Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI LIWA) Daffa Ladro Kusworo; Rini Fathonah
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 10 No 02 (2022): Agustus 2022
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35450/jip.v10i02.297

Abstract

Abstract : The implementation of diversion aims to avoid criminalizing children in the settlement of cases at the Liwa Court. However, the fact is that the number of applications for diversion on the type of crime of theft by children in the last five years only amounted to 6 cases out of 69 cases. The author realizes that indeed not all cases can successfully carry out diversion because there are various obstacles to the facts on the ground, such as the lack of understanding of the community and the victim, as well as judges who handle children's cases. This study uses an empirical juridical research method, which is to approach the Liwa District Court directly in obtaining data on the settlement of diversion efforts in the case of children as perpetrators of the crime of theft at the Liwa District Court. Then the author also applies a descriptive analysis approach to manage qualitative data along with deductive methods in concluding problems. It is hoped that this research can provide a solution to the diversion problem that occurs, and increase the number of diversion processes in the future.
CATCH UP IMMUNIZATION : PENERAPAN IMUNISASI KEJAR DALAM MENGATASI PENURUNAN CAKUPAN IMUNISASI ANAK PADA ERA NEW NORMAL (STUDI KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG) Daffa Ladro Kusworo
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 10 No 03 (2022): Desember 2022
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35450/jip.v10i03.322

Abstract

Abstrak : Pencegahan penyakit berbahaya pada anak diberikan melalui gerakan program imunisasi. Secara esensial, prioritas pelayanan kesehatan oleh pemerintah menjadi catatan penting dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030, melalui transformasi kebijakan dan langkah-langkah alternatif. Namun saat ini, masih didapati hambatan dalam pelaksanaan imunisasi dari berbagai perspektif, baik pembatasan pelayanan kesehatan di puskesmas dan kecemasan masyarakat terhadap penularan covid-19. Konsekuensinya, jumlah angka cakupan imunisasi rutin pada anak juga berpengaruh. Degradasi perolehan imunisasi memerlukan transformasi strategis sebagai langkah proaktif terhadap aspek pelayanan kesehatan, disertai dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pemberlakuan catch up immunization (imunisasi kejar) melalui pemetaan pertimbangan risiko diharapkan dapat mengatasi ketertinggalan imunisasi anak di daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta menggunakan analisis deskriptif dalam pengelolahan data kualitatif dengan penerapan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya adaptasi terhadap kondisi pada era new normal, terkhusus aspek pelayanan imunisasi di puskesmas melalui perwujudan catch up immunization dan peningkatan teknis imunisasi keliling, guna mencapai target cakupan imunisasi rutin pada anak di daerah.
Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Jurist-Diction Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i3.56266

Abstract

AbstractThe living law provisions contained in Article 2 Paragraph 1 of the KUHP make customary law to determine whether person can be convicted as balance of national legal system. However, problem lies in inclusion customary offenses in Regional Regulations which are contradictory dynamically moving customary law. However, there is a contradiction in the issue of whether it expands the principle of legality, or violates the principle of legality itself. This study uses normative juridical method that refers to legislation and conceptual approach based on doctrine legal positivism, as well as literature studies from various research literatures, books, journals, and other legal materials. The results show that design follow-up living law in KUHP is more appropriate to do with inventory Compilation Customary Law as convenience for law enforcement officers, especially judges resolve cases by finding value of justice, as well as making it easier for legislators to find actions that will be regulated in regulations. future legislation (ius constituendum).Keywords: Compilation of Customary Law; Living Law; KUHP. AbstrakKetentuan living law yang termuat dalam Pasal 2 Ayat 1 KUHP menjadikan hukum adat dapat menentukan seseorang dapat dipidana sebagai keseimbangan sistem hukum nasional. Namun persoalan terdapat kontradiksinya yang apakah memperluas asas legalitas, atau menyalahi dari asas legalitas itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didasari atas doktrin positivisme hukum, serta studi kepustakan dari berbagai literatur hasil penelitian, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain tindak lanjut living law dalam KUHP lebih tepat dilakukan dengan inventarisasi Kompilasi Hukum Adat sebagai kemudahan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim untuk menyelesaikan perkara dengan menggali nilai-nilai keadilan, serta memudahkan pembentuk undang-undang untuk menemukan perbuatan yang akan diatur dalam peraturan perundang undangan di masa yang akan datang (ius constituendum).Kata Kunci: Kompilasi Hukum Adat; Living Law; KUHP.
Political Corruption: Rise of Social Aid Politicization by Government in Grassroots Campaign 2024 Elections Daffa Ladro Kusworo; Titi Anggraini
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v11i2.53249

