deeply the application of technology in the legal audit process and its impact on the effectiveness of industrial relations dispute resolution. Perselisihan hubungan industrial merupakan permasalahan yang sering terjadi antara pekerja dan pengusaha, yang memerlukan penanganan efektif untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana optimalisasi audit hukum dapat menjadi solusi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi peran audit hukum dalam mencegah dan menyelesaikan konflik ketenagakerjaan, serta merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis terhadap kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang telah terjadi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa dan teori keadilan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit hukum memiliki peran strategis dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Optimalisasi audit hukum dapat dilakukan melalui tiga aspek utama: pertama, penguatan sistem audit hukum internal perusahaan; kedua, peningkatan kompetensi auditor hukum dalam bidang ketenagakerjaan; dan ketiga, pengembangan mekanisme audit hukum yang transparan dan partisipatif. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas audit hukum sangat bergantung pada komitmen manajemen perusahaan dan keterlibatan aktif pekerja dalam prosesnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi audit hukum dapat menurunkan tingkat perselisihan hubungan industrial secara signifikan, dengan memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem audit hukum yang efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan teknologi dalam proses audit hukum dan dampaknya terhadap efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial.