Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Science JUDGE: Jurnal Hukum J-CEKI
Wibisono, Sonny
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Transformation Towards a Clean Digital Economy by Optimizing Non-Cash Transactions as an Instrument to Prevent Corruption Wibisono, Sonny; Subiyantoro, Heru
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 4 No. 10 (2025): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v4i10.1147

Abstract

The transformation towards a digital economy in Indonesia presents a strategic opportunity to enhance financial transparency and combat corruption through non-cash transactions. Despite initiatives like the National Non-Cash Movement (GNNT) and advancements in digital payment systems such as QRIS, cash transactions remain dominant due to infrastructure disparities, low digital literacy, and entrenched cultural habits. This study examines the role of non-cash transactions in preventing corruption by leveraging digital footprints for real-time monitoring and accountability. Using a normative legal research method, the study analyzes regulations like Law Number 8 of 2010 on Money Laundering Prevention, alongside secondary data from institutions such as Bank Indonesia and the Corruption Eradication Commission (KPK). Findings reveal that digital transactions significantly reduce corruption risks by enabling transparent financial tracking, as evidenced by successful implementations like e-budgeting in DKI Jakarta. However, challenges persist, including cybersecurity threats and uneven policy coordination. The research underscores the need for stronger infrastructure, public education, and cross-sector collaboration to foster inclusive digital adoption. Strategic recommendations include enhancing regulatory frameworks, expanding digital literacy programs, and incentivizing private-sector innovation. These measures aim to create a resilient digital economy that prioritizes transparency, accountability, and equitable access, ultimately reducing corruption and strengthening public trust in financial governance.
Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem Civil Law dengan Kebutuhan Masyarakat Wibisono, Sonny; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12946

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum responsive dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia sebagai upaya menjembatani sistem Civil Law yang formal dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, hukum responsive memungkinkan aparat kepolisian menyeimbangkan kepatuhan terhadap KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13 dengan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan diterima masyarakat. Studi ini mengkaji mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi, dan reformasi internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsive tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung modernisasi SOP, pelatihan aparat, dan akuntabilitas institusi. Dengan demikian, hukum responsive berperan penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan substantif di Indonesia.
Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem Civil Law dengan Kebutuhan Masyarakat wibisono, sonny; Arifin Hoesein, Zainal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1804

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum responsive dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia sebagai upaya menjembatani sistem Civil Law yang formal dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, hukum responsive memungkinkan aparat kepolisian menyeimbangkan kepatuhan terhadap KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13 dengan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan diterima masyarakat. Studi ini mengkaji mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi, dan reformasi internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsive tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung modernisasi SOP, pelatihan aparat, dan akuntabilitas institusi. Dengan demikian, hukum responsive berperan penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan substantif di Indonesia
Co-Authors Subiyantoro, Heru Zainal Arifin Hoesein