Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Yuni Ristanti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Strength of Deeds Under the Hands of Notaries in Civil Proof Febrihadi Suparidho; Yuni Ristanti
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.9024

Abstract

A deed is a written evidence that plays an important role in proving civil cases. In practice, deeds are divided into authentic deeds and private deeds. Private deeds that are legalized by a notary often raise questions about their evidentiary power. This study aims to analyze the legal position and evidentiary power of private deeds that have been legalized by a notary in civil disputes. This study uses normative legal research and a normative legal approach with qualitative analysis sourced from primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that legalization by a notary does not change a private deed into an authentic deed, but provides reinforcement to the date and signatures of the parties that the date and signatures on the private deed are indeed legalized before a notary. Thus, the deed has higher evidentiary power than ordinary private deeds, but is not equivalent to an authentic deed.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAAN ASET DIGITAL DAERAH: Juridical Analysis Of Regional Authority In Managing Local Digital Assets beverly, beverly; Yuni Ristanti
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.467

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah daerah untuk mengelola aset digital sebagai bagian dari barang milik daerah yang strategis. Dalam kerangka hukum Indonesia, kewenangan daerah untuk memiliki dan mengelola aset digital diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Aset digital yang dimaksud meliputi data, aplikasi, infrastruktur digital, dan kekayaan intelektual yang diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Pembahasan difokuskan pada dua hal utama: pertama, pengaturan hukum atas kewenangan daerah dalam pengelolaan aset digital; kedua, implikasi hukum dari penerapan teknologi blockchain dalam transparansi keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi melalui pencatatan transaksi yang immutable dan dapat diakses publik. Namun, tantangan hukum seperti kekosongan regulasi, konflik dengan prinsip perlindungan data pribadi, dan ketidakjelasan akuntabilitas smart contract perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, integrasi prinsip privacy by design, serta kesiapan kelembagaan daerah untuk mengadopsi teknologi ini secara bertanggung jawab.
Co-Authors beverly, beverly Febrihadi Suparidho