Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penggunaan Bom Termobarik dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional Persada, Galang Bakti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 17 (2024): Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v17i.1114

Abstract

Konflik bersenjata, atau perang, merupakan hal yang tak lepas dari sejarah umat manusia. Perang membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia. Umat manusia telah melalui sejarah kelam pada abad ke-19 yaitu meletusnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Konflik bersenjata itu sendiri hal yang sulit untuk dapat dihindari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum dan artikel ilmiah, serta materi online yang membahas tentang penggunaan Bom Termobarik. Penilaian senjata apa pun harus mempertimbangkan karakteristik teknis, desain, dan tujuan penggunaan senjata. Senjata termobarik, secara umum, diklasifikasikan sebagai senjata ledakan yang ditingkatkan. Lebih khusus lagi, senjata-senjata ini adalah subkomponen dari senjata volumetrik – yaitu, senjata yang menggunakan oksigen dari udara untuk menciptakan ledakan suhu tinggi. Tidak ada instrumen internasional yang secara khusus membahas legalitas kepemilikan atau penggunaan senjata termobarik. khusus. Prinsip dan aturan hukum adat umum HHI juga harus dievaluasi untuk menentukan legalitas penggunaan senjata termobarik. Prinsip-prinsip HHI yang relevan termasuk larangan menyebabkan SI/AS, serta larangan terhadap senjata sembarangan.
ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG MENJADI TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KABUPATEN CILACAP Persada, Galang Bakti; Samhudi, Gamalel Rifqi
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1645

Abstract

The dismissal of the village head is an important aspect in the running of the village government. Village heads are dismissed for violating the provisions stipulated in the law, one of which is corruption. The dismissal mechanism is often not aligned between the rules and practices in the field. Therefore, this study discusses the mechanism for dismissing village heads who are caught in corruption cases. This study aims to analyze the suitability of the mechanism for dismissing village heads with applicable legal provisions and evaluate its application in practice. The method used is an empirical juridical approach, which examines relevant laws and regulations and combines them with the results of field observations and interviews. The object of this research is the process of dismissal of the Panisihan Village Head, who was permanently dismissed in 2021 before a court decision with permanent legal force in 2023. The results show that administratively, the dismissal process has followed formal procedures through the authorized institution. However, juridically, the permanent dismissal raises issues in the application of the principle of legal certainty because there was no legal basis in the form of a court decision when the dismissal was made. This study concludes that although the government's steps are considered quick in maintaining the stability of the village government, they have not fully fulfilled the requirements of the legal certainty principle.