Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) DiH : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Jurnal Bedah Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Kebidanan Sorong Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum International Journal Multidisciplinary Science Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum Jurnal Ilmiah Bongaya (JIB)
Suartini, Suartini
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN RUMAH TAHANAN PONDOK BAMBU, JAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA Sudiro, Amoury Adi; Suartini, Suartini
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v2i2.383

Abstract

AbstrakRumah Tahanan Pondok Bambu terletak di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Data penghuni rumah tahanan tersebut adalah dihuni 401 orang terdiri atas 380 narapidana, 16 tahanan dan lima orang anak di bawah umur. Permasalahan yang terjadi pada rumah tahanan adalah belum seluruhnya penghuni mengetahui hak-hak yang dia harus dapatkan ketika mereka dijadikan tersangka dan menjadi penghuni rumah tahanan. Hal ini disebabkan oleh karena ketidakpahaman mereka terkait undang-undang yang telah mengatur hak-hak tersebut. Negara melindungi warganya termasuk orang yang melakukan tindak pidana, dan mereka tetap memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan selama masa tahanan atau ketika mereka menghadapi persidangan sampai pasca putusan hakim. Penyuluhan hukum dibutuhkan oleh para tersangka atau terdakwa karena terdapat banyak hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, tetapi mereka tidak tahu bahkan mereka mengabaikannya karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak tersebut. Metode penyuluhan itu dilakukan dengan cara memberikan pemaparan dan konsultasi serta pendampingan terhadap hak-hak tersangka dengan tujuan pembinaan bagi tersangka atau terdakwa yang melibatkan para pemberi bantuan hukum sehingga nantinya dapat menghasilkan semangat pembinaan bangsa melalui pemenuhan hak-hak mereka.Kata Kunci: Pembinaan, Masyarakat, Rumah TahananAbstractPondok Bambu Detention House is located on Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Village, Duren Sawit District, East Jakarta. Data on the occupants of the detention house is inhabited by 401 people consisting of 380 inmates, 16 detainees, and five underage children. The problem that occurs in a detention house is that not all residents know the rights that they must get when they are made suspects and become residents of detention. This is due to their lack of understanding regarding the laws governing those rights. The state protects its citizens including those who commit a criminal offense, and they retain the rights as stipulated in the legislation during the detention period or when they face trial until after the judge's decision. Legal counseling is needed by suspects or defendants because there are many rights that they should have, but they do not know even they are ignoring them because of ignorance or lack of knowledge about these rights. The counseling method is carried out by providing exposure and consultation as well as assistance to the rights of suspects to faster suspects or defendants involving legal aid providers so that later they can produce the spirit of national development through the fulfillment of their rights.Keywords: Coach, Detention house, Community.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE Suartini, Suartini; Nurhidayati, Maslihati
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7269

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu istri (perempuan) dan anak telah secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa terdapat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Namun demikian, masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT tidak mendapatkan hak nya. Korban dalam kekerasan dalam rumah dapat melaporkan tindakan tersebut ke dalam tindak pidana aduan. Untuk menghindari sanksi berbentuk pemenjaraan maka dapat dilakukan model pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder yang mencoba menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT melalui pendekatan restorative justice. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan restorative justice dalam rangka melindungi korban KDRT adalah dengan cara mengedepankan upaya penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun masih terlihat belum maksimal penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT diharapkan dengan metode pendekatan tersebut hak-hak dari korban KDRT dapat terpebuhi dengan sempurna.Kata kunci : KDRT, Restorative Justice, Perlindungan 
PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH MENIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor : 52 Tanggal 11 Juli 2018 antara He Yuxiang dengan Amanda Silviana) Desliza, Muhammad Farhan; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i1.2811

Abstract

Abstrak Penelitian ini fokus pada pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Antara Tuan He Yuxiang dengan Nyonya Amanda Silviana berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Hambatan apa saja dalam proses pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut. Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan membutuhkan kolaborasi antar Notaris dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Apa Saja Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Nomor 52 Tanggal 11 Juli 2018 antara He Yuxiang dengan Amanda Silviana. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) sekaligus Pendekatan Analistis (Analytical Approach). Jenis dan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan bahan hukum seperti Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstisusi dan Perjanjian Perkawinan, sedangkatan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membolehkan melakukan Perjanjian Perkawinan setelah menikah yakni dengan pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Notaris tanpa harus melalui persidangan.Kata Kunci: Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Perkawinan,
The Effect of Cardamom Aromatherapy on the Frequency of Nausea and Vomiting in First Trimester Pregnant Women at the Wondiboi Community Health Center Suartini, Suartini
Jurnal Kebidanan Sorong Vol 3 No 2 (2024): JURNAL KEBIDANAN SORONG
Publisher : Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36741/jks.v3i2.272

