Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum NALAR: Journal Of Law and Sharia
Anisyah Sutopo, Hanan
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK KAMPANYE POLITIK: ANALISIS PRAKTIK PENCATUTAN KTP TANPA PERSETUJUAN: Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi, Bentuk Pengawasan Bawasalu dalam Mengawasi Pencatutan KTP oleh Partai Politik, Sanksi dan Pertanggungjawaban Partai Politik terhadap Korban Pencatutan Data Diri untuk Pemenuhan Persyaratan Peserta Pemilu Anisyah Sutopo, Hanan; Ahyar Wiraguna, Sidi
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v3i1.117

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, terutama dalam konteks kampanye politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, khususnya praktik pencatutan KTP tanpa persetujuan yang dilakukan oleh tim calon pasangan (paslon). Fokus penelitian m\encakup jenis sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan dampak praktik pencatutan KTP dalam kampanye politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatutan KTP tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan perdata sesuai ketentuan UU PDP. Selain itu, praktik ini berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dalam kampanye politik. Saran yang diberikan adalah perlunya meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi tim kampanye mengenai etika penggunaan data pribadi serta penguatan mekanisme pengawasan oleh pihak yang berwenang.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH B3: STUDI KASUS PT INDOMINCO MANDIRI nurun, farida; Fistya Asherli, Bella; Adelia Fitri, Gischa; Anisyah Sutopo, Hanan; Eka Kurnia Nurcahyani, Rosalia
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum (In Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14184

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, studi kasus PT Indominco Mandiri digunakan untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana dumping limbah B3. Rumusan masalah yang dikaji meliputi konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik dumping limbah B3 dan kendala penegakan hukum.  Hukum normatif digunakan, menggunakan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Data yang diperoleh dari penelitian dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan kemudian dianalisis secara kritis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indominco Mandiri telah melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang 32/2009 tentang pengelolaan limbah B3. Namun, dalam kasus ini, ada masalah dengan pertanggungjawaban pidana korporasi karena sulit untuk membuktikan dan menerapkan sanksi. Pembahasan menegaskan bahwa elemen hukum harus diperkuat, dan bahwa penegak hukum harus berpartisipasi secara aktif dalam menjamin bahwa bisnis tidak menghindari konsekuensi hukum.  Singkatnya, undang-undang saat ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi tindakan strategis diperlukan untuk membuat penegakan hukum lebih tegas dan transparan.  Fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemantauan, regulasi, dan pelatihan perusahaan dalam pengelolaan limbah berbahaya untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Co-Authors Adelia Fitri, Gischa Ahyar Wiraguna, Sidi Eka Kurnia Nurcahyani, Rosalia Fistya Asherli, Bella nurun, farida