Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Penerapan Hukum Kasus Monopoli E-Pos Di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013): Analysis of the Application of Law in the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013) Febrihadi Suparidho; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Dalam putusannya Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Analisis Duduk Perkara Kasus Monopoli E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013): Analysis of the Facts of the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013) Febrihadi Suparidho; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dengan Metode Normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SMP NEGERI 3 LABUHAN HAJI R. Fahmi Natigor Daulay; Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad; Muhammad Rifaldi Setiawan
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 5: Mei 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drug abuse in Indonesia has become a serious threat that has spread not only in urban areas, but also to remote villages and school environments. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics defines narcotics as substances that can affect consciousness and the central nervous system, and have the potential to cause dependence. Lack of legal understanding and information about the impact of narcotics on health, social, and economic causes increased vulnerability of the community, especially students, to abuse of this illegal substance. One case that emerged was the arrest of a junior high school student in Purwakarta who was involved as a drug dealer. The case illustrates the urgency of early prevention through legal education among students, including at SMP Negeri 3 Labuhan Haji, East Lombok Regency. Effective prevention efforts involve education, strengthening the role of the family, creating a positive environment, and support from the government and law enforcement officers. Education about the dangers and legal sanctions of narcotics is an important step to save the younger generation from the threat of drugs for a better future
The Validity of Electronic Agreements in the Perspective of Indonesian Civil Law Febrihadi Suparidho; Septira Putri Mulyana
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.9023

Abstract

The development of information and communication technology has given rise to various new forms of legal relationships in society, one of which is electronic contracts. In classical civil law, agreements are always associated with written forms and physical signatures. However, the digital era demands a reinterpretation of civil law principles to maintain their relevance. This study aims to analyze the validity of electronic agreements from the perspective of Indonesian civil law, by examining the relationship between the Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that electronic agreements have the same legal validity as written agreements as long as they meet the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and the provisions for valid electronic documents as stipulated in Article 5 of the UU ITE. However, challenges remain in terms of evidence and legal protection for parties in electronic transactions.
Legal Strength of Deeds Under the Hands of Notaries in Civil Proof Febrihadi Suparidho; Yuni Ristanti
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.9024

Abstract

A deed is a written evidence that plays an important role in proving civil cases. In practice, deeds are divided into authentic deeds and private deeds. Private deeds that are legalized by a notary often raise questions about their evidentiary power. This study aims to analyze the legal position and evidentiary power of private deeds that have been legalized by a notary in civil disputes. This study uses normative legal research and a normative legal approach with qualitative analysis sourced from primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that legalization by a notary does not change a private deed into an authentic deed, but provides reinforcement to the date and signatures of the parties that the date and signatures on the private deed are indeed legalized before a notary. Thus, the deed has higher evidentiary power than ordinary private deeds, but is not equivalent to an authentic deed.
Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di SMPN 3 Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur: Legal Counseling in an Effort to Prevent Early Child Marriage at SMPN 3 Labuhan Haji, East Lombok Regency Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad; R. Fahmi Natigor
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9184

Abstract

Pernikahan anak merupakan permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Labuhan Haji. Fenomena ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Labuhan Haji dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak pernikahan usia dini serta urgensi melanjutkan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, ceramah dan tanya jawab kemudian evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas VII, VIII dan IX yang berada pada usia rentan terhadap praktik pernikahan dini. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai risiko hukum, sosial, dan kesehatan dari pernikahan anak. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif guru dan pihak sekolah dalam upaya pencegahan melalui pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai perlindungan anak. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum preventif yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lainnya.
Analisis Yuridis Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan KUHPerdata: Legal Analysis of the Consequences of Default in a Rental Agreement Based on the Civil Code Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7509