Abstract

Management of nausea and vomiting in pregnancy consists of pharmacological and non-pharmacological. The type of research is quasi experimental research, namely research that tests interventions on a group of subjects, with a research design using a one group pre test-post test design. The results of the study showed that the mean value of the frequency of nausea and vomiting in respondents showed a decrease, which means that based on the score value on the PUQE 24 questionnaire, there was a decrease in the frequency of nausea and vomiting in respondents, where based on the mean value of the frequency of nausea and vomiting before being given intervention, the average respondent had a frequency of nausea and vomiting at a moderate level. However, after being given the intervention, the respondent's frequency of nausea and vomiting decreased to the level of mild nausea and vomiting. Conclusion: Cardamom aromatherapy has an effect on the frequency of nausea and vomiting of pregnant women at the Wondiboi Community Health Center.
KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL AL-GHAZALI DALAM TUJUAN PERSPEKTIF DARI USAHA MILIK DESA Suartini, Suartini; Syafrizal, Syafrizal
Al-Risalah Vol 21 No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.282 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i1.647

Abstract

Al-Ghazālī formulated that the concept of maslahat or social welfare or utility (common good), which is a concept that all human activities, especially in the economic field, must be carried out with the aim of benefit or social welfare, therefore it is in line with the objectives of Village-Owned Enterprises (BUM Des) in order to achieve economic equality and village development as mandated by law No.6 of 2014 concerning Villages, BUM Des was formed by the village government to utilize all human resources in order to improve the welfare of village communities in accordance with article 87 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The purpose of BUM Des is to improve the welfare of the village community. The research formulates problems that equate Al-Ghazālī's perceptions of social welfare with the objectives of Village-Owned Enterprises. This research is a study using literature review. Literature review or literature research is a research that examines, reviews or critically examines the knowledge, ideas, or findings contained in an academic-oriented literature. The results of this study indicate that the BUM Des that was formed by the village with the aim of the welfare of the village community and the distribution of the results allocated for the benefit of the village community and the efforts carried out to meet community needs are in line with the concept of social welfare of Al-Ghazālī.
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Pembatasan Kesepakatan Mediasi Yang Tidak Bertentangan Dengan Perundang-Undangan Jaya, Reki Putera; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i2.3091

Abstract

Mediation becomes a new color in the Election legal system in Indonesia to resolve disputes in the Bawaslu process, in a certain angle dispute resolution through the mediation process in Bawaslu has similarities with the mediation mechanism in the private law framework, but in another angle mediation in Bawaslu becomes part of the public law realm so that in the process of resolving disputes through mediation has limitations that are different from private law. The most striking limitation is regarding the non-caucus provisions in mediation of dispute resolution in the election process where there should be no separate mediation meetings as per the rules applicable in civil law and several other limitations outlined in this study. For this reason, this study can be understood and become material for Bawaslu mediators in resolving election process disputes so that the agreement reached through mediation can be based on law
IMPLEMENTATION OF ONLINE DISPUTE RESOLUTION AND MARKETPLACE LIABILITY BASED ON THE PRINCIPLE OF INTERMEDIARY LIABILITY Hidayati, Maslihati Nur; Suartini, Suartini
International Journal Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 3 (2024): October: International Journal Multidisciplinary Science
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/ijml.v3i3.1618

Abstract

The rapid growth of online transactions aligns with the increasing potential for disputes between consumers and businesses. The problem is the need for national regulations governing ODR, although some marketplaces have implemented internal dispute resolution systems. This research uses John Rawls' theory of distributive justice to analyze marketplace liability in online dispute resolution, focusing on the principle of intermediary liability. The research method involves a literature review and case analysis on several platforms such as Tokopedia, Shopee, AliExpress, and eBay. The results show that although some marketplaces have developed efficient ODR systems, there are still challenges related to transparency, security, and fairness. Marketplaces are expected to create a more comprehensive and equitable system, considering equal access for consumers.
Legal Implications of Building Use Rights Certificates Without Land Status Information: Consumer Protection and the Responsibility of the National Land Agency : Ibnu Sani, Rijal; Suartini, Suartini
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v10i2.790

