Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MALLOMO: Journal of Community Service Journal Evidence Of Law Jurnal Multidisiplin Sahombu
Nurrozalina, Rakhma
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DESA DAGAN LESTARI BERBUDAYA MELALUI PENGAPLIKASIAN KRENOVA, ALAT PEMBAKARAN SAMPAH MINIM ASAP Ayu, Nurina; Nurrozalina, Rakhma; Kurniawati, Ari; Saputri, Apik Anitasari Intan; Anam, Alvin Zuhrul; Faudziah, Anida Nur
MALLOMO: Journal of Community Service Vol 5 No 2 (2025): Juni-November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/mallomo.v5i2.1940

Abstract

Abstract. Dagan Village has an unhealthy behavior in processing household waste, namely by burning their waste. This behavior has a negative impact on the health of both the environment and humans. Krenova was presented to the Dagan community as an alternative solution to this problem. Krenova is a waste burning device with minimal smoke that can be used to burn communal waste equivalent to 1 RW's waste. Installation of this tool includes three stages, namely preparation, installation, and monitoring-evaluation. The preparation stage includes community outreach with waste science and empowerment techniques. The installation stage involved three-way coordination, namely between the Service Team, Dagan Village and Krenova Makers. The monitoring stage is carried out in two ways, namely online with the Krenova Team in Charge from the Village, and offline, namely through direct visits. At the monitoring and evaluation stage, obstacles were found in the practice of burning waste using Krenova, and this became the basis for subsequent service activities. Abstrak. Desa Dagan memiliki perilaku mengolah sampah rumah tangga yang tidak sehat, yaitu dengan cara membakar sampah mereka. Perilaku ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan baik itu lingkungan maupun manusia. Krenova dihadirkan di tengah masyarakat Dagan sebagai solusi alternatif bagi permasalahan tersebut. Krenova merupakan alat pembakar sampah minim asap yang bisa dimanfaatkan untuk membakar sampah komunal setara dengan sampah 1 RW. Instalasi alat ini meliputi tiga tahap yaitu persiapan, instalasi, dan monitoring-evaluasi. Tahap persiapan meliputi pengapasitasan masyarakat dengan sains sampah dan teknik pemberdayaan. Tahap instalasi melibatkan koordinasi tiga arah yaitu antara Tim Pengabdian, Desa Dagan dan Pembuat Krenova. Tahap monitoring dilakukan melalui dua cara yaitu secara daring dengan Tim Penganggung Jawab Krenova dari Desa, dan secara luring yaitu melalui kunjungan langsung. Pada tahap monitoring dan evaluasi ditemukan kendala pada praktik pembakaran sampah menggunakan Krenova, dan ini menjadi landasan bagi kegiatan pengabdian berikutnya.
Analisis Kelayakan Pemekaran Kabupaten Banyumas Menjadi Tiga Daerah Otonom Masum, Unwanullah; Nurrozalina, Rakhma; Setya, Kartika Winkar
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1685

Abstract

Penelitian ini membahas kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan. Secara historis, kebijakan sentralistik Orde Baru menciptakan ketimpangan pembangunan, yang kemudian dijawab melalui reformasi 1998 dengan pemberlakuan otonomi daerah. Landasan hukum pemekaran ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2014, serta PP No. 78 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Banyumas layak dipertimbangkan untuk dimekarkan berdasarkan aspek administratif, kewilayahan, demografis, ekonomi, sosial-budaya, serta kesiapan infrastruktur. Pemekaran diproyeksikan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran yang selama ini tertinggal, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Namun demikian, kelayakan ekonomi dan fiskal masih bersifat kondisional. Diperlukan strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kapasitas birokrasi, serta menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Rekomendasi utama penelitian ini adalah penyusunan masterplan pembangunan terpadu, penguatan sistem keuangan daerah, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemekaran. Dengan langkah tersebut, pemekaran Banyumas diharapkan tidak hanya menghasilkan entitas administratif baru, melainkan juga mewujudkan tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Community Land Ownership in the Perum Perhutani KPH East Banyumas Forest Area: A Juridical-Empirical Review Based on Pancasila Justice Principles Sukirno, Sukirno; Setya, Kartika Winkar; Nurrozalina, Rakhma
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 5 No. 07 (2025): Jurnal Multidisiplin Sahombu, November - December (2025)
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

State forest management in Indonesia faces a complex problem due to the existence of community-owned land within the state forest area, which often triggers tenurial conflicts. This study is conducted to analyze the legal status of community land ownership within state forests and assess dispute resolution based on the principles of Pancasila Justice. The research method adopted is a juridical-empirical approach, which is normative in terms of forestry and agrarian laws and regulations, and empirical through field observations and limited interviews conducted in the KPH East Banyumas. Research findings indicate that there were 0.9 hectares of community-owned land in Plot 14 of RPH Kaliputih, Forest Management Unit Section of Jatilawang, which has been factually controlled and cultivated for years with clear physical boundaries. Administratively, it still falls under a state forest area, as per the BATB. The dualism of regulations between the Forestry Law and the Basic Agrarian Law resulted in a lack of synchronization of interpretation and weak legal certainty. Through the Pancasila Justice Perspective, it is necessary for the settlement of disputes not only to be formally lawful but also to balance the rights of the state and the community, environmental sustainability, and social justice. An integrative resolution model is recommended through regulatory harmonization, verification of enclave land status, strengthening deliberation-based mediation mechanisms, and protection of the community rights based on the principle of substantive justice.
Co-Authors Anam, Alvin Zuhrul Ayu, Nurina Faudziah, Anida Nur Kurniawati, Ari Masum, Unwanullah Saputri, Apik Anitasari Intan Setya, Kartika Winkar Sukirno Sukirno