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktik, tidak jarang para pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan ketentuan KUHPerdata, khususnya terkait bentuk-bentuk wanprestasi, tanggung jawab para pihak, serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Akibat yuridis dari wanprestasi tersebut antara lain kewajiban membayar ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, serta peralihan risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1243, 1244, 1245, dan 1267 KUHPerdata. Di samping itu, penyewa dan pemberi sewa juga memiliki hak untuk menuntut pemutusan perjanjian di muka hakim apabila salah satu pihak secara nyata melakukan wanprestasi.
Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023: Legal Status of Electronic Documents in Land Registration Activities in Indonesia Based on Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 3 of 2023 Fatria Hikmatiar Al Qindy; Febrihadi Suparidho
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7856

Abstract

Digitalisasi merupakan kebijakan dalam sektor pelayanan publik, termasuk pertanahan, telah ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kehadiran peraturan ini menimbulkan diskursus mendasar mengenai kedudukan hukum dari suatu dokumen elektronik, seperti sertipikat elektronik, didalam sistem hukum pertanahan di Indonesia yang secara tradisional berbasis pada dokumen fisik. Penelitian ini hendaknya bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum dokumen elektronik tersebut dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, dokumen elektronik yang diterbitkan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia: Mandatory Wills as a Bridge of Justice for Non-Muslim Heirs in Indonesia Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9719

Abstract

Masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari sisi etnis, budaya, maupun agama, melahirkan persoalan hukum yang kompleks dalam ranah hukum keluarga. Salah satu persoalan krusial yang mengemuka adalah pembagian harta warisan pada keluarga yang anggota-anggotanya berbeda agama. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang pewarisan sehingga ahli waris non-Muslim tidak dapat menerima bagian warisan dari pewaris Muslim. Di sisi lain, dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia, pengingkaran total terhadap hubungan kekeluargaan hanya karena perbedaan agama sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Salah satu instrumen yang kemudian dikembangkan dalam praktik peradilan di Indonesia untuk menjembatani ketegangan tersebut adalah konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Pada awalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengenal wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, namun perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung memperluas subjek penerima wasiat wajibah, termasuk kepada keluarga yang berbeda agama dengan pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan secara terbatas pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad struktural Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga majemuk, meskipun masih menyisakan perdebatan dari sudut pandang fiqih klasik dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar keberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim memiliki pijakan normatif yang lebih kuat dan terukur.
Tinjauan Komparatif Aspek Sejarah dan Hukum Pada Regulasi Penggunaan Media Elektronik di Indonesia dan Eropa: A Comparative Review of Historical and Legal Aspects of Electronic Media Usage Regulation in Indonesia and Europe Ade Sultan Muhammad; Febrihadi Suparidho
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9725

Abstract

Komparasi regulasi penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi antara Indonesia dan Eropa menjadi penting seiring masifnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan aspek sejarah dan aspek hukum dalam pengaturan jual beli melalui media elektronik di Indonesia dan Eropa (Uni Eropa), dengan menyoroti karakteristik dasar, kecepatan adaptasi regulasi, serta tingkat aksesibilitasnya bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa baik Indonesia maupun Eropa sama-sama berakar pada sistem hukum Romawi yang berkembang menjadi sistem Eropa Kontinental (civil law), namun secara historis Eropa melalui negara-negara anggotanya seperti Belanda dan rezim hukum Uni Eropa lebih cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dengan melakukan amandemen dan pembaruan terhadap kodifikasi perdata dan menerbitkan berbagai instrumen khusus terkait transaksi elektronik. Sebaliknya, Indonesia baru memiliki pengaturan spesifik mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya, yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga cenderung kurang praktis dari sisi aksesibilitas. Di samping itu, Uni Eropa membangun kerangka pengaturan yang lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai e-commerce, jasa pembayaran, perlindungan data, hingga pengantaran lintas batas dan larangan geo-blocking. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan normatif pengaturan di kedua wilayah relatif serupa yaitu menjamin keabsahan transaksi elektronik, melindungi konsumen, serta memberikan kepastian hukum struktur, bentuk, dan tingkat integrasi regulasi yang dibangun menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.