Garuda - Garba Rujukan Digital

Criminal Liability for Indonesians Who Use Digital Wallets to Commit Child Sexual Exploitation Karima Naila Putri; Kiki Kristanto; Yurika F.Dewi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1434

The ease of access to digital financial services, such as digital wallets, has strengthened the effectiveness of cyber influence techniques as a tool for criminals. Digital wallets offer convenience in financial transactions without requiring physical presence or strict identification, increasing the risk of misuse. In the context of child sexual exploitation, social engineering techniques leveraging digital wallets can have devastating impacts. Perpetrators may deceive child victims, their families, or financial service providers to gain financial resources for committing crimes. This research addresses two key questions: how perpetrators use influence techniques and digital wallets to commit child sexual exploitation, and how Indonesian law addresses their criminal liability. The study employs prescriptive legal research to analyze coherence between legal norms and behavior, utilizing a conceptual and statutory approach to identify the legal basis for criminal liability. Perpetrators often manipulate victims gradually, employing persuasion, pretexting, phishing, or threats. The accessibility of digital wallets enables these actions, facilitating payments while evading stricter identification processes. Although perpetrators are held liable under laws such as the Child Protection Law, the Pornography Law, and the Criminal Code, enforcement challenges persist. Strengthening legal frameworks, enhancing law enforcement, and raising public awareness are essential measures to safeguard children from such crimes.

PENDEKATAN MEDIASI PENAL POLSEK TELAWANG DALAM MENANGANI SENGKETA LAHAN SAWIT DI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BERBASIS PRINSIP KEMANFAATAN HUKUM Fadlullah Azmy; Suriansyah Murhani; Kiki Kristanto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.803

Sengketa lahan sawit di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kerap memicu konflik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Polsek Telawang menerapkan pendekatan mediasi penal sebagai solusi alternatif di luar jalur peradilan. Pendekatan ini menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama guna mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan hemat biaya. Keberhasilan mediasi penal dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, profesionalisme aparat kepolisian sebagai mediator, ketersediaan fasilitas pendukung, serta peran norma adat dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas mediasi dalam meredam konflik lahan sawit. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan mediasi penal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan sarana memadai, dan pelibatan kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan memaksimalkan faktor-faktor ini, mediasi penal menjadi solusi yang lebih efisien dan berkeadilan, membantu mengurangi eskalasi konflik, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa lahan yang berkelanjutan di daerah dengan karakteristik sosial budaya serupa.

PENDEKATAN MEDIASI PENAL POLSEK TELAWANG DALAM MENANGANI SENGKETA LAHAN SAWIT DI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BERBASIS PRINSIP KEMANFAATAN HUKUM Fadlullah Azmy; Suriansyah Murhani; Kiki Kristanto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.803

Sengketa lahan sawit di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kerap memicu konflik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Polsek Telawang menerapkan pendekatan mediasi penal sebagai solusi alternatif di luar jalur peradilan. Pendekatan ini menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama guna mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan hemat biaya. Keberhasilan mediasi penal dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, profesionalisme aparat kepolisian sebagai mediator, ketersediaan fasilitas pendukung, serta peran norma adat dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas mediasi dalam meredam konflik lahan sawit. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan mediasi penal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan sarana memadai, dan pelibatan kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan memaksimalkan faktor-faktor ini, mediasi penal menjadi solusi yang lebih efisien dan berkeadilan, membantu mengurangi eskalasi konflik, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa lahan yang berkelanjutan di daerah dengan karakteristik sosial budaya serupa.

Urgensi Kerjasama Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Palangka Raya Dan Institusi Eksternal Dalam Penanganan Kasus Kiki Kristanto; Firlianty, Firlianty; Theresia Mentari; Joanita Jalianery
ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2025): ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurnaladm.v3i1.1032

Urgensi kerjasama antara Satgas PPKS Universitas Palangka Raya dan institusi eksternal menjadi semakin penting dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang kompleks. Latar belakang masalah ini mencakup tantangan yang dihadapi oleh Satgas PPKS dalam menangani kasus secara mandiri, yang seringkali memerlukan sumber daya dan keahlian dari luar kampus, serta didasari oleh kebutuhan akan sinergi yang kuat dengan institusi eksternal, seperti lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan pihak kepolisian, guna memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya kolaborasi tersebut dan bagaimana sinergi antara berbagai institusi dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa kolaborasi lintas institusi akan memberikan dukungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi korban, serta memperkuat upaya pencegahan di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis dokumen terkait kerjasama antar institusi/lembaga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kerjasama antara kampus dan institusi eksternal, serta menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan akademik.

