Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK KAMPANYE POLITIK: ANALISIS PRAKTIK PENCATUTAN KTP TANPA PERSETUJUAN: Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi, Bentuk Pengawasan Bawasalu dalam Mengawasi Pencatutan KTP oleh Partai Politik, Sanksi dan Pertanggungjawaban Partai Politik terhadap Korban Pencatutan Data Diri untuk Pemenuhan Persyaratan Peserta Pemilu Anisyah Sutopo, Hanan; Ahyar Wiraguna, Sidi
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v3i1.117

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, terutama dalam konteks kampanye politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, khususnya praktik pencatutan KTP tanpa persetujuan yang dilakukan oleh tim calon pasangan (paslon). Fokus penelitian m\encakup jenis sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan dampak praktik pencatutan KTP dalam kampanye politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatutan KTP tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan perdata sesuai ketentuan UU PDP. Selain itu, praktik ini berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dalam kampanye politik. Saran yang diberikan adalah perlunya meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi tim kampanye mengenai etika penggunaan data pribadi serta penguatan mekanisme pengawasan oleh pihak yang berwenang.
Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022 Ahyar Wiraguna, Sidi; Sulaiman, Abdullah; Barthos, Megawati
Journal of World Science Vol. 3 No. 3 (2024): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v3i3.584

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Personal Data Protection Law (PDP Law) No. 27 of 2022 in the e-commerce sector in Indonesia, with a focus on consumer data protection. The method used is normative juridical, focusing on analyzing relevant documents and regulations to outline the legal framework and its application in e-commerce practices. Sources of legal materials include laws and regulations, academic literature, and interviews with legal experts and e-commerce practitioners. The results show that e-commerce companies have made significant adjustments to comply with the PDP Law, including improved privacy policies and investments in data security technologies. However, challenges to the full implementation of the PDP Law remain, particularly regarding consumers' and companies' awareness and understanding of the rights and obligations stipulated in the PDP Law. While there has been an increase in consumer trust in e-commerce platforms, increasing consumer awareness and active participation in the protection of their data still requires further efforts. The implication of this study is that the PDP Law No. 27 of 2022 has provided a stronger and more comprehensive legal framework for consumer data protection in Indonesia's e-commerce sector. However, to maximize the effectiveness of this law, a concerted effort is needed between regulators, the e-commerce industry, and the wider public to improve education and awareness of personal data protection, as well as ongoing adjustments to data management practices by e-commerce companies.