Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pendekatan Kedokteran Keluarga dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Layanan Primer : Literature Review Danar Wahyu Giwang Katon; Dumilah Ayuningtyas
Jurnal Ners Vol. 9 No. 2 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v9i2.44188

Abstract

Pendahuluan : Pendekatan kedokteran keluarga dalam pelayanan kesehatan primer. Tujuan : untuk meningkatkan akses, efektivitas, dan kualitas layanan kesehatan. Studi ini merupakan tinjauan literatur yang mengeksplorasi peran kedokteran keluarga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer dan pengelolaan penyakit kronis. Metode yang digunakan adalah tinjauan sistematis dengan mengikuti pedoman PRISMA. Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah, dengan kriteria inklusi mencakup studi yang membahas peran kedokteran keluarga dalam layanan primer dan manajemen penyakit tidak menular. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan kedokteran keluarga berkontribusi terhadap peningkatan akses layanan kesehatan, efektivitas pengelolaan penyakit kronis, serta koordinasi perawatan multidisiplin. Kedokteran keluarga berperan dalam deteksi dini, edukasi pasien, dan pemantauan kesehatan jangka panjang. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dan teknologi kesehatan, seperti e-health, mendukung keberlanjutan layanan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kebijakan pendukung, dan beban kerja tinggi masih menjadi kendala dalam implementasi yang optimal. Kesimpulan:  pendekatan kedokteran keluarga memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer. Diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan layanan primer, peningkatan jumlah tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses dan efektivitas layanan kesehatan. Kata Kunci: Kedokteran keluarga, layanan kesehatan primer, penyakit tidak menular, manajemen penyakit kronis.
Harmonization and Ambiguity in Regulations for Physicians with Family Medicine Competence Post-Law No. 17 of 2023 Katon, Danar Wahyu Giwang; Ayuningtyas, Dumilah; Junadi, Purnawan; Sulistiadi, Wahyu; Pattiselanno, Roberth J.; Fitria, Fitria; Alfiani, Ika Fitri
Journal of Indonesian Health Policy and Administration Vol. 11, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strengthening primary care services in Indonesia requires that community health centers, namely Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), involve medical personnel with family medicine competence. However, the fulfillment of physicians with this competence, especially Primary Care Family Medicine Specialists or Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP), still face significant obstacles. This qualitative research uses the integrated Easton's System Model and Buse's Policy Framework to analyze the dynamics of this policy. The findings reveal a gap between the strong legal foundation and weak implementation mechanisms on the ground. First, there is ambiguity in terminology and lack of harmonization among regulations, especially concerning the Sp.KKLP nomenclature, which creates confusion in terms of legal status and professional recognition. Second, an implementation gap (policy–practice gap) exists because the central government has not yet issued technical derivative regulations (technical guidelines, compensation mechanisms). Furthermore, the decentralization of authority and limited regional budgets impede the equitable placement of the Sp.KKLP. The success of the policy relies heavily on the synergy among the Ministry of Health, Health Council, Family Medicine Collegium, educational institutions such as Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) and Recognition of Prior Learning (RPL), and professional organizations such as Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Recommendations include the development of technical implementation regulations, clarification of the Sp.KKLP definition, and establishment of inclusive pathways for competence enhancement such as PPDS and RPL.