Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Sani, Rijal Ibnu
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kondotel dalam Perspektif Hukum Rumah Susun: Analisis Konflik Kepentingan dan Pengelolaan Bersama Sani, Rijal Ibnu; Suartini, Suartini
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9077

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang muncul akibat dualisme pengelolaan hotel dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta menganalisis implikasi hukum dan dampak praktis dari kekosongan regulasi di Indonesia. Kondotel, yang merupakan perpaduan antara kondominium dan hotel, menimbulkan sejumlah persoalan karena belum diatur secara spesifik dalam kerangka Hukum Rumah Susun. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihak pengelola hotel yang mengutamakan aspek bisnis. Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan dengan memadukan studi pustaka dan analisis dokumen perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pengelolaan menciptakan ketidakseimbangan dalam hak penggunaan area bersama, pengalokasian parkir, serta pemanfaatan fasilitas umum. Di sisi lain, ketiadaan aturan spesifik tentang kondotel berdampak pada potensi perselisihan yang sulit diselesaikan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda. Temuan ini menegaskan perlunya pembaharuan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, mengakomodasi kepentingan bisnis, dan tetap menjaga fungsi hunian yang layak bagi pemilik. Dengan demikian, pengelolaan kondotel dapat dilakukan secara harmonis melalui sinergi antara pihak hotel dan P3SRS. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan kondotel yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Kesimpulannya, pemenuhan hak-hak pemilik kondominium dan tamu hotel dapat diseimbangkan jika pemerintah menerbitkan regulasi kondotel yang mengatur kewajiban manajemen profesional serta kewenangan P3SRS dalam merumuskan kebijakan internal. Langkah ini mencegah potensi kerugian.
EFEKTIVITAS AKTA DADING SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN Suartini, Suartini; Sani, Rijal Ibnu
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10312

Abstract

AbstractMediation is a dispute resolution mechanism emphasizing deliberation and good faith between parties. In the Indonesian legal system, the mediation outcome embodied in a peace deed (akta dading) holds a significant position as a legally binding agreement once ratified by the court. This study aims to analyze the effectiveness of the peace deed as an instrument for civil dispute resolution in court, particularly within the framework of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Court-Annexed Mediation Procedures. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the peace deed possesses the same legal force as a final court judgment (res judicata pro veritate habetur), yet its implementation is often hindered by the parties’ non-compliance and insufficient judicial oversight. Therefore, strengthening supervisory mechanisms and enhancing the capacity of court mediators are essential to ensure the peace deed’s effectiveness as a fair and efficient dispute resolution instrument. Keywords: Effectiveness, Peace Deed, Mediation, Dispute Resolution, Legal Certainty AbstrakMediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan itikad baik antar pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, hasil mediasi yang dituangkan dalam akta dading memiliki kedudukan penting sebagai perjanjian yang berkekuatan hukum tetap setelah memperoleh pengesahan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas akta dading sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta dading memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap (res judicata pro veritate habetur), namun implementasinya sering terkendala oleh faktor kepatuhan para pihak dan lemahnya pengawasan pelaksanaan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas hakim mediator diperlukan untuk memastikan efektivitas akta dading sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Kata kunci: Efektivitas, Akta Dading, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum
Co-Authors Suartini, Suartini