Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Perpetua, Sepania Immanuella Magdalena
Unknown Affiliation
Education Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PASAL 162 UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MARXIST DAN POSMODERN Perpetua, Sepania Immanuella Magdalena; Wulandari, Widati; Sulistyani, Wanodyo
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18985

Abstract

Abstrak Pro-kontra akibat janji ganti rugi, penolakan kegiatan tambang oleh masyarakat di areal tambang, dan lainnya kerap terjadi di bidang pertambangan. Pasal 162 UU Minerba secara spesifik mengatur mengenai ancaman pidana bagi orang-orang yang “merintangi atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin dan telah melaksanakan kewajiban pembebasan lahan. Pada kenyataannya, tindakan merintangi atau mengganggu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, Pasal 162 UU Minerba dan implementasinya melalui pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menggunakan teori kriminologi posmodern dan marxis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ekonomi dan penguasaan bahasa yang kental dalam pembentukan dan penerapan pasal ini yang menyebabkan tendensi penerapan pasal yang menyudutkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area pertambangan.
IMPLEMENTASI PASAL 162 UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MARXIST DAN POSMODERN Perpetua, Sepania Immanuella Magdalena; Wulandari, Widati; Sulistyani, Wanodyo
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18985

Abstract

Abstrak Pro-kontra akibat janji ganti rugi, penolakan kegiatan tambang oleh masyarakat di areal tambang, dan lainnya kerap terjadi di bidang pertambangan. Pasal 162 UU Minerba secara spesifik mengatur mengenai ancaman pidana bagi orang-orang yang “merintangi atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin dan telah melaksanakan kewajiban pembebasan lahan. Pada kenyataannya, tindakan merintangi atau mengganggu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, Pasal 162 UU Minerba dan implementasinya melalui pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menggunakan teori kriminologi posmodern dan marxis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ekonomi dan penguasaan bahasa yang kental dalam pembentukan dan penerapan pasal ini yang menyebabkan tendensi penerapan pasal yang menyudutkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area pertambangan.
Co-Authors Wanodyo Sulistyani Widati Wulandari