Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis KRTHA BHAYANGKARA
Ramadhan, Muhammad Rizqi Alfarizi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Fulfillment of Simple Proof Requirements on Bankruptcy Application Based on Sema Number 03 of 2023 Widhayaka, Unggul Wibawa; Retnaningsih, Sonyendah; Ramadhan, Muhammad Rizqi Alfarizi
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3784

Abstract

The Supreme Court has issued Circular Letter Number (SEMA) 3 of 2023 which stipulates that simple proof cannot be applied in bankruptcy against apartment and/or flat developers. The circular is predicted to protect consumer interests and eliminate legal remedies in the form of bankruptcy applications to the commercial court, so that they must be submitted as lawsuits to the district court. The circular is not in accordance with the principle of integration in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (KPKPU Law). The KPKPU Law has clearly defined the matter of simple proof, and does not provide special protection for apartment and/or flat developers. Normative research is carried out with doctrinal research and tests the level of synchronization of regulations. The research is evaluative, examining cases that have occurred, based on comparative law. From this study it is concluded that proof is categorized as simple if there is a debt that is due and unpaid and there are two or more creditors. The requirement for simple proof does not consider the complexity of its impact on consumers. SEMA is a policy regulation, so if it conflicts with the regulations above it, the principle of lex superior derogat legi inferiori will apply. SEMA 03 of 2023 cannot change the provisions of the law, so simple proof can still be implemented against apartment developers. SEMA 03 of 2023 is not in line with the KPKPU Law so that by law it should be cancelled.
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERKARA BANTAHAN (DERDEN VERZET) ATAS SENGKETA TANAH MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 Retnaningsih, Sonyendah; Suherman; Setyono, Yoni Agus; Ramadhan, Muhammad Rizqi Alfarizi
Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i1.7743

Abstract

Derden Verzet adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan keputusan hakim yang merugikan seseorang. Perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, atau Pasal 206 ayat (6) RBG. Pasal 195 ayat (6) HIR. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial tidak menghentikan eksekusi. Dalam hal ini, pihak ketiga harus dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilik dari barang yang disita. Selain itu, penentang harus benar-benar memiliki kepentingan untuk meminta pengangkatan penyitaan eksekusi tersebut karena telah merugikan haknya. Jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah miliknya dan bukan milik tergugat, maka penentang harus diakui sebagai penentang yang jujur, dan perintah penyitaan harus dicabut. Dengan demikian, putusan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekusi hanya berhubungan dengan pencabutan penyitaan eksekusi atas barang milik pihak ketiga dan tidak memutuskan hak kepemilikan tanah. Namun, dalam prakteknya, terdapat keputusan-keputusan mengenai Derden Verzet yang memutuskan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang dipersengketakan. Hal ini menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaan eksekusi karena bantahan atau perlawanan pihak ketiga terhadap keputusan eksekusi hanya berhubungan dengan pencabutan penyitaan eksekusi atas barang milik pihak ketiga.
Co-Authors Setyono, Yoni Agus Sonyendah Retnaningsih, Sonyendah Suherman Widhayaka, Unggul Wibawa