Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
A’maludin, Risqi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analysis of the Judge's Decision on Sexual Crimes Against Children (Study of the Decision of the Purwokerto District Court Number: 16/Pid.Sus-Child/2022/PN Pwt) A’maludin, Risqi
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.1054

Abstract

The main problem of this research is how the legal considerations of judges in imposing verdicts on sexual crimes committed by children. The main problem is further elaborated in several sub-problems or research questions, namely: 1) How is the consideration of the panel of judges in handing down a verdict on sexual crimes against children in criminal case Number. 16/Pid.Sus-Child/2022/PN Pwt? 2) Is the decision of the Makassar District Court judge in case no. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt is in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System? The type of research used is Normative Legal Research. The data source of this research comes from secondary data. This research is classified as research with qualitative data types, namely by managing secondary data sourced from related laws. To find out whether the judge in giving a decision has carried out his duties in accordance with the authority given and fulfills a sense of justice for the community, victims, and perpetrators, a fundamental analysis is needed regarding the judge's decision on sexual violence against minors. Based on the background of the problem.
PENERAPAN ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI DALAM PENGATURAN PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN DI INDONESIA (Pengaturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan KUHP Baru) A’maludin, Risqi; Samhudi, Gamalel Rifqi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8919

Abstract

Norma sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dalam proses interaksinya dalam bermasyarakat. Ketaatan pada norma-norma akan menciptakan ketertiban. Pemerintah masih berupaya mempertahankan beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang ini, salah satunya pasal penghinaan Presiden/Wakil Presiden. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sudah menghapus pasal tersebut, karena dinilai inkonstitusional. Namun, pada KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 mengembalikan pasal penghinaan Presiden pada Pasal 218 dan 219. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif. Teknik ini merupakan, pengumpulan dengan cara mencari kepustakaan. Data yang telah di dapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menguji pasal tentang Penghinaan Presiden, dan Mahkamah menghapusnya karena dianggap inkonstitusional. Pasal Penghinaan Presiden sangat rentan digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar. Asas lex posterior derogat legi priori berarti undang undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama. Dalam hal ini Putusan Mahkamah sebagai aturan baru dalam pengaturan penghinaan kepada Presiden Putusan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Semua elemen masyarakat tanpa terkecuali wajib melaksanakan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara hukum pada semua pihak yang terlibat ketentuan yang diputusakan, putusan tersebut bersifat wajib terhadap semua. Dengan di undangkannya suatu undang-undang akan mengakibatkan hukum yang sama, yang berakibat keputusan tersebut mengikat semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.
Co-Authors Samhudi, Gamalel Rifqi