Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan
Nurul Fithria
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA : (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA) Husna, Syifa Ul; Edi Darmawijaya; Nurul Fithria
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan ( dolus ) dalam perkara Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara ini menyoroti tantangan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada tindak pidana siber, khususnya ketika pelaku mengemukakan adanya pengaruh dari pihak luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (literatur hukum), serta data tersier (kamus hukum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu meskipun terdapat klaim campur tangan dari pihak ketiga, dengan penilaian telah terpenuhinya unsur keinginan ( willens ) dan kesadaran ( wetens ). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa analisis hakim belum sepenuhnya membedakan antara bentuk dolus directus dan dolus eventualis , serta kurang memperhatikan aspek tekanan psikologis yang mempengaruhi pelaku. Di sisi lain, perbandingan antara keputusan tingkat pertama dan banding mengungkapkan perbedaan dalam menafsirkan unsur-unsur “membuat dapat diakses” sebagaimana diatur dalam UU ITE, serta ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan persahabatan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Temuan ini menekankan pentingnya harmonisasi penafsiran hukum pidana di ranah digital demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
ANALYSIS OF FUEL RETAILERS’ PERSPECTIVE ON THE USE OF MEASURING MACHINES AND THE ACCURACY OF THE DOSE ACCORDING TO THE CONCEPT OF MABI’ Syuhada; Nurdin Bakri; Nurul Fithria
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2025): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In buying and selling transactions, Mabi’ is the core object involved between the seller and the buyer. Mabi’ can be goods offered by the seller and paid for by the buyer with money or a certain value. Sellers must also establish clear procedures, such as proper measurements or scales, to ensure the product has resale value and is attractive to buyers. The focus of this research is the use of electric measuring devices in retail fuel sales at gas stations, especially in filling Pertalite and Pertamax. This research employs an empirical juridical approach, where interviews are a primary method for gathering relevant data. The research results show that accurate measuring tools, such as a 3.5-meter-long hose, are crucial for ensuring accurate measurements in retail fuel dispensing. Traders need to know the accuracy of the measuring equipment used so that retail fuel filling is conducted within the provisions of the measuring machine. In this case, Mabi’ not only involves sellers and buyers, but also includes the role of supervisor or regulator to ensure transactions are carried out fairly and according to standards. Honesty, integrity, and accountability are crucial for maintaining the quality and accuracy of retail fuel buying and selling transactions, which ensures buyer satisfaction and seller profits.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Dari Limbah Peternakan Ayam Di Glumpang Baro Kabupaten Pidie Almuna, Cut; Muhammad Syuib; Nurul Fithria
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7549

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, menjadi permasalahan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/7/2011 telah mengatur hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan menetapkan jarak minimum 500 meter antara kandang dan permukiman. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, di antaranya lokasi kandang yang terlalu dekat dengan rumah warga, usaha tanpa izin lingkungan, dan pengelolaan limbah yang buruk.. Regulasi ini juga menegaskan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat serta mengatur sanksi bagi pelanggar. Limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan bau tidak sedap, peningkatan jumlah lalat, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pendekatan sosiologi hukum, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha peternakan, serta masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Pidie masih belum optimal. Kurangnya koordinasi antara pelaku usaha peternakan dengan pemerintah daerah serta lemahnya pengawasan menjadi kendala utama dalam penerapan regulasi lingkungan. Sanksi yang diberikan lebih bersifat administratif, sementara upaya penegakan hukum perdata dan pidana masih jarang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
RELEVANSI PENDAPAT ALI AL-SHALLABI TENTANG PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM DAULAH AL-ISLAMIYAH DENGAN KONSEP TRIASPOLITIKA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Anwar, Soraya Bunga Karmila; Faisal; Nurul Fithria
As-Siyadah Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i2.3225

Abstract

Pemisahan kekuasaan dalam konteks daulah al-Islamiyyah memiliki hubungan dengan konsep triaspolitika yang berlaku di Negara Republik Indonesia terutama pandangan Ali Al-Shallabi. Untuk itu, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pendapat Ali Al-Shallabi tentang konsep Daulah Islamiyah dan asas-asas pendiriannya dan bagaimana relevansi pendapat Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika dalam Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan jenis library research. Data penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan, yang dikategorisasi dalam tiga bahan yaitu primer (pokok), sekunder (pendudung) dan bahan tersier (pelengkap). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ali Al-Shallabi memahami Daulah Al-Islamiyyah atau negara Islam sebagai pemerintahan yang dibangun di atas prinsip Islam antara akidah dan syariah. Untuk itu, hukum mendirikan daulah Islamiyah ialah wajib karena sebagai perantara dalam menyempurnakan ajaran Islam. Asas-asas pendiriannya dibangun dengan empat pilar utama yaitu adanya sistem hukum syar’i, ada wilayah hukum, ada penguasa yang shalih, dan adanya rakyat. Sistem hukum dalam daulah Islamiyah merujuk pada Alquran dan hadis, dan dijelaskan dalam ijtihad ulama. Pendapat Al-Shallabi relevan dengan konsep triaspolitika di Indonesia memisahkan tiga poros kekuasaan sebagaimana gagasan Montesquieu. Ali Al-Shallabi juga berpendapat pemisahan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan, tujuannya sebagai penyeimbang, pengawasan, serta menghindari dari kerusakan. Ditemukan adanya perbedaan yang mendasar antara kedua konsep yang digagas oleh Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika di Indonesia. Sistem di Indonesia adalah sistem hukum yang dibangun merujuk kepada UUD 1945 yang diperinci kembali dalam undang-undang, artinya tidak berdasakan sistem Islam. Adapun pendapat Al-Shallabi, pemisahan kekuasaan menjadi saltah tanfiziyah, saltah al-tasyri’iyah, dan saltah al-qadha’iyah dijalankan dengan tugas tertentu yang tetap merujuk pada konstitusi utama berupa Alquran dan hadis. Kekuasaan dan otoritas paling tinggi tetap berada pada otoritas Tuhan
ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA : (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA) Husna, Syifa Ul; Edi Darmawijaya; Nurul Fithria
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan ( dolus ) dalam perkara Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara ini menyoroti tantangan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada tindak pidana siber, khususnya ketika pelaku mengemukakan adanya pengaruh dari pihak luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (literatur hukum), serta data tersier (kamus hukum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu meskipun terdapat klaim campur tangan dari pihak ketiga, dengan penilaian telah terpenuhinya unsur keinginan ( willens ) dan kesadaran ( wetens ). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa analisis hakim belum sepenuhnya membedakan antara bentuk dolus directus dan dolus eventualis , serta kurang memperhatikan aspek tekanan psikologis yang mempengaruhi pelaku. Di sisi lain, perbandingan antara keputusan tingkat pertama dan banding mengungkapkan perbedaan dalam menafsirkan unsur-unsur “membuat dapat diakses” sebagaimana diatur dalam UU ITE, serta ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan persahabatan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Temuan ini menekankan pentingnya harmonisasi penafsiran hukum pidana di ranah digital demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Co-Authors Almuna, Cut Anwar, Soraya Bunga Karmila Edi Darmawijaya Faisal Husna, Syifa Ul Muhammad Syuib Nurdin Bakri syuhada