Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian Siregar, Padian Adi Salamat
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 3, No 3: September 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v3i3.622

Abstract

Kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai-niai untuk tetap tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik, putih dan mulus. Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk. Pada kenyataanya masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik illegal adalah faktor ekonomi, lemahnya aturan hukum, kurangnya kordinasi antar lembaga, ketidakmampuan pemilik merek kosmetik untuk mencegah pemalsuan, kurangnya tanggungjawab masyarakat yang membiarkan menjual kosmetik illegal  di lingkungannya, tingkat penghasilan dan pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik palsu dan asli, mudahnya mendapatkan bahan baku kosmetik serta faktor tingginya permintaan kosmetik dari konsumen. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal.  Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian secara penal adalah waktu dan lokasi terjadinya kejahatan peredaran kosmetik illegal selalu berpindah-pindah, pelaku tidak langsung tertangkap, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan sedangkan kendala dalam upaya non penal adalah kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagi pelapor.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pengedar Kosmetik Illegal; Pihak Kepolisian
Sosialisai Penggunaan Platfrom Quizizz Bagi Guru di SMP Muhammadiyah 7 Medan Riani, Nova; Marito, Winanda; Siregar, Padian Adi Salamat
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 3: September 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i3.611

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan sosialisasi kepada guru tentang penggunaan platform quizizz untuk evaluasi pembelajaran. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah mencakup ceramah variatif disertai dengan simulasi, kegiatan dikatakan berhasil apabila respon peserta yang menjawab sangat bermanfaat lebih dari 70%. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa kecakapan guru-guru dalam menggunakan platform quizizz pada kegiatan pembelajaran. Sebelumnya guru – guru  SMP Muhammadiyah 7 Medan belum pernah menggunakan platform quizizz dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini mendapat respon sangat bermanfaat bagi guru sebesar 90%, artinya kegiatan PKM ini berhasil dilaksanakan. Kata Kunci: Sosialisai; Penggunaan; Platfrom Quizizz
Urgensi Penerapan Kebijakan Cukai atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia Siregar, Padian Adi Salamat
ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies Vol. 2 No. 1 (2025): ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies
Publisher : Lembaga Intelektual Muda Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/ethno.v2i1.93

Abstract

This study aims to see how the application of sweetened beverage excise can be an effective policy instrument in controlling the consumption of sugary drinks and reducing adverse health impacts on people in Indonesia. This study uses a systematic review approach by analyzing various literature and data related to the sweetened beverage excise policy and its impact on public health. Data was collected from a variety of primary and secondary sources, including scientific journal articles, government reports, case studies of policy implementation in different countries, and health survey data. Data analysis was carried out qualitatively by identifying the main themes related to health impacts, health burdens, and the effectiveness of the implementation of sweetened beverage excise policies in various countries. The results of the analysis show that the optimal excise tariff structure for sweetened beverages can be applied based on the sweetener content in the product. A progressive approach, in which excise rates increase in line with rising sugar levels in beverages, could be an option. For example, drinks with a sugar content of less than 5 grams per 100 ml can be exempt from excise, while drinks with a sugar content between 5 and 10 grams are subject to low tariffs, and products with a sugar content of more than 10 grams are subject to higher tariffs. A mechanism for periodic tariff adjustments is also important to ensure that these policies remain relevant and effective.