Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Multidisplin Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Alba, Gradia Okultra
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Digital Defense Drives Economic Growth in Indonesia and Uzbekistan Budiono, Arief; Alba, Gradia Okultra; Gulyamov, Said Saidakhrarovich; Ali Polatjon Ogli , Turdialiev Mukhammad
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v3i2.47

Abstract

Digital technologies drive economic growth in both Indonesia and Uzbekistan. The global economy increasingly depends on the digital economy, reflected in the rise of blockchain systems, digital banking, and other digital activities in the economic sector. This research highlights the importance of digital personal data protection in Uzbekistan and Indonesia and examines its connection to digital economic development in both countries. The study uses a normative legal method that combines statutory and conceptual approaches. The authors examine the relevant laws and explore the concept of personal data protection in each country. The findings present two main points. First, the laws in both countries regulate personal data protection and assign institutional responsibilities across administrative, civil, and criminal domains. Second, when conflicts, data breaches, or criminal actions involving personal data occur, the legal systems provide for resolution through court litigation. Although both countries have implemented personal data protection laws that support digital economic development, they differ in institutional structure, legal procedures, and the scope of authority. Weak personal data protection may hinder the growth of the digital economy in both nations.
Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Sengketa Akta Ganda terhadap Kepastian Peralihan Hak atas Tanah Alba, Gradia Okultra
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pembuatan akta jual beli ganda yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, serta mengevaluasi konsekuensi hukum yang dialami oleh pihak ketiga akibat akta tanah ganda yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PDT/2019/PT.BDG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki tanggung jawab hukum yang serius apabila lalai atau tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, baik dalam bentuk pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sanksi administratif sesuai Peraturan Jabatan PPAT, maupun sanksi etik profesi. Dalam kasus yang dikaji, pembuatan akta secara ganda oleh PPAT berkontribusi pada timbulnya kerugian bagi pihak ketiga, yaitu PT Bank Mega Tbk, yang mengalami kerugian akibat jaminan kredit atas tanah yang ternyata cacat hukum. Pihak ketiga dalam hal ini berhak menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik guna menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah.
Co-Authors Ali Polatjon Ogli , Turdialiev Mukhammad Arief Budiono Gulyamov, Said Saidakhrarovich