Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Discontinuation of Prosecution Theft Crime Through Humanist Restorative Justice House in Islamic Criminal Law in Lampung Fatonah, Rini; Daffa Ladro Kusworo
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1 June (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v8i1.3214

Abstract

The existence of restorative justice certainly brings a new paradigm in the settlement of criminal cases, by seeking to settle cases solely outside the court. The implementation of restorative justice-based termination of prosecution can be applied to the crime of theft as the highest number of cases in Indonesia. Meanwhile, there has recently been the establishment of restorative justice houses in each jurisdiction of the prosecutor's office to optimize the resolution of all legal problems by filtering cases that go to court, dissemination of law to residents, and being able to develop local wisdom by involving local traditional leaders to emphasize consensus deliberation. In essence, Islamic law is a modern law because it has recognized the form of restorative justice settlement in jarimah qisas and diyat. The concept of restorative justice in Islamic criminal law is carried out through peace and forgiveness by realizing the creation of justice and balance for the perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The research approach is to use a normative juridical method with reference to laws and regulations sourced from primary data and literature studies originating from criminal law literature in Indonesia, which is then processed into a specific conclusion. The results of the study show that humanist restorative justice houses are an alternative to solving cases of theft. the embodiment of restorative justice in a hybrid way within the prosecutor's office will be achieved as a humane law enforcement agency in Lampung province. Forgiveness given by the victim, or his family can cancel the kisas punishment. Through the concept of diyat, compensation for compensation for the consequences of the crime can be felt directly by the victim or his family
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA Rahma, Nediyan Fania; Siswanto, Heni; Fatonah, Rini
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72554

Abstract

Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk bahwa UU Narkotika mengatur ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi pecandu narkoba dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103, terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika. Terdakwa Rey Firansyah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika” dan divonis 10 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan berguna kabupaten Pesawaran. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pemenuhan keadilan substantif pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk adalah Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkotika harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlidungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlidungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus