Garuda - Garba Rujukan Digital

Small Claims Court Mechanism in Business Dispute Resolution as an Attempt to Apply Fast-Track Basis in the District Courts and its Comparison with Some Countries Retnaningsih, Sonyendah; Velentina, Rouli Anita
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.747 KB)

The implementation of Small Claims court mechanism according to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2/2015 concerning Procedures for Small-Claims Court Resolution recently granted a breakthrough in the civil justice system particularly in Indonesia. It was reached by the Supreme Court in order to reduce the court burden against cases with disputes below IDR 200 million rupiah. The disputes resolution by Small Claims court mechanism is done by a single judge assisted with registrar and must completed within 25 working days, the final decision is binding, thus unable to ask for appeal or judicial review. This article tries to comprehend dispute resolution through Small Claims mechanism in several state courts, such as Medan district Court, Palu, and the Jember. The study, also aims to comprehend the comparison of Small Claims mechanism in Indonesia and small claims in the Netherlands and UK in business disputes resolution. The study employs a normative juridical method. Based on the studies, the implementation through Small Claims court mechanism in Indonesia has been carried out in accordance with the Supreme Court Regulation Number 2/2015. Comparison on business dispute resolution using Small Claims court mechanism in Indonesia and in Netherlands and UK proof that the proof mechanisms whether in Indonesia, Netherlands and United Kingdom relatively simple. Legal remedies for Small Claims decision in Indonesia and the verdict in the Netherlands and in England are limited. The distinction is that the case number in Indonesia is higher than the number in the Netherlands and England.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR PAILIT INDIVIDU DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA Sonyendah Retnaningsih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Keberadaan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (stake holders) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, akan tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor dalam UUK & PKPU, dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit khususnya debitor individu yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa perkara kepailitan di Indonesia. Simpulan yang didapat beberapa permasalahan dalam UUK & PKPU menyebabkan debitor dalam hal ini debitor individu tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang. Dalam hal setelah berakhirnya kepailitan debitor masih memiliki sisa utang, maka kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas, hal ini memiliki perbedaan tanggung jawab atas sisa utang tersebut antara debitor individu dan korporasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan antara lain adanya penataan dan penyempurnaan aturan dalam UUK & PKPU dengan mensyaratkan bahwa debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu (insolvensi), oleh karena itu diperlukan adanya insolvensi test. Selain itu perlunya dibedakan antara pengaturan tentang orang, badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum kepailitan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR PAILIT INDIVIDU DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA Sonyendah Retnaningsih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.41

Keberadaan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (stake holders) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, akan tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor dalam UUK & PKPU, dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit khususnya debitor individu yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa perkara kepailitan di Indonesia. Simpulan yang didapat beberapa permasalahan dalam UUK & PKPU menyebabkan debitor dalam hal ini debitor individu tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang. Dalam hal setelah berakhirnya kepailitan debitor masih memiliki sisa utang, maka kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas, hal ini memiliki perbedaan tanggung jawab atas sisa utang tersebut antara debitor individu dan korporasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan antara lain adanya penataan dan penyempurnaan aturan dalam UUK & PKPU dengan mensyaratkan bahwa debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu (insolvensi), oleh karena itu diperlukan adanya insolvensi test. Selain itu perlunya dibedakan antara pengaturan tentang orang, badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum kepailitan.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 473/PDT.G/2019/PN.TNG) Shakilla Vyatri Adjany; Sonyendah Retnaningsih
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Akta merupakan alat bukti yg sempurna kalanya masih ada kesalahan atau kelalaian. Hal itu menarik untuk dikaji mengenai analisis akibat hukum dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran yang menyeluruh, sistematis dan rinci tentang situasi yang diteliti dari segi hukum dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu survei terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer. Akibat hukum terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan tidak ada. Akta notaris yang menjadi bahan sengketa para pihak memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta notaris yang tidak memenuhi aspek lahiriah, formal dan materil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian perdata, administrasi dan pidana dalam perbuatannya.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PEMBELAAN NOTARIS TERHADAP INVESTIGASI YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS. (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS PUTUSAN MPPN NOMOR 03/B/MPPN/2017 DAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JKT Regina Ayu Sepriani; Sonyendah Retnaningsih
The Juris Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i2.306

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed where the reason for the position of a notary arises is because of the needs of the community which is then created and socialized to the public. In addition, a notary has a function in making a deed of establishment, transfer of shares and also a deed of amendment to the articles of association of a Limited Liability Company, which if a notary is not careful in making and entering legal events, the notary can be subject to sanctions and reported to the Notary Central Supervisory Council.

