Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
H. Sudi Fahmi
Unknown Affiliation
Education Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAKAL CALON LEGISLATIF DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Utama, Rizhanti Nadya; H. Sudi Fahmi; Ardiansah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penertiban alat peraga kampanye bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu bagaimana implementasi penertiban alat peraga kampanye, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau socio-legal research, yang mengkaji hukum dalam praktiknya dengan memadukan pendekatan normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penertiban alat peraga kampanye di Kota Tanjungpinang telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan KPU, namun masih terdapat hambatan signifikan seperti kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan para calon terhadap aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan bakal calon legislatif, serta pengawasan yang lebih intensif selama masa kampanye. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme penertiban alat peraga kampanye agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.
IMPLEMENTASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAKAL CALON LEGISLATIF DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Utama, Rizhanti Nadya; H. Sudi Fahmi; Ardiansah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penertiban alat peraga kampanye bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu bagaimana implementasi penertiban alat peraga kampanye, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau socio-legal research, yang mengkaji hukum dalam praktiknya dengan memadukan pendekatan normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penertiban alat peraga kampanye di Kota Tanjungpinang telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan KPU, namun masih terdapat hambatan signifikan seperti kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan para calon terhadap aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan bakal calon legislatif, serta pengawasan yang lebih intensif selama masa kampanye. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme penertiban alat peraga kampanye agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELANGGAR HUKUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ricko Samuel D Butar Butar; H. Sudi Fahmi; Ardiansah
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.18982

Abstract

Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru berdasarkan KUHP, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru selama periode 2021 hingga 2024 belum berjalan optimal, dibuktikan dengan belum diterapkannya sanksi pidana sesuai Pasal 170 KUHP. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya ketegasan aparat kepolisian, keterbatasan jumlah personel, kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan perbaikan fasilitas publik yang dirusak, serta pandangan masyarakat yang sempit terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konteks unjuk rasa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup penerapan diskresi kepolisian yang seimbang dengan mempertimbangkan konsep living law dan social jurisprudence, penambahan personel kepolisian di lapangan, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama dan koordinasi untuk mencegah tindakan anarkis selama unjuk rasa. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban hukum dan konsekuensi pidana dalam aksi unjuk rasa anarkis juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELANGGAR HUKUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ricko Samuel D Butar Butar; H. Sudi Fahmi; Ardiansah
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.18982

Abstract

Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru berdasarkan KUHP, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru selama periode 2021 hingga 2024 belum berjalan optimal, dibuktikan dengan belum diterapkannya sanksi pidana sesuai Pasal 170 KUHP. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya ketegasan aparat kepolisian, keterbatasan jumlah personel, kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan perbaikan fasilitas publik yang dirusak, serta pandangan masyarakat yang sempit terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konteks unjuk rasa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup penerapan diskresi kepolisian yang seimbang dengan mempertimbangkan konsep living law dan social jurisprudence, penambahan personel kepolisian di lapangan, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama dan koordinasi untuk mencegah tindakan anarkis selama unjuk rasa. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban hukum dan konsekuensi pidana dalam aksi unjuk rasa anarkis juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum.
Co-Authors Ardiansah Ricko Samuel D Butar Butar Utama, Rizhanti Nadya