Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
adhirajasa shidqi muhamad
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SURAKARTA DAN YOGYAKARTA: JEJAK HISTORIS DALAM DINAMIKA KEISTIMEWAAN DAERAH yunita, yunita nurul arifah; dwi lestari; aulia sinta arianti; adhirajasa shidqi muhamad; yohana sandi wijayanti
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4573

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan dalam dinamika status keistimewaan antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pasca Indonesia merdeka. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu, mengkaji terkait mengapa Surakarta kehilangan status keistimewaannya, sementara Yogyakarta berhasil mempertahankan dan memperoleh status keistimewaan. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini karena untuk menggali latar belakang sejarah serta untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi status keistimewaan tersebut. Adapun untuk penelitian ini dilakukan, dengan menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif-deskriptif, dengan menekankan pada kajian historis dan yuridis, serta kajian kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa adanya ketidakstabilan politik, gerakan anti-feodalisme, dan perbedaan sikap politik antara pemimpin Yogyakarta dan Surakarta menjadi faktor utama hilangnya status keistimewaan Surakarta pada tahun 1946. Sementara itu, Yogyakarta mampu mempertahankan status keistimewaannya karena berkat dukungan kuat Sultan Hamengku Buwono IX terhadap Republik Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan keistimewaan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh sejarah dan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang berlangsung serta seberapa besar pengakuan dari negara maupun masyarakat terhadap daerah tersebut. Kata Kunci: Status Keistimewaan, Surakarta, Yogyakarta
Keterbatasan Transparansi DPR Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Legislasi : Analisis Partisipasi Publik Dalam Kasus UU Cipta Kerja Syafiqa Nadhira Kusuma; Janter Panjaitan; Unggul Pamekas; Adhirajasa Shidqi Muhamad; Rafli Akbar Rafsanjani; Fidanzani Zulfadikhan Azhar; Kuswan Hadji
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2686

Abstract

This article examines the limitation of transparency within the Indonesian House of Representatives (DPR) during the formulation of the Job Creation Act (Law No. 11 of 2020) and its implications for legislative performance and public participation. Transparency represents a fundamental requirement in a democratic legal system as it ensures accountability, public oversight, and the legitimacy of legal products. However, the legislative process of the Job Creation Act demonstrated significant procedural issues, including inconsistent draft versions, restricted access to essential documents, accelerated deliberation, and the marginalization of meaningful public participation. This study highlights how these limitations hinder the public’s constitutional rights, weaken legislative oversight, and create asymmetrical power relations that enable elite dominance in policymaking. The lack of transparency also led to procedural defects acknowledged by the Constitutional Court, reflecting a systemic decline in democratic legislative practices. Using a normative juridical method supported by legislative analysis and doctrinal studies, this paper argues that the absence of transparency not only reduces the quality of participation but also erodes the legitimacy and accountability of the DPR. The findings emphasize the urgent need for open access to legislative documents, inclusive public consultation, and strengthened accountability mechanisms to ensure democratic and lawful policy making.
Co-Authors aulia sinta arianti Dwi Lestari Fidanzani Zulfadikhan Azhar Janter Panjaitan Kuswan Hadji Rafli Akbar Rafsanjani Syafiqa Nadhira Kusuma Unggul Pamekas yohana sandi wijayanti yunita, yunita nurul arifah