Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

CAUSALITY RELATIONSHIP OF FINANCING, POVERTY, UNEMPLOYMENT, CONSUMER PRICE INDEX AND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA Muhammad Nasir; Lianti Lianti; Muhammad Syuib; Hamdani Hamdani; Safaruddin Safaruddin
E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol 22, No 2 (2021): Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.99 KB) | DOI: 10.29103/e-mabis.v22i2.692

Abstract

This study aims to analyze the effect of financing and unemployment on economic growth in Indonesia. This study was conducted in 33 provinces over a period of 7 years from 2011-2017. The data analysis tool used is the Vector Error Correction Model (VECM) panel. These results prove that all variables such as financing, poverty, unemployment and the consumer price index have an effect on economic growth in Indonesia. There is sufficient evidence that financing, poverty, unemployment and the consumer price index are closely related to economic growth. The recommendation from this research is that Islamic banking can increase financing as an effort to improve the economy. As for the government, they are urged to control the level of poverty and unemployment.
EFFECTIVENESS OF CUSTOMARY DISPUTE RESOLUTION THROUGH CUSTOMARY COURTS: A STUDY IN LAWE SEMPILANG VILLAGE, LAWE ALAS DISTRICT Ebi Purnama; Muhammad Syuib; Azmil Umur
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2025): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v10i1.8771

Abstract

The Authority of Customary Court Institutions in Settling Disputes through Customary Courts is one of the Alternatives in resolving disputes. Customary courts generally accommodate the interests of the disputing parties in the customary law area that applies both in civil law and criminal law that are resolved through customary courts are acts that violate Customary Norms. This study is related to customary court decisions that were not implemented in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency. This study aims to determine how the process of resolving customary disputes through customary justice: A study in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency. This type of research is empirical legal research (field research) research that studies phenomena in its natural environment with a sociological legal approach. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. While the analysis technique uses qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that customary justice has not been effectively used in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency with other required provisions in the form of replacement money/fines to perpetrators who are proven guilty and if the perpetrator is unable to pay, the victim can report to the police and sue in public court.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Dari Limbah Peternakan Ayam Di Glumpang Baro Kabupaten Pidie Almuna, Cut; Muhammad Syuib; Nurul Fithria
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7549

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, menjadi permasalahan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/7/2011 telah mengatur hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan menetapkan jarak minimum 500 meter antara kandang dan permukiman. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, di antaranya lokasi kandang yang terlalu dekat dengan rumah warga, usaha tanpa izin lingkungan, dan pengelolaan limbah yang buruk.. Regulasi ini juga menegaskan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat serta mengatur sanksi bagi pelanggar. Limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan bau tidak sedap, peningkatan jumlah lalat, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pendekatan sosiologi hukum, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha peternakan, serta masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Pidie masih belum optimal. Kurangnya koordinasi antara pelaku usaha peternakan dengan pemerintah daerah serta lemahnya pengawasan menjadi kendala utama dalam penerapan regulasi lingkungan. Sanksi yang diberikan lebih bersifat administratif, sementara upaya penegakan hukum perdata dan pidana masih jarang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.