Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Collegium Studiosum Journal Jurnal Hukum Legalita Prosiding University Research Colloquium JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan
Samhudi, Gamalel Rifqi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code Amarini, Indriati; Samhudi, Gamalel Rifqi; Mukarromah, Safitri; Ismail, Noorfajri; Saefudin, Yusuf
Jurnal Media Hukum Vol 31, No 1: June 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v31i1.20655

Abstract

The current criminal code has been in force in Indonesia since 1918. Indonesia formulated criminal law reform in 1963 and in 2023, a law on the national criminal code was issued. The spirit of the Indonesian criminal code is reformative, progressive, and responsive to changes to the law. One of the strengths of criminal law is regulating criminal law from the perspective and achievement of justice to repair and restore the situation after the event and judicial process known as restorative justice. The desire to strengthen restorative justice programs takes a long time and is complicated. This research aims to analyze the development of the concept of social reintegration through the application of restorative justice in the criminal justice process. This research was conducted qualitatively using secondary data and doctrinal legal study methods. The results showed that changes in criminal law arrangements caused opinion differences since restorative programs are widely used as a substitute for traditional and retributive approaches. The application of restorative justice in national criminal law must be implemented. Social reintegration in the implementation of restorative justice as regulated in the Criminal Code can be successful through commitment and collaboration between the community, government and law enforcement officials
Utilization of Ldpe (Low-Density Polyethylene) Plastic Waste Into Concrete Pavers As An Implementation of Islamic Values and Innovative Solutions in the Village of Buayan: Pemanfatan Sampah Plastik Berjenis Ldpe (Low Density Polypropylene) Menjadi Bata Beton (Paving Block) Sebagai Implementasi Nilai Islam dan Solusi Inovatif di Desa Buayan Samhudi, Gamalel Rifqi; Faturrohman, Aziz; Gunadi, Muhammad Irawan; Pristanti, Sephia; Meilani, Noer Afifah Dwi; Rizqullah, Naufal Arkan; Rachmatillah, Alma Fina
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 18th University Research Colloquium 2023: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Salah satu alternatif daur ulang sampah plastik dengan cara penggunaan limbah plastik untuk dijadikan paving blok. Plastik jenis Low Density Polypropylene (LDPE) banyak dipakai untuk membuat tempat makanan, plastik kemasan, botol-botol yang lembek, tutup plastik, kantong/tas kresek dan plastik tipis lainnya. Masalah limbah plastik telah menjadi perhatian dunia yang semakin mendalam. Metode pada penelitian kali ini menggunakan model technical assistance dalam bentuk training dan pendampingan yang dilaksanakan dengan memberikan kegiatan pelatihan kepada mitra. Pada proses pembuatan bata beton (paving block) yang telah dilakukan mendapatkan hasil 1 buah bata beton (paving block) memerlukan waktu sekitar 1 jam dan mengurangi kurang lebih 4 – 5 kg sampah plastik. Pada uji kekuatan tersebut mendapatkan hasil bahwa bata beton (paving block) tersebut hanya mendapatkan sedikit kerusakan yang tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 10-20% kerusakan.
Building Independent MSMEs as an Effort to Improve the Welfare of the Karangsari Village Community: Membangun UMKM Mandiri sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangsari Rabbani, Puspita Indah Noor; Zhodiah, Heni; Dewi, Annisa Shalsabila Citra; Tunisak, Meli Sofia; Nurlaelly, Azizah; Isnaeni, Anita; Samhudi, Gamalel Rifqi
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 18th University Research Colloquium 2023: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM memiliki fungsi vital dalam pembangunan ekonomi wilayah serta mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kabupaten Kebumen menduduki peringkat ke 3 sebagai Kabupaten yang memiliki angka UMKM terbanyak dengan total jumlah UMKM sebanyak 11991 UMKM yang telah terdaftar. Studi pendahuluan yang dilakukan di Desa Karangsari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen menemukan hasil bahwa di Desa Karangsari belum terdapat UMKM yang dijalankan oleh masyarakat maupun desa karena kurangnya pemahaman mengenai UMKM, belum terdaftarnya usaha yang dijalankan, serta terkendala dalam proses pemasaran. Melalui program IbM ini, dilakukan kegiatan transfer ilmu dalam bidang perdagangan dengan metode penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat di Desa Karangsari yang telah memulai usaha rumahan. Guna memberikan pemahaman dan mendampingi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa maka pengabdian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pendirian UMKM, digitalisasi marketing, dan strategi pemasaran produk sehingga usaha yang mereka memiliki menjadi UMKM yang nantinya menjadi ciri khas untuk desa dan dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi desa yang lebih maju.
Analisis Pengaturan dan Implementasi Pemilihan Kolom Kosong: Tinjauan Terhadap PKPU dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Larasati, Septifa Indah; Samhudi, Gamalel Rifqi
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1540

