Ida Bagus Gede Wahyu Pratama
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERAN BALE KERTA ADHYAKSA Ida Bagus Gede Wahyu Pratama; Komang Arya Mukti Maruti; Ni Luh Sukma Imagy
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 8 No. 1 (2025): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/wf38ze15

Abstract

Tulisan ini membahas integrasi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat melalui peran kelembagaan Bale Kerta Adhyaksa di Bali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui integrasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat melalui peran Bale Kerta Adhyaksa dalam sistem hukum nasional serta tantangan dan prospek harmonisasi lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian termasuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Penggalian data dilakukan dengan penggalian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, musyawarah, dan rekonsiliasi, sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat adat Bali. Bale Kerta Adhyaksa berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum negara dan hukum adat, mencerminkan model hukum yang harmoni dengan mengakomodasi konsepsi pluralisme hukum yang mengembangkan teknis partisipatif secara konseptual yang secara konvensional harus dilakukan melalui pemaksaan formalisme, melainkan dikembangkan kemudian melalui jembatan kultural dan institusional yang menghormati mekanisme lokal. Meskipun terdapat tantangan dalam aspek legal formal dan perbedaan paradigma hukum, sinergi ini menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan substantif. Upaya harmonisasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional.
KEWENANGAN PRAJURU ADAT MEMBERIKAN SANKSI ADAT KEPADA TAMIU YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA Ida Bagus Gede Wahyu Pratama; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 8 No. 2 (2025): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/1yhqmz78

Abstract

Bali is an island tourist destination which is very famous throughout the world. This from the large number of foreign and domestic tourists who vacation on the island of Bali or who are just looking for luck in the tourism business. Where in the customary village can be seen area now there are various forms of change, one of which is in the field of pawongan (community), which is not only inhabited by native krama but has also been inhabited by migrant krama who come from different ethnicities, races, religions. The existence of tamiu in the Bajera Traditional Village, Selemadeg District, Tabanan Regency causes various population problems such as population density which continues to increase. Management and control of guests selectively and continuously must always be carried out to minimize various negative impacts, especially those whose identity is not clear. prajuru adat village collects data on every tamiu in the Bajera customary village area to minimize the various negative impacts caused by the presence of the tamiu. The purpose of this study is to find out the legal basis and mechanism for imposing customary sanctions on tamiu who commit criminal offenses. The method used is an empirical research method, with an empirical juridical approach. The data sources used in this study are primary data, secondary data, and tertiary data.