Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa journal of social and economic research
Kiki Kristanto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Criminal Liability for Indonesians Who Use Digital Wallets to Commit Child Sexual Exploitation Karima Naila Putri; Kiki Kristanto; Yurika F.Dewi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1434

Abstract

The ease of access to digital financial services, such as digital wallets, has strengthened the effectiveness of cyber influence techniques as a tool for criminals. Digital wallets offer convenience in financial transactions without requiring physical presence or strict identification, increasing the risk of misuse. In the context of child sexual exploitation, social engineering techniques leveraging digital wallets can have devastating impacts. Perpetrators may deceive child victims, their families, or financial service providers to gain financial resources for committing crimes. This research addresses two key questions: how perpetrators use influence techniques and digital wallets to commit child sexual exploitation, and how Indonesian law addresses their criminal liability. The study employs prescriptive legal research to analyze coherence between legal norms and behavior, utilizing a conceptual and statutory approach to identify the legal basis for criminal liability. Perpetrators often manipulate victims gradually, employing persuasion, pretexting, phishing, or threats. The accessibility of digital wallets enables these actions, facilitating payments while evading stricter identification processes. Although perpetrators are held liable under laws such as the Child Protection Law, the Pornography Law, and the Criminal Code, enforcement challenges persist. Strengthening legal frameworks, enhancing law enforcement, and raising public awareness are essential measures to safeguard children from such crimes.
Exceptions to the Right to Be Forgotten in Relation to Press Freedom in the Digital Era Theon Charles; Kiki Kristanto; Rizki Setyowibowo Sangalang
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1467

Abstract

The rapid development of technology has significantly transformed the dissemination and accessibility of information in Indonesia. With 77% of the population being internet users in 2023, issues surrounding personal data protection and freedom of the press are becoming increasingly critical. The "Right to be Forgotten" (RTBF), inspired by the European Union's GDPR framework, has been incorporated into Indonesia's Personal Data Protection Act No. 27 of 2022. This legislation grants individuals the right to erase personal data under certain conditions. However, this right faces challenges when it intersects with press freedom, a cornerstone of democracy. The Indonesian law does not explicitly address the exemption of RTBF in the context of freedom of expression and public interest reporting, unlike the GDPR. This gap potentially poses a threat to journalistic activities, especially in reporting sensitive issues like legal proceedings or public figures' misconduct. This study employs a legal research method with statute, conceptual, and comparative approaches to analyze this intersection. The findings highlight the need for balanced regulations that protect personal privacy without undermining press freedom. As such, considering technological advancements and societal needs, is essential for ensuring the coexistence of these fundamental rights.
PENDEKATAN MEDIASI PENAL POLSEK TELAWANG DALAM MENANGANI SENGKETA LAHAN SAWIT DI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BERBASIS PRINSIP KEMANFAATAN HUKUM Fadlullah Azmy; Suriansyah Murhani; Kiki Kristanto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.803

Abstract

Sengketa lahan sawit di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kerap memicu konflik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Polsek Telawang menerapkan pendekatan mediasi penal sebagai solusi alternatif di luar jalur peradilan. Pendekatan ini menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama guna mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan hemat biaya. Keberhasilan mediasi penal dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, profesionalisme aparat kepolisian sebagai mediator, ketersediaan fasilitas pendukung, serta peran norma adat dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas mediasi dalam meredam konflik lahan sawit. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan mediasi penal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan sarana memadai, dan pelibatan kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan memaksimalkan faktor-faktor ini, mediasi penal menjadi solusi yang lebih efisien dan berkeadilan, membantu mengurangi eskalasi konflik, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa lahan yang berkelanjutan di daerah dengan karakteristik sosial budaya serupa.
PENDEKATAN MEDIASI PENAL POLSEK TELAWANG DALAM MENANGANI SENGKETA LAHAN SAWIT DI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BERBASIS PRINSIP KEMANFAATAN HUKUM Fadlullah Azmy; Suriansyah Murhani; Kiki Kristanto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.803

Abstract

Sengketa lahan sawit di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kerap memicu konflik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Polsek Telawang menerapkan pendekatan mediasi penal sebagai solusi alternatif di luar jalur peradilan. Pendekatan ini menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama guna mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan hemat biaya. Keberhasilan mediasi penal dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, profesionalisme aparat kepolisian sebagai mediator, ketersediaan fasilitas pendukung, serta peran norma adat dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas mediasi dalam meredam konflik lahan sawit. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan mediasi penal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan sarana memadai, dan pelibatan kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan memaksimalkan faktor-faktor ini, mediasi penal menjadi solusi yang lebih efisien dan berkeadilan, membantu mengurangi eskalasi konflik, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa lahan yang berkelanjutan di daerah dengan karakteristik sosial budaya serupa.
Urgensi Kerjasama Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Palangka Raya Dan Institusi Eksternal Dalam Penanganan Kasus Kiki Kristanto; Firlianty, Firlianty; Theresia Mentari; Joanita Jalianery
ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2025): ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurnaladm.v3i1.1032

