Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBUKOTA Salam, Rahmat; Izzatusolekha; Zuhriyanto, Muhammad; Daud, Zulkifli
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.931

Abstract

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang krusial, terutama di era globalisasi dengan berbagai tantangan seperti pengaruh budaya asing, individualisme, dan liberalisme. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca diterbitkannya Undang-undang Pemindahan Ibu Kota (UU IKN). Penelitian kualitatif ini mengadopsi pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait di DKJ, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan ideologi Pancasila di DKJ telah dilakukan secara serius dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, dimotori Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasca perubahan status Jakarta. Namun, ditemukan pula bahwa tugas penguatan ini belum sepenuhnya selesai, mengingat masih diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila yang komprehensif serta kolaborasi yang lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seperti pendidikan karakter dan sosialisasi nilai-nilai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta variasi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila. Untuk mengoptimalkan penguatan ideologi Pancasila di DKJ, penelitian ini merekomendasikan strategi prioritas yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan Pancasila di semua jenjang, penguatan peran keluarga, optimalisasi peran media massa, pendorong peran aktif organisasi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBUKOTA Salam, Rahmat; Izzatusolekha; Zuhriyanto, Muhammad; Daud, Zulkifli
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.931

Abstract

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang krusial, terutama di era globalisasi dengan berbagai tantangan seperti pengaruh budaya asing, individualisme, dan liberalisme. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca diterbitkannya Undang-undang Pemindahan Ibu Kota (UU IKN). Penelitian kualitatif ini mengadopsi pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait di DKJ, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan ideologi Pancasila di DKJ telah dilakukan secara serius dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, dimotori Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasca perubahan status Jakarta. Namun, ditemukan pula bahwa tugas penguatan ini belum sepenuhnya selesai, mengingat masih diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila yang komprehensif serta kolaborasi yang lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seperti pendidikan karakter dan sosialisasi nilai-nilai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta variasi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila. Untuk mengoptimalkan penguatan ideologi Pancasila di DKJ, penelitian ini merekomendasikan strategi prioritas yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan Pancasila di semua jenjang, penguatan peran keluarga, optimalisasi peran media massa, pendorong peran aktif organisasi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila.
Analysis Of Food Security Policy Based On Potential In The Islands Villages Of Bintan Regency Daud, Zulkifli; Salam, Rahmat; Rudiatin, Endang; tussolekha, Izza
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze food security policies in island villages and evaluate the extent to which the utilization of Village Potential and Characteristics in food security programs using village funds. This study was conducted in Bintan Regency which has many villages separated by the sea. Food security is a strategic issue in island areas because they have limited access to transportation, infrastructure and dependence on food distribution in outside areas. The objectives of the food security policy can be achieved, namely food availability, food affordability and the use of nutritious, quality and balanced food. This study aims to analyze the implementation of food security policies based on village potential, namely village funds, natural resources and human resources. The research method uses a descriptive qualitative approach with interview and observation data collection techniques. The results of the study found that the food security policy has not utilized resources according to needs, human resources, natural resources and village funds. The target of economic improvement has not been significantly felt by farmers, ranchers and fishermen so that the food security system has not been formed. It is necessary to increase the capacity of policy implementers to understand the objectives of the food security program policy based on potential.