Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Globalisasi Hukum
Galgani, Malino Gemma
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Efrizon, Efrizon; Agisty, Fauziah; Galgani, Malino Gemma; Kasman S, Mochammad; Utomo, Prihadi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.428

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pembaharuan hukum agraria dan dampaknya terhadap perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau melalui kerangka pluralisme hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, studi kasus ini menganalisis kesenjangan antara pengakuan de jure dan perlindungan de facto. Temuan menunjukkan implementasi hukum negara, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seringkali menegasikan hukum adat dan melemahkan otoritas lembaga adat, meskipun terdapat pengakuan formal dalam UUPA dan Peraturan Daerah. Interaksi hukum cenderung kompetitif, mencerminkan pluralisme hukum lemah. Diperlukan reformasi yang mengakomodasi hukum adat secara substantif.
Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital Masola, Gideon M.; Parera, Rikser Alsandro; Galgani, Malino Gemma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.474

Abstract

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap jenis-jenis HKI tersebut, Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HKI dan memiliki regulasi nasional yang cukup lengkap. Rumusan masalahnya bagaimana regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat Indonesia? dan apakah regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat Indonesia sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: Pertama, Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dilakukan melalui LMK dan atau LMKN untuk selanjutnya disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait. Kedua, Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu sudah baik namun masalah budaya hukum masih rendah. Selain itu diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar-lembaga, penguatan sistem distribusi royalti yang transparan, serta edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pengguna karya cipta.
Peran Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dalam Penanganan Konflik Sosial: Tinjauan Kepastian Hukum Galgani, Malino Gemma
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.513

Abstract

Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. Pemerintah merespons persoalan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen hukum untuk menangani konflik melalui pendekatan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji efektivitas implementasi UU tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU PKS telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kapasitas daerah, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban konflik. Disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan partisipasi publik, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia.
URGENSI PP NOMOR 24 TAHUN 2010 DALAM PENCEGAHAN PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI: The urgency of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2010 concerning the Use of Forest Areas in Preventing Illegal Plantation Land Clearing in Production Forest Arease Galgani, Malino Gemma
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23519

Abstract

This study examines the implementation of Government Regulation No. 24 of 2010 concerning the Use of Forest Areas as a preventive measure against illegal plantation land clearing within production forest zones. These forest areas, which are designated for sustainable use, are frequently subjected to unauthorized land conversion by corporate entities and individuals lacking official permits, thereby threatening ecosystem sustainability and causing significant state losses. Employing a normative juridical approach and case studies, the research reveals that, despite the Regulation providing a clear legal framework, its enforcement faces substantial challenges, including weak oversight, overlapping authorities, and inadequate law enforcement. The Ministry of Environment and Forestry (KLHK), in collaboration with regional governments, is expected to play an active role in supervising and issuing Forest Area Borrow-and-Use Permits (IPPKH). The study concludes that the effectiveness of this policy heavily relies on inter-agency synergy, strengthening regional institutional capacities, and fostering community participation in monitoring activities. Systemic reforms are necessary to optimize the Regulation's function as a sustainable instrument for forest protection.
Co-Authors Agisty, Fauziah Kasman S, Mochammad Masola, Gideon M. Parera, Rikser Alsandro Utomo, Prihadi