Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research
Suriansyah Murhani
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
LEGALITAS PERJANJIAN GANTI RUGI PEROLEHAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH PERUSAHAAN BESAR SWASTA Yefri; Suriansyah Murhani; Novea Elysa Wardhani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.797

Abstract

Perolehan lahan untuk perkebunan besar swasta di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang ini mengatur aspek perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan, serta penanaman modal. Mekanisme ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk perkebunan sawit mengikuti prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan beberapa penyesuaian khusus. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam perolehan lahan bagi perkebunan besar swasta.
PENDEKATAN MEDIASI PENAL POLSEK TELAWANG DALAM MENANGANI SENGKETA LAHAN SAWIT DI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BERBASIS PRINSIP KEMANFAATAN HUKUM Fadlullah Azmy; Suriansyah Murhani; Kiki Kristanto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.803

Abstract

Sengketa lahan sawit di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kerap memicu konflik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Polsek Telawang menerapkan pendekatan mediasi penal sebagai solusi alternatif di luar jalur peradilan. Pendekatan ini menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama guna mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan hemat biaya. Keberhasilan mediasi penal dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, profesionalisme aparat kepolisian sebagai mediator, ketersediaan fasilitas pendukung, serta peran norma adat dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas mediasi dalam meredam konflik lahan sawit. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan mediasi penal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan sarana memadai, dan pelibatan kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan memaksimalkan faktor-faktor ini, mediasi penal menjadi solusi yang lebih efisien dan berkeadilan, membantu mengurangi eskalasi konflik, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa lahan yang berkelanjutan di daerah dengan karakteristik sosial budaya serupa.
LEGALITAS PERJANJIAN GANTI RUGI PEROLEHAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH PERUSAHAAN BESAR SWASTA Yefri; Suriansyah Murhani; Novea Elysa Wardhani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.797

Abstract

Perolehan lahan untuk perkebunan besar swasta di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang ini mengatur aspek perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan, serta penanaman modal. Mekanisme ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk perkebunan sawit mengikuti prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan beberapa penyesuaian khusus. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam perolehan lahan bagi perkebunan besar swasta.
PENDEKATAN MEDIASI PENAL POLSEK TELAWANG DALAM MENANGANI SENGKETA LAHAN SAWIT DI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BERBASIS PRINSIP KEMANFAATAN HUKUM Fadlullah Azmy; Suriansyah Murhani; Kiki Kristanto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.803

Abstract

Sengketa lahan sawit di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kerap memicu konflik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Polsek Telawang menerapkan pendekatan mediasi penal sebagai solusi alternatif di luar jalur peradilan. Pendekatan ini menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama guna mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan hemat biaya. Keberhasilan mediasi penal dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, profesionalisme aparat kepolisian sebagai mediator, ketersediaan fasilitas pendukung, serta peran norma adat dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas mediasi dalam meredam konflik lahan sawit. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan mediasi penal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan sarana memadai, dan pelibatan kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan memaksimalkan faktor-faktor ini, mediasi penal menjadi solusi yang lebih efisien dan berkeadilan, membantu mengurangi eskalasi konflik, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa lahan yang berkelanjutan di daerah dengan karakteristik sosial budaya serupa.
Co-Authors Fadlullah Azmy Kiki Kristanto Novea Elysa Wardhani Yefri