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA’ANYAN DI KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR Mutia Evi Kristhy; Harry; Suriansyah murhaini; Thea Farina; Heriamariaty; Sangking Mahar; Kiki Kristanto
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.47087

The purpose of this research is to study and analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which has not yet acquired recognition and protection and Analyzing The Legal Recognition and Protection of the Ma’anyan Dayak Indigenous Law Society when there is an event of legal actions occurs. This Research is Empirical Research which obtained through legal identification (Oral) in form of habits that are still valid in the Ma’ayan Dayak Indigenous Society unit in Awang Sub Regency East Barito Regency which is then analyzed using an objective and relevant theory about The Traditional Rights Indigenous Law Society, therefore accurate results can be discovered about types of rights analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which must be given recognition and protection. This Research concludes that The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency have not been protected since the regional government of east barito regency until now has not implemented and follow up The Minister of Affairs Regulation Number 52 of 2014 and from the Decree the Governor of Central Kalimantan Number 188.44/360/2020 about establishment the Central Kalimantan Province. Legally, there has been legal recognition of the indigenous law society and traditional rights attached to The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency, which is Article 18 B paragraph (1) of the 1945 Constitution, however, there has not been further regulated in form of legislation and the desired legal recognition is not just de jure, limited to limited verbal legal recognition which coming first from the indigenous society itself and the surrounding society, but demand on embodiment in the true sense. Therefore when there is an event of legal actions occurring over The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society prefers to resolve legal actions outside the court with their mechanism to resolve legal actions that occur in their territory according to the customary law through deliberation and consensus. Therefore, the Regional Government of East Barito Regency is expected to form a regional regulation as legal protection for protecting the rights of indigenous society in the various development process, the rights of indigenous society are not ignored.

Customary Law as Part of the Reform Legal System in Indonesia Kiki Kristanto; Christio Drakhma Dekapolis; Isno Pandowo
Focus Journal : Law Review Vol 3 No 2 (2023): Focus Journal Law Review Vol. 3 No. 2
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v3i2.227

Customary law is a law that was born even before Indonesia proclaimed its independence in 1945. Customary law is part of original law and has grown and developed in Indonesia so that it also influences the implementation of the Indonesian legal system. The development and renewal of Indonesian law should not forget the important parts of the building blocks of the Indonesian legal system, including Customary Law. In short, this writing using a qualitative descriptive method provides an overview of the important role of customary law which should always be part of the renewal of the legal system in Indonesia. Historically, the formation of the Indonesian legal system also departs from the concept of customary law that lives in Indonesian society which was ultimately influenced by the Dutch legal system when the Dutch colonized Indonesia. The concordance process of the Dutch legal system colored the formation of the Indonesian legal system which in fact could not be denied that it still left a residue in several parts of the Indonesian legal system such as the old version of the Criminal Code and the civil code. The development and renewal of the National Legal System according to the author should not leave material legal sources as the basis for the formation of a legal system that reflects the spirit of Indonesia. Material legal sources that are reflected in Pancasila, the ideals of Indonesian society, values, norms, kinship, deliberation, mutual cooperation, tolerance, and so on that characterize Indonesian society must be a priority scale in structuring the Indonesian legal system in the future, including part of cultural heritage in the context of customary law.