Abstract

Urgensi kerjasama antara Satgas PPKS Universitas Palangka Raya dan institusi eksternal menjadi semakin penting dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang kompleks. Latar belakang masalah ini mencakup tantangan yang dihadapi oleh Satgas PPKS dalam menangani kasus secara mandiri, yang seringkali memerlukan sumber daya dan keahlian dari luar kampus, serta didasari oleh kebutuhan akan sinergi yang kuat dengan institusi eksternal, seperti lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan pihak kepolisian, guna memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya kolaborasi tersebut dan bagaimana sinergi antara berbagai institusi dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa kolaborasi lintas institusi akan memberikan dukungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi korban, serta memperkuat upaya pencegahan di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis dokumen terkait kerjasama antar institusi/lembaga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kerjasama antara kampus dan institusi eksternal, serta menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan akademik.
SUPERVISION OF THE POLICE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE CHIEF OF POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2022: CASE STUDY OF MURDER BY POLICE IN PALANGKA RAYA Nina Seftiana; Kiki Kristanto; Ivans Januardy
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 6 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i6.3405

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Inherent Supervision (Waskat) within the National Police with a case study of a murder committed by a police officer in Palangka Raya. Although the Chief of Police Regulation Number 2 of 2022 has been drafted as a guideline for internal supervision, in practice there are still gaps that allow for behavioral deviations by members of the National Police. This study uses a qualitative approach with an in-depth interview method with related parties, including members of the National Police, internal supervisors, and witnesses and the victim's family. The results of the study show that the supervision carried out is still limited to administrative and technical aspects, while ethical and moral aspects are often less considered. The case that occurred in Palangka Raya is a real example that ineffective internal supervision can damage the image of the National Police and reduce public trust in the police. This study suggests the importance of strengthening a more transparent external supervision mechanism, as well as increasing training and ethical awareness for members of the National Police to improve integrity and professionalism. Thus, more effective supervision can help create a National Police that is more accountable and trustworthy to the public.
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA’ANYAN DI KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR Mutia Evi Kristhy; Harry; Suriansyah murhaini; Thea Farina; Heriamariaty; Sangking Mahar; Kiki Kristanto
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.47087

Abstract

The purpose of this research is to study and analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which has not yet acquired recognition and protection and Analyzing The Legal Recognition and Protection of the Ma’anyan Dayak Indigenous Law Society when there is an event of legal actions occurs. This Research is Empirical Research which obtained through legal identification (Oral) in form of habits that are still valid in the Ma’ayan Dayak Indigenous Society unit in Awang Sub Regency East Barito Regency which is then analyzed using an objective and relevant theory about The Traditional Rights Indigenous Law Society, therefore accurate results can be discovered about types of rights analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which must be given recognition and protection. This Research concludes that The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency have not been protected since the regional government of east barito regency until now has not implemented and follow up The Minister of Affairs Regulation Number 52 of 2014 and from the Decree the Governor of Central Kalimantan Number 188.44/360/2020 about establishment the Central Kalimantan Province. Legally, there has been legal recognition of the indigenous law society and traditional rights attached to The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency, which is Article 18 B paragraph (1) of the 1945 Constitution, however, there has not been further regulated in form of legislation and the desired legal recognition is not just de jure, limited to limited verbal legal recognition which coming first from the indigenous society itself and the surrounding society, but demand on embodiment in the true sense. Therefore when there is an event of legal actions occurring over The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society prefers to resolve legal actions outside the court with their mechanism to resolve legal actions that occur in their territory according to the customary law through deliberation and consensus. Therefore, the Regional Government of East Barito Regency is expected to form a regional regulation as legal protection for protecting the rights of indigenous society in the various development process, the rights of indigenous society are not ignored.
Co-Authors Fadlullah Azmy Firlianty, Firlianty Harry Ivans Januardy Joanita Jalianery Karima Naila Putri Mrs. Heriamariaty Mutia Evi Kristhy Nina Seftiana Rizki Setyowibowo Sangalang Sangking Mahar Suriansyah Murhaini Suriansyah Murhani Thea Farina Theon Charles Theresia Mentari Yurika F.Dewi