Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Efrizon, Efrizon; Agisty, Fauziah; Galgani, Malino Gemma; Kasman S, Mochammad; Utomo, Prihadi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.428

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pembaharuan hukum agraria dan dampaknya terhadap perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau melalui kerangka pluralisme hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, studi kasus ini menganalisis kesenjangan antara pengakuan de jure dan perlindungan de facto. Temuan menunjukkan implementasi hukum negara, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seringkali menegasikan hukum adat dan melemahkan otoritas lembaga adat, meskipun terdapat pengakuan formal dalam UUPA dan Peraturan Daerah. Interaksi hukum cenderung kompetitif, mencerminkan pluralisme hukum lemah. Diperlukan reformasi yang mengakomodasi hukum adat secara substantif.
Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum Kasman S, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.475

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Tom Lembong. Peneltian ini Menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual serta analisis data sekunder kualitatif, kajian ini menelaah batasan wewenang pejabat publik berdasarkan hukum administrasi dan UU Tipikor. Fokus utama adalah membedakan pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi melalui identifikasi bentuk penyalahgunaan (ultra vires, detournement de pouvoir, willekeur, pembuktian niat jahat (mens rea,) dan hubungan kausalitas dengan kerugian negara untuk menilai pemenuhan unsur delik korupsi, Ketika menjadi Mendag, Tom Lembong meneken Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula ( Permendag 117/2015 ) yang menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004. Salah satu ketentuan dari peraturan tersebut adalah hanya diperbolehkan mengimpor gula dalam bentuk GKP dan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan tersebut selaras dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi antar kementerian untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Hal ini juga sesuai dengan pembahasan rapat koordinasi bidang perekonomian pada Desember 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016 sehingga diperlukan adanya kegiatan impor agar harga gula di masyarakat tetap stabil.
Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum Efrizon, Efrizon; Agisty, Fauziah; Kasman S, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.476

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi sosial dan kultural perubahan budaya hukum masyarakat Indonesia di era digital dalam penegakan hukum di Indonesia, menggunakan teori sistem hukum Friedman. dengan pendekatan kualitatif deskriptif. melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi digital, ditemukan bahwa teknologi informasi dan media sosial secara signifikan mengubah sikap, nilai ( transparansi, akuntabilitas), dan harapan (responsivitas) masyarakat terhadap penegakan hukum. Perubahan budaya hukum ini memberikan tekanan pada lembaga penegak hukum untuk beradaptasi, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika digital yang cepat berubah.
Integrasi Hukum Agraria dan Lingkungan: Pendekatan Baru untuk Pembaharuan Kebijakan Sumber Daya Alam Kasman S, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.477

Abstract

Penelitian ini secara komprehensif mengulas urgensi integrasi hukum agraria dan lingkungan sebagai pendekatan baru dalam pembaharuan kebijakan sumber daya alam, mulai dari konflik pemanfaatan hingga kelemahan pendekatan sektoral, mendorong perlunya solusi terpadu. Melalui metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif, menelusuri konsep, landasan, serta model integrasi yang relevan. Pembahasan mendalam mengenai sinkronisasi regulasi, peran kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga dampak integrasi. Semua ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai kompleksitas dan potensi solusi yang ditawarkan melalui pendekatan integrasi.