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI Sefti Natania; Kiki Kristanto; Karlinae D. Bangas; Indang Sulastri
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p04

Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh anggota polri dalam kasus penembakan warga sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Permasalahan penelitian terletak pada ketidakjelasan penentuan norma antara delik kealpaan dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian ditinjau dari Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 359 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan konsep pertanggungjawaban pejabat publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas jabatan sehingga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya juga mempertimbangkan aspek penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas aparat kepolisian dalam penegakan hukum. This study examines the abuse of authority by members of the Indonesian National Police in the shooting of civilians based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 55/Pid.B/2024/PN Plk. The research problem lies in the ambiguity in determining legal norms between negligence offenses and abuse of authority by public officials. This study aims to analyze the criminal liability of police officers in terms of Articles 359 and 421 of the Indonesian Criminal Code. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the application of Article 359 of the Criminal Code has not fully reflected the concept of public officials’ accountability. The defendant’s actions were carried out in an official capacity, thus containing elements of abuse of authority. Therefore, criminal liability should also consider aspects of abuse of office. This study is expected to strengthen the accountability of law enforcement officers in the enforcement of law.

Politik Uang sebagai Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM): Analisis Yuridis dan Kriminologis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Efni; Kiki Kristanto; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4497

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk kejahatan elektoral yang mengancam integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, politik uang tidak lagi dilakukan secara individual dan sporadis, melainkan berkembang menjadi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang sebagai pelanggaran TSM melalui pendekatan yuridis dan kriminologis, dengan menelaah konstruksi hukum, pola kejahatan, serta dampaknya terhadap proses demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang sebagai pelanggaran TSM memenuhi karakteristik kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan aktor, perencanaan yang matang, serta pengulangan tindakan secara luas. Dari perspektif kriminologi, praktik ini didorong oleh faktor kekuasaan, ekonomi, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan politik uang TSM tidak cukup hanya melalui pendekatan represif hukum pidana, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kriminologi untuk memutus mata rantai kejahatan elektoral secara sistemik.

A LEGAL ANALYSIS OF SURROGATE MOTHERS FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CRIMINAL LAW Sintia Siregar; Kiki Kristanto; Karlinae D. Bangas; Agus Mulyawan
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18994003

The practice of surrogacy is a solution for infertile couples, but it creates legal problems in Indonesia. This normative juridical research analyzes Indonesian criminal law regulations regarding the practice of surrogacy and the criminal liability of doctors involved. The results show that although Law Number 17 of 2023 concerning Health and Ministerial Regulation No. 2 of 2025 prohibit the practice of womb borrowing, these provisions only regulate administrative sanctions without clear criminal threats, thus creating a vacuum in criminal law norms. To anticipate this legal vacuum, the Law on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and the Law on Child Protection can be implemented through legal interpretation. The criminal liability of doctors is based on the principle of personal liability through articles in the Criminal Code, as well as professional sanctions based on the Indonesian Code of Medical Ethics. This research concludes that Indonesia needs special regulations that integrate proportional criminal sanctions to provide legal certainty and protect all parties involved.

CRIMINAL LIABILITY ANALYSIS FOR ILLEGAL TRADE IN PROTECTED WILDLIFE (KASONGAN PN DECISION NUMBER 48/PID.B/LH/2019/PN KSN) Ifa Lorenza; Aristoteles; Hilyatul Asfia; Kiki Kristanto
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19080563

The illegal trade in protected wildlife constitutes a form of environmental crime that poses serious threats to biodiversity conservation and ecosystem balance. Indonesia, as a country with one of the highest levels of biodiversity in the world, faces significant challenges in enforcing the law against persistent wildlife trafficking practices. This study aims to analyze the legal framework and the application of criminal liability for perpetrators of illegal trade in protected wildlife, as reflected in the Decision of the Kasongan District Court Number 48/Pid.B/LH/2019/PN Ksn. The research employs a normative legal method using a statutory approach and a case approach. The findings indicate that the regulation of protected wildlife trade in Indonesia has been comprehensively established through Law Number 5 of 1990, reinforced by Law Number 32 of 2024, with Government Regulation Number 7 of 1999 serving as its implementing regulation. The analysis further shows that criminal liability is imposed on the offender on an individual basis, based on the fulfillment of criminal elements in the form of intentional trading of protected wildlife without the required authorization. However, the sentence imposed in the case is relatively lenient when compared to the maximum penalties specified by law. This situation reflects a gap between normative legal provisions and sentencing practices, which may undermine the effectiveness of law enforcement and the achievement of sustainable wildlife protection objectives.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search