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Serta Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017) Yolanda Kusumawati; Sonyendah Retnaningsih
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.186 KB)

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta seringkali disalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam akta. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian untuk memperjelas kriteria pembebanan tanggung jawab notaris ketika akta yang dibuatnya dipermasalahkan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga berdampak pada keabsahan akta tersebut. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang didasari dengan akta kuasa menjual palsu serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang didasari dengan akta kuasa menjual palsu adalah menjadi akta yang dapat dimintakan pembatalan terhadapnya karena syarat subjektif perjanjian tersebut menjadi tidak terpenuhi. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dapat dilegalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena pemalsuan akta dilakukan oleh pihak dalam akta serta belum adanya peraturan yang mengharuskan pembuatan akta peralihan hak didasari dengan akta notaris atau setidaknya dengan akta yang di legalisasi oleh notaris.Kata kunci: keabsahan, perjanjian pengikatan jual beli, notaris

Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia) Retnaningsih, Sonyendah; Nasution, Disriani Latifah Soroinda; Velentina, Rouli Anita; Manthovani, Kelly
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The process of resolving cases at a trial is not always carried out conventionally ie the parties come directly to the trial but can be done online. This is marked by the launch of the e-court application on July 13, 2018. With the launch of the e-court application, the Supreme Court has moved towards electronic justice which will fundamentally change the practice of litigation services in the courts. Since the issuance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Administrative of Cases and Trials in Electronic Courts on August 19, 2019, the Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning Administration of Cases in Electronic Courts was declared revoked and no longer valid. This PERMA Number 1 of 2019 perfected PERMA Number 3 of 2018 so that now not only case registration can be done online or known as e-court but the trial can also be conducted electronically namely e-litigation.

Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN Mada Devi Kartikasari; Sonyendah Retnaningsih
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.899

Agenda pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan pemerintah sejak tahun 2019 memerlukan biaya yang tinggi. Keseluruhan proses persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diperkirakan membutuhkan biaya hingga hampir setengah kuadriliun rupiah. Sumber biaya tersebut terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan persentase sebesar 19%, badan usaha sebesar 24%, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54%. Berkaitan dengan KPBU yang memiliki persentase terbesar sebagai sumber dana IKN, penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi skema pembangunan infrastruktur pada IKN, serta pengembalian investasi kepada badan usaha swasta melalui Perjanjian KPBU untuk IKN. Tujuan lainnya adalah untuk memahami perbedaan regulasi antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji hukum positif tertulis dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur IKN terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Kemudian, bentuk pengembalian investasi kepada badan usaha swasta adalah Pembayaran Ketersediaan Layanan. Selain itu, antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN terdapat perbedaan pada dasar hukum, prinsip pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan ketentuan mengenai klausul wajib dalam Perjanjian KPBU untuk IKN.

Perlindungan Hukum Atas Perbuatan Hukum Rekayasa Menganeksasi Tanah Sengketa Zahra, Siti Athirah; Retnaningsih, Sonyendah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3209

Land Registration is an intended activity to provide guarantees of legal certainty of land rights in the form of land rights certificates, but at the process to registrate of land there is some obstacle because there people who do not materially do annexation the land. The purpose of this study is to determine the legal protection for holders of Kohir which yet become certificate of land because of annexation of the land. The form of usurpation of land ownership rights. The approach method used is normative juridical. The result showed the act of annexation of land was an unlawful act against the law, contained in article 1365 code of Civil Law.

Fulfillment of Simple Proof Requirements on Bankruptcy Application Based on Sema Number 03 of 2023 Widhayaka, Unggul Wibawa; Retnaningsih, Sonyendah; Ramadhan, Muhammad Rizqi Alfarizi
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3784

The Supreme Court has issued Circular Letter Number (SEMA) 3 of 2023 which stipulates that simple proof cannot be applied in bankruptcy against apartment and/or flat developers. The circular is predicted to protect consumer interests and eliminate legal remedies in the form of bankruptcy applications to the commercial court, so that they must be submitted as lawsuits to the district court. The circular is not in accordance with the principle of integration in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (KPKPU Law). The KPKPU Law has clearly defined the matter of simple proof, and does not provide special protection for apartment and/or flat developers. Normative research is carried out with doctrinal research and tests the level of synchronization of regulations. The research is evaluative, examining cases that have occurred, based on comparative law. From this study it is concluded that proof is categorized as simple if there is a debt that is due and unpaid and there are two or more creditors. The requirement for simple proof does not consider the complexity of its impact on consumers. SEMA is a policy regulation, so if it conflicts with the regulations above it, the principle of lex superior derogat legi inferiori will apply. SEMA 03 of 2023 cannot change the provisions of the law, so simple proof can still be implemented against apartment developers. SEMA 03 of 2023 is not in line with the KPKPU Law so that by law it should be cancelled.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search