Abstract

This study examines the regulation and implementation of empty-column voting in the context of regional head elections (pilkada), focusing on relevant regulations such as the KPU Regulations (PKPU) and the Pilkada Law. Regional head elections are a democratic process organized by the state to realize the people's sovereignty, as mandated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Over time, Pilkada in Indonesia has changed, especially with the enactment of the Pilkada Law. These changes gave rise to a new phenomenon in the Indonesian political system, namely the existence of a single candidate pair in the elections. Empty-column voting is a new concept in Indonesia's electoral system that allows voters to express their dissatisfaction with existing candidates by choosing an empty column as an alternative. This can be seen in the 2024 Simultaneous Regional Elections, where the elections in Banyumas Regency were conducted by a single candidate, which is a specific form of popular participation.
Pengaturan Penggunaan Tempat Ibadah Untuk Kampanye Sebagai Penghapusan Politik Identitas Setiawan, Diva Fadllan Nur; Samhudi, Gamalel Rifqi
Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 9 No. 3 (2024): Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan
Publisher : CV. Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62630/elhamra.v9i3.262

Abstract

Artikel ini membahas mengenai potensi ancaman stabilitas Negara yaitu salah satunya berkaitan dengan konflik antara identitas nasionalisme dan identitas agama, suku, budaya, gender, dan antar golongan. Dalam rangka pemenangan kontestasi pemilu, elite politik menghadirkan isu politik identitas melalui kampanye yang tak lain bertujuan untuk memobilisasi dukungan masa. Dengan demikian, dukungan masyarakat terhadap kandidat ditentukan oleh persepsi terhadap berbagai macam perbedaan penting, seperti identitas agama, suku, budaya, gender, dan antar golongan, bukan oleh visi para calon. Penghapusan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye dapat menghapus politik identitas mengingat Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang Pemilu dan putusan MK Nomor 65/ PUU-XXI/2023, data sekunder penelitian ini menggunakan buku, jurnal dan artikel. Adapun fokus penelitian ini dilihat berdasarkan teori Demokrasi, Kepastian Hukum dan, Kemanfaatan. Kata Kunci: Tempat ibadah, Kampanye, Politik identitas This article discusses the potential threats to State stability, one of which is related to conflicts between nationalism and religious, ethnic, cultural, gender and intergroup identities. In order to win the election contestation, political elites present the issue of identity politics through campaigns that aim to mobilize mass support. Public support for candidates is determined by perceptions of various important differences, such as religious, ethnic, cultural, gender and intergroup identities, not by the vision of the candidates. The elimination of places of worship as campaign locations can eliminate identity politics considering that places of worship have high spiritual meaning and value for every religious believer. Using places of worship as campaign sites has the potential to trigger emotions and controversy and damage religious values. This type of research is normative juridical legal research. The primary legal data sources used in this research are the Election Law and Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, secondary data using books, journals and articles. The focus of this research is seen based on the theory of Democracy, Legal Certainty and, Benefit. Keywords: Places of worship, Campaign, Identity politics
Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam Windiani, Arovah; Samhudi, Gamalel Rifqi; Sodikin
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/jipm.v5i1.1087

Abstract

Marriage determines the status of a child, so a child will depend on the marriage between his mother and father. A child who is born into the world will automatically get a man as his father and a woman as his mother, both biologically and legally. The consequences of the divorce have an impact on the child, especially when the child is still in the care of his parents. The problem is how to raise a child if both parent divorce due to a legal or illegal marriage. The research method used is the descriptive-normative method, by explaining, describing, analyzing problems regarding the upbringing of children from divorced parents. The results of the study explain that the consequences of divorce have an impact on children, especially when the child is still in the care of his parents. Islamic law has explained the solution if there is a divorce between the two parents, namely that the child gets his rights such as the right to receive a living and the right to receive inheritance and other custody rights as befits a person who has human rights that must be fulfilled. The applicable law actually provides provisions regarding the upbringing of children due to the divorce of both parents, but Islamic law provides a detailed explanation both regulated in the Qur'an, the Hadith and fiqh. Divorce is meant either because of a legitimate marriage or because of an illegitimate marriage.
TINJAUAN KONSTITUSI PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Samhudi, Gamalel Rifqi; Hibaturrakhim, M Rizal
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1389