Abstract

Abstract: This research examines the legal uncertainties arising from the issuance of Building Use Rights (HGB) certificates on land with Management Rights (HPL) owned by the Special Capital Region of Jakarta. The lack of clarity in the National Land Agency's certificate, which does not explicitly state that the building use rights are based on land management rights, leads to confusion and a sense of deception among consumers, making this issue crucial. This issue holds significant importance as the National Land Agency's certificate, which does not explicitly state that building use rights are based on land management rights, leads to consumer confusion and feelings of deception. When consumers applied for a certificate extension 20 years after the National Land Agency issued the Certificate Extension Decision Letter, the agency abruptly retracted both the Decision Letter and the certificate. This was due to the BPN's recent realization that the land was under Land Management Rights. This research uses a normative juridical approach to analyze the legal responsibility of the National Land Agency in the issuance of certificates. The data collection technique uses document studies, while the analysis technique uses court decision studies. Research results indicate that Building Use Rights (HGB) certificates that do not specify the type of land—whether it is on state land, Land Management Rights, or ownership rights—have the potential to harm consumers and cause legal disputes. Therefore, this study recommends land policy reforms to ensure legal certainty and consumer rights protection in property transactions. Keywords: Building Use Rights, Land Management Rights, Land Certificate, Legal Certainty, National Land Agency
Legal Analysis of The Criminal Act of Murder Against a Child by The Biological Parents Which Was Planned from a Criminological Perspective: (Study of Decision Number 4/Pid.B/2024/Pn MSH) (Firda), Firdaus; Suartini, Suartini
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.daengku3173

Abstract

This research analyzes the crime of premeditated murder of children by biological parents from a criminological perspective, focusing on Decision No. 4/Pid.B/2024/PN Msh. The aim of this research is to examine the considerations of judges in relation to the premeditated murder of children by parents, as well as to understand the psychological, social and economic factors that encourage such actions. The method used is juridical-normative, analyzing relevant laws and regulations such as the Penal Code and the Child Protection Act. Data was collected from legal literature, regulations and court decisions. The results showed that social pressure, community stigma and mental health problems were the main factors behind this crime. The court used Article 342 of the Penal Code to sentence the mother to 1 year and 10 months imprisonment. In conclusion, the judge's consideration was in line with the applicable legal framework, emphasizing the deterrent effect and the rehabilitation of the offender.
The Role of the Prosecutor's Office in Enforcing Anti-Corruption Laws within Local Governments: A Socio-Legal Perspective Purnomo, Cahyo; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 8 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i1.12079

Abstract

This study aims to analyze the role of the Prosecutor’s Office in enforcing anti-corruption laws within local governments from a socio-legal perspective. The research adopts a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Corruption is classified as an extraordinary crime that must be eradicated within society. In Indonesia, corruption cases are predominantly committed by local government officials. The enforcement of anti-corruption laws in Indonesia is primarily dominated by the Prosecutor’s Office. In this context, a socio-legal perspective is required to support the enforcement of anti-corruption laws. Law enforcement actions against corruption at the local government level constitute social actions that inherently involve socio-legal aspects, as they produce both positive and counterproductive social impacts. The role of the Prosecutor’s Office in enforcing anti-corruption laws within local governments must account for these social impacts. The findings of this study reveal that law enforcement against corruption generates diverse social outcomes. The positive impacts include increased support from the public, NGOs, and local governments for the law enforcement process. Such support typically arises when law enforcement actions are carried out transparently and in accordance with procedural norms. Conversely, counterproductive impacts include disruptions to local development programs, particularly when human resources in local governments become preoccupied or hindered by legal proceedings. Government officials often hesitate to assume strategic financial positions due to fear of legal repercussions, leading to stagnation in the execution of critical tasks, especially those involving state financial management.
Co-Authors (Firda), Firdaus Amoury Adi Sudiro Anis Rifai Aprilia, Debi Desliza, Muhammad Farhan Djunaid, Syafaat Fokky Fuad Fratiwi, Feby Hasbiyadi, Hasbiyadi Ibnu Sani, Rijal Jaya, Reki Putera Maharani, Dinar Ayudya Maslihati Nur Hidayati Masrum, Ari Ardiansyah Mursalim Mursalim Novindrastuti, Ana Pramana, Muhammad Aditya Purnomo, Cahyo Rahmadhiratri, Nadya Rizki Maulana, Rizki Sani, Rijal Ibnu Sekar Wulandari Syafrizal Syafrizal Yusup Hidayat