Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Idea Hukum Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Journal Evidence Of Law Jurnal Multidisiplin Sahombu
Setya, Kartika Winkar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Setya, Kartika Winkar
Jurnal Idea Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2015.1.1.3

Abstract

Indonesia is a unitary state which is divided into provincial areas which are further subdivided into areas of the district/city based on the principle of regional autonomy. The existence of local regulation is very important, but unfortunately there are a variety of problematic regulations that live in the society, either because it does not conform with the conditions of the society or for not complying with legislation is another. Local regulations are problematic it can be minimized by monitoring function held by Parliament, as mentioned in Article 42 paragraph (1) letter c of Act No. 32 of 2004 which stipulates that Parliament has the duty and authority to supervise the implementation of local regulations. Supervision by the Provincial Council and District Council carried out local regulation on the implementation by the Act 32 of 2004 uses the concept of supervision in the narrow sense that focused on matching between rules and their implementation in the field. Parliament in the means used to supervise the implementation of regulations in general through the implementation of the rights of Parliament, implementation consulting, receiving complaints and aspirations of the people. Yet there are clear arrangements regarding the parameters of supervision, monitoring and corrective action mechanisms of monitoring the implementation by the parliament.Keyword: local governments, local regulations, supervision
Pemanfaatan Limbah Cair Tahu menjadi Pupuk Organik Cair sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Wahyuningsih, Eti; Setya, Kartika Winkar; Daryono, Daryono
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i1.392

Abstract

Masyarakat Desa Kalisari telah sadar pentingnya menjaga pelestarian lingkungan namun masih awam terhadap bentuk realisasi terkait pelestarian lingkungan dan keterampilan mengolah limbah cair yang dihasilkan setelah produksi tahu. Metode yang digunakan oleh Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Pemula selain dengan mengadakan penyuluhan dan diskusi, juga mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik cair (POC) menggunakan teknologi yang sederhana agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hasil PMP yaitu mitra telah memiliki pemahaman awal yang cukup baik mengenai arti penting menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan penyuluhan yang diberikan oleh tim pemahaman dan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah cair tahu menjadi POC semakin meningkat. Tim telah berhasil meningkatkan pemahaman mitra terkait proses pembuatan limbah cair tahu menjadi POC dan mempraktikkannya untuk menjadi produk POC dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki mitra telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pemahaman mitra terhadap arti penting HKI setelah dilakukan penyuluhan meningkat sebesar 56% melampaui indikator yang ditentukan tim. Hasil Uji Laboratorium diperoleh Kandungan Unsur Hara C Organik, N Total, P Total, dan K Total pada POC dari limbah cair tahu belum memenuhi standar mutu pupuk organik cair, sehingga belum dapat dilakukan pendaftaran perizinan dan HKI.
Analisis Kelayakan Pemekaran Kabupaten Banyumas Menjadi Tiga Daerah Otonom Masum, Unwanullah; Nurrozalina, Rakhma; Setya, Kartika Winkar
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1685

Abstract

Penelitian ini membahas kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan. Secara historis, kebijakan sentralistik Orde Baru menciptakan ketimpangan pembangunan, yang kemudian dijawab melalui reformasi 1998 dengan pemberlakuan otonomi daerah. Landasan hukum pemekaran ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2014, serta PP No. 78 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Banyumas layak dipertimbangkan untuk dimekarkan berdasarkan aspek administratif, kewilayahan, demografis, ekonomi, sosial-budaya, serta kesiapan infrastruktur. Pemekaran diproyeksikan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran yang selama ini tertinggal, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Namun demikian, kelayakan ekonomi dan fiskal masih bersifat kondisional. Diperlukan strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kapasitas birokrasi, serta menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Rekomendasi utama penelitian ini adalah penyusunan masterplan pembangunan terpadu, penguatan sistem keuangan daerah, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemekaran. Dengan langkah tersebut, pemekaran Banyumas diharapkan tidak hanya menghasilkan entitas administratif baru, melainkan juga mewujudkan tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Community Land Ownership in the Perum Perhutani KPH East Banyumas Forest Area: A Juridical-Empirical Review Based on Pancasila Justice Principles Sukirno, Sukirno; Setya, Kartika Winkar; Nurrozalina, Rakhma
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 5 No. 07 (2025): Jurnal Multidisiplin Sahombu, November - December (2025)
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

State forest management in Indonesia faces a complex problem due to the existence of community-owned land within the state forest area, which often triggers tenurial conflicts. This study is conducted to analyze the legal status of community land ownership within state forests and assess dispute resolution based on the principles of Pancasila Justice. The research method adopted is a juridical-empirical approach, which is normative in terms of forestry and agrarian laws and regulations, and empirical through field observations and limited interviews conducted in the KPH East Banyumas. Research findings indicate that there were 0.9 hectares of community-owned land in Plot 14 of RPH Kaliputih, Forest Management Unit Section of Jatilawang, which has been factually controlled and cultivated for years with clear physical boundaries. Administratively, it still falls under a state forest area, as per the BATB. The dualism of regulations between the Forestry Law and the Basic Agrarian Law resulted in a lack of synchronization of interpretation and weak legal certainty. Through the Pancasila Justice Perspective, it is necessary for the settlement of disputes not only to be formally lawful but also to balance the rights of the state and the community, environmental sustainability, and social justice. An integrative resolution model is recommended through regulatory harmonization, verification of enclave land status, strengthening deliberation-based mediation mechanisms, and protection of the community rights based on the principle of substantive justice.
Co-Authors Daryono Daryono, Daryono Masum, Unwanullah Nurrozalina, Rakhma Sukirno Sukirno Wahyuningsih, Eti