Abstract

The cruciality of 2024 General Election is inseparable from complex shift in democratic landscape as a structural-economic direction of state life. Competition between pairs candidates through their respective electoral political strategies is main focus of the community, one of which is Social Assistance (Bansos) which is often target of electoral commodities at grassroots base. President through his track record is also indicated by politicization Social Assistance by going to several regions to provide indirect support during the 2024 Election, as well as several ministers who further strengthen the indication of political corruption. This research uses a normative method that refers to conceptualization of political corruption and Law 7 of 2017 concerning Elections. The results showed that the identification of political corruption during the election period begins by looking at the policy formulation process which is often manipulated and looking for gray areas, such as the Election Law limiting Bawaslu to only take action against Paslon participants or teams who have registered with the KPU, and the absence of restrictions on the provision of Social Assistance. The discovery of the track record of politicization of social assistance by the government should be suspected during the campaign period ahead of the 2024 Election vote and become an evaluative tool for the government, both from the distribution method to the prohibition in certain moments. We can no longer prevent practices that have occurred, so what is expected is an ideal improvement recommendation for future elections.
Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.167-186

Abstract

Kesejahteraan hakim dalam upaya penyediaannya mengalami stagnasi yang berpengaruh terhadap integritasnya. Masalah yang kian kompleks sebenarnya bermula dari regulasi yang saat ini belum dapat mengakomodir seluruh hak keuangan dan fasilitas hakim. Misalnya saja dalam dinamika terkait besaran gaji pokok dan tunjangan di PP Nomor 94 Tahun 2012 sampai pada perubahan pertamanya masih dikatakan sangat minim, begitu juga Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang mencabut besaran gaji pokok hakim dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi tidak ada tindak lanjut pasca putusan untuk membentuk payung hukum. Intervensi finansial tentu akan berpotensi besar terjadi di kalangan hakim, manakala efektivitas hadir akibat kurangnya negara dalam menjamin kesejahteraan hakim, sehingga kemudian hari keputusan yang diberikan berdasar seberapa besar finansial yang ditawarkan oknum-oknum melalui transaksional yang mengarah pada korupsi peradilan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif mengacu pada peraturan-undangan serta kajian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian bersifat preskriptif untuk menemukan gagasan ideal diiringi studi perbandingan untuk menelaah sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika sistem penggajian hakim, serta peraturan yang terbatas perlu mencontoh Amerika yang menerapkan perlindungan gaji konstitusional dan larangan kongres menurunkan gaji hakim. Sementara di Kanada terdapat fungsi komisi yudisial untuk melakukan investigasi terkait kecukupan gaji dan jumlah lainnya yang harus diungkapkan kepada hakim yang ditunjuk pemerintah secara berkala. Konstruksi pengaturan hak keuangan dan fasilitas hakim perlu memperhatikan prinsip remunerasi yudisial dan penelitian terkait pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja, untuk nantinya diakomodasi dalam RUU Jabatan Hakim sebagai payung hukum guna meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.
Reciprocal Policy Reformulation of Placement of TNI and Polri in Certain Civilian Positions Eka Deviani; Daffa Ladro Kusworo; Karmilla Febbiazka; Marlia Eka Putri A.T.
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.3095

Abstract

The State Civil Apparatus (ASN) Law, which was just passed in parliament on October 3, has sparked polemics. This regulation allows the TNI and Polri to fill ASN positions within civil institutions, as outlined in Article 19. ASN positions consist of managerial positions and non-managerial positions. The explanation of the article states that the filling of TNI and Polri positions by ASN and vice versa aims to ensure that ASN, TNI and Polri soldiers have balance and equality in their career development based on the Merit System. This provision in principle contradicts the restriction efforts that have been regulated in the Polri Law and TNI Law. Article 28 Paragraph (3) of the Polri Law explicitly states that Polri members can hold positions outside the police after resigning or retiring from the police service. Article 47 Paragraph (1) of the TNI Law also regulates that soldiers can only hold civilian positions after resigning or retiring from active military service. Thus, the government should reassess and reformulate articles that are counterproductive. In the research conducted by the current author, normative research or doctrinal research and empirical juridical research are used. The main types of data in this research are primary data and secondary data. Data analysis is carried out qualitatively, namely the process of organizing and sorting data into patterns, categories, and one basic description, so that it can be formulated in accordance with the research objectives (substantive theory). This research also conducts comparative theory with other countries' concepts in limiting civilian positions for the TNI and Polri. The urgency of this research is to critically examine the reciprocal policy for the placement of certain civilian positions between TNI soldiers and Polri members with State Civil Apparatus (ASN) employees, which is interpreted as an accelerated expansion of job opportunities, but has implications for the staffing system and civilian militarization in Indonesia in projection.
Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.167-186