Abstract

The government system in Indonesia involves a large contribution from regional governments, which is known that the government structure at the provincial level is led by the Governor, district or city by the Regent or Mayor who is elected through the general election of regional heads. Initially, the people elected the regional heads directly, then the electoral system switched to indirect elections through the Regional People's Representative Council. However, with the passing of the aquo Law, the community is opposed because the representative election system is considered contrary to the constitution and Pancasila.The purpose of this study is to be able to know and analyze how the Constitution and Legislation regulate Regional Head Elections in Indonesia, and to find out whether the Regional Head Elections elected by the Regional People's Representative Council are contrary to the Constitution. This research uses Normative Juridical research, which is a type of legal research conducted by analyzing available literature. The research specification used is that this research is a complete analytical descriptive of the state of positive law in society. This research uses Library Reasearch technique. The word “democratically elected” has a fairly broad meaning, so it includes direct elections by the people or indirect regional head elections conducted by the DPRD. Then the democratic system in Indonesia has a direct election system and an indirect election system, the indirect regional head election system is also a manifestation of the implementation of Pancasila democracy.
TINJAUAN PROSES PERUBAHAN NAMA DI PENGADILAN SEBAGAI HAK INDIVIDU YANG DI CATATKAN NEGARA Utomo, Abdulah Rafi; Samhudi, Gamalel Rifqi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1428

Abstract

Name change is an individual right guaranteed by the government, allowing every citizen to manage their personal identity according to their wants and needs. This process must be carried out through formal legal procedures, as stipulated in Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. This study aims to analyze the implementation of name change procedures in Indonesia, focusing on Stipulation number 14/Pdt.P/PN Pbg, which rejected a name change application due to non-compliance with legal procedures. The research method used in the preparation of this study is the normative juridical approach, which specifically focuses on the analysis of norms or the application of principles in applicable law. Based on Law Number 24 of 2013, name changes require a stipulation from the district court according to the applicant's domicile. In addition, Presidential Regulation No. 96/2018 stipulates that the recording of a name change must be accompanied by a copy of the court decision, an extract of the civil registration certificate, a family card, an electronic identity card, and travel documents for foreign nationals. The applicant's application in Stipulation No. 14/Pdt. P/PN Pbg was rejected in relation to the name change application due to non-compliance with applicable legal procedures. The applicant had made several identity changes at the Population and Civil Registration Office without going through the court process, which clearly violated the existing provisions.
PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PARIWISATA GUNUNG GEULIS LEARNING CENTER DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI SARANA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kusuma, Ibnu; Samhudi, Gamalel Rifqi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1447

Abstract

Tourism plays an important role in improving the economy and welfare of the community, especially through the development of tourist destinations in Indonesia that are rich in culture, history, and natural beauty. This research analyzes tourism management and licensing at the Gunung Geulis Learning Center in Jipang Village, Brebes Regency, as an effort to improve the welfare of the local community. The main focus of this research is on the potential for tourism development and management in Good Corporate Governance so that it can be applied accordingly so that inhibiting factors can be overcome such as management and facilities that must be fulfilled and the welfare of the surrounding community through community participation and government support. This researcher uses a normative juridical approach method intended as an effort to observe the problem being investigated with legal characteristics, books, laws and regulations, and other related documents. The results of this study can be input for the government and tourism managers in order to apply the principles of Good Corporate Governance.
ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG MENJADI TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KABUPATEN CILACAP Persada, Galang Bakti; Samhudi, Gamalel Rifqi
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1645

Abstract

The dismissal of the village head is an important aspect in the running of the village government. Village heads are dismissed for violating the provisions stipulated in the law, one of which is corruption. The dismissal mechanism is often not aligned between the rules and practices in the field. Therefore, this study discusses the mechanism for dismissing village heads who are caught in corruption cases. This study aims to analyze the suitability of the mechanism for dismissing village heads with applicable legal provisions and evaluate its application in practice. The method used is an empirical juridical approach, which examines relevant laws and regulations and combines them with the results of field observations and interviews. The object of this research is the process of dismissal of the Panisihan Village Head, who was permanently dismissed in 2021 before a court decision with permanent legal force in 2023. The results show that administratively, the dismissal process has followed formal procedures through the authorized institution. However, juridically, the permanent dismissal raises issues in the application of the principle of legal certainty because there was no legal basis in the form of a court decision when the dismissal was made. This study concludes that although the government's steps are considered quick in maintaining the stability of the village government, they have not fully fulfilled the requirements of the legal certainty principle.
Co-Authors A’maludin, Risqi Dewi, Annisa Shalsabila Citra Faturrohman, Aziz Gunadi, Muhammad Irawan Hibaturrakhim, M Rizal Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Isnaeni, Anita Kusuma, Ibnu Larasati, Septifa Indah Meilani, Noer Afifah Dwi Mukarromah, Safitri Nurlaelly, Azizah Persada, Galang Bakti Pristanti, Sephia Putra, Nandaswara Shandi Rabbani, Puspita Indah Noor Rachmatillah, Alma Fina Rizqullah, Naufal Arkan Saefudin, Yusuf Sasi, Puja Lestari Nawang Setiawan, Diva Fadllan Nur Sodikin Tunisak, Meli Sofia Utomo, Abdulah Rafi Windiani, Arovah Zhodiah, Heni