Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat
yohana sandi wijayanti
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SURAKARTA DAN YOGYAKARTA: JEJAK HISTORIS DALAM DINAMIKA KEISTIMEWAAN DAERAH yunita, yunita nurul arifah; dwi lestari; aulia sinta arianti; adhirajasa shidqi muhamad; yohana sandi wijayanti
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4573

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan dalam dinamika status keistimewaan antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pasca Indonesia merdeka. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu, mengkaji terkait mengapa Surakarta kehilangan status keistimewaannya, sementara Yogyakarta berhasil mempertahankan dan memperoleh status keistimewaan. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini karena untuk menggali latar belakang sejarah serta untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi status keistimewaan tersebut. Adapun untuk penelitian ini dilakukan, dengan menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif-deskriptif, dengan menekankan pada kajian historis dan yuridis, serta kajian kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa adanya ketidakstabilan politik, gerakan anti-feodalisme, dan perbedaan sikap politik antara pemimpin Yogyakarta dan Surakarta menjadi faktor utama hilangnya status keistimewaan Surakarta pada tahun 1946. Sementara itu, Yogyakarta mampu mempertahankan status keistimewaannya karena berkat dukungan kuat Sultan Hamengku Buwono IX terhadap Republik Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan keistimewaan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh sejarah dan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang berlangsung serta seberapa besar pengakuan dari negara maupun masyarakat terhadap daerah tersebut. Kata Kunci: Status Keistimewaan, Surakarta, Yogyakarta
Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Tanah Wakaf oleh Nazhir dalam Sistem Perwakafan di Indonesia Muhammad Hafez; Rayna Putri Juliasari; Saiva Wulandari; Darma Ista Maulana; Muhamad Shandy Maulana; Yohana Sandi Wijayanti
Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Vol. 4 No. 1 (2025): April : Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrafi.v4i1.4914

Abstract

Waqf is an act of worship that has a social and economic pattern because in the development of Islamic civilisation, from the development of science to its heyday, it cannot be separated from the role of Rasullulah and his companions who continued to struggle to spread Islam throughout the world, one of which was by using the waqf method because the waqf property or object is often used as a centre for the development of science and Islam in ancient times, for example the construction of mosque buildings and financing wars. Because waqf is an act of worship that is highly recommended for every Muslim. In addition, waqf worship is also explained in the Koran that people who endow their assets for the benefit of the ummah who have benefits, the rewards will continue to flow even though the person has died, which makes people flock to carry out waqf worship. However, it is not uncommon for there to be a lot of abuse committed by nazirs, starting from their unprofessional attitude because nazirs are often used as additional income for them to hoard wealth. So it is very important to find a nadzhir as a zakat manager who has a trustworthy nature because actually this waqf must continue to be developed to be more productive and useful, therefore the Indonesian government continues to make efforts to revise the rules regarding nazir because there are still many irregularities committed largely due to weak administrative sanctions and criminal sanctions for them.
Co-Authors adhirajasa shidqi muhamad aulia sinta arianti Darma Ista Maulana Dwi Lestari Muhamad Shandy Maulana Muhammad Hafez Rayna Putri Juliasari Saiva Wulandari yunita, yunita nurul arifah