Abstract

Kesejahteraan hakim dalam upaya penyediaannya mengalami stagnasi yang berpengaruh terhadap integritasnya. Masalah yang kian kompleks sebenarnya bermula dari regulasi yang saat ini belum dapat mengakomodir seluruh hak keuangan dan fasilitas hakim. Misalnya saja dalam dinamika terkait besaran gaji pokok dan tunjangan di PP Nomor 94 Tahun 2012 sampai pada perubahan pertamanya masih dikatakan sangat minim, begitu juga Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang mencabut besaran gaji pokok hakim dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi tidak ada tindak lanjut pasca putusan untuk membentuk payung hukum. Intervensi finansial tentu akan berpotensi besar terjadi di kalangan hakim, manakala efektivitas hadir akibat kurangnya negara dalam menjamin kesejahteraan hakim, sehingga kemudian hari keputusan yang diberikan berdasar seberapa besar finansial yang ditawarkan oknum-oknum melalui transaksional yang mengarah pada korupsi peradilan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif mengacu pada peraturan-undangan serta kajian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian bersifat preskriptif untuk menemukan gagasan ideal diiringi studi perbandingan untuk menelaah sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika sistem penggajian hakim, serta peraturan yang terbatas perlu mencontoh Amerika yang menerapkan perlindungan gaji konstitusional dan larangan kongres menurunkan gaji hakim. Sementara di Kanada terdapat fungsi komisi yudisial untuk melakukan investigasi terkait kecukupan gaji dan jumlah lainnya yang harus diungkapkan kepada hakim yang ditunjuk pemerintah secara berkala. Konstruksi pengaturan hak keuangan dan fasilitas hakim perlu memperhatikan prinsip remunerasi yudisial dan penelitian terkait pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja, untuk nantinya diakomodasi dalam RUU Jabatan Hakim sebagai payung hukum guna meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.
Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.167-186

Abstract

Kesejahteraan hakim dalam upaya penyediaannya mengalami stagnasi yang berpengaruh terhadap integritasnya. Masalah yang kian kompleks sebenarnya bermula dari regulasi yang saat ini belum dapat mengakomodir seluruh hak keuangan dan fasilitas hakim. Misalnya saja dalam dinamika terkait besaran gaji pokok dan tunjangan di PP Nomor 94 Tahun 2012 sampai pada perubahan pertamanya masih dikatakan sangat minim, begitu juga Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang mencabut besaran gaji pokok hakim dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi tidak ada tindak lanjut pasca putusan untuk membentuk payung hukum. Intervensi finansial tentu akan berpotensi besar terjadi di kalangan hakim, manakala efektivitas hadir akibat kurangnya negara dalam menjamin kesejahteraan hakim, sehingga kemudian hari keputusan yang diberikan berdasar seberapa besar finansial yang ditawarkan oknum-oknum melalui transaksional yang mengarah pada korupsi peradilan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif mengacu pada peraturan-undangan serta kajian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian bersifat preskriptif untuk menemukan gagasan ideal diiringi studi perbandingan untuk menelaah sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika sistem penggajian hakim, serta peraturan yang terbatas perlu mencontoh Amerika yang menerapkan perlindungan gaji konstitusional dan larangan kongres menurunkan gaji hakim. Sementara di Kanada terdapat fungsi komisi yudisial untuk melakukan investigasi terkait kecukupan gaji dan jumlah lainnya yang harus diungkapkan kepada hakim yang ditunjuk pemerintah secara berkala. Konstruksi pengaturan hak keuangan dan fasilitas hakim perlu memperhatikan prinsip remunerasi yudisial dan penelitian terkait pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja, untuk nantinya diakomodasi dalam RUU Jabatan Hakim sebagai payung hukum guna meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.
Discontinuation of Prosecution Theft Crime Through Humanist Restorative Justice House in Islamic Criminal Law in Lampung Fatonah, Rini; Daffa Ladro Kusworo
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1 June (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v8i1.3214

Abstract

The existence of restorative justice certainly brings a new paradigm in the settlement of criminal cases, by seeking to settle cases solely outside the court. The implementation of restorative justice-based termination of prosecution can be applied to the crime of theft as the highest number of cases in Indonesia. Meanwhile, there has recently been the establishment of restorative justice houses in each jurisdiction of the prosecutor's office to optimize the resolution of all legal problems by filtering cases that go to court, dissemination of law to residents, and being able to develop local wisdom by involving local traditional leaders to emphasize consensus deliberation. In essence, Islamic law is a modern law because it has recognized the form of restorative justice settlement in jarimah qisas and diyat. The concept of restorative justice in Islamic criminal law is carried out through peace and forgiveness by realizing the creation of justice and balance for the perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The research approach is to use a normative juridical method with reference to laws and regulations sourced from primary data and literature studies originating from criminal law literature in Indonesia, which is then processed into a specific conclusion. The results of the study show that humanist restorative justice houses are an alternative to solving cases of theft. the embodiment of restorative justice in a hybrid way within the prosecutor's office will be achieved as a humane law enforcement agency in Lampung province. Forgiveness given by the victim, or his family can cancel the kisas punishment. Through the concept of diyat, compensation for compensation for the consequences of the crime can be felt directly by the victim or his family