Ni Luh Sukma Imagy
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Settlement of Intellectual Property Disputes through Arbitration in Indonesia Ni Luh Sukma Imagy; Ni Komang Darmiati; I Nyoman Tri Darma Gunawan; Pratama, Gede Aditya
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.2206

Abstract

The continual advancement of technology and the expanding array of human needs have fuelled significant growth within the trade sector, particularly in intellectual property (IP) domains. This growth is evidenced by a marked increase in intellectual property registrations, which play a pivotal role in the trade sector. The surge in registrations, including trademark, copyright, patent, and industrial design sectors, has correspondingly led to a rise in intellectual property disputes. While these disputes traditionally find resolution within Commercial Courts, alternative mechanisms such as mediation and arbitration have gained prominence. The World Intellectual Property Organization (WIPO) oversees a specialized institution for mediation and arbitration, namely the WIPO Mediation and Arbitration Centre. Indonesia similarly hosts its own institution dedicated to resolving intellectual property disputes, the Intellectual Property Arbitration and Mediation Agency (BAM HKI), established in 2011. Arbitration mechanisms prioritize privacy, efficiency, and expediency in resolving intellectual property disputes compared to Commercial Courts. Consequently, the presence of arbitration institution offers a viable alternative dispute resolution mechanism favoured by involved parties.
HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERAN BALE KERTA ADHYAKSA Ida Bagus Gede Wahyu Pratama; Komang Arya Mukti Maruti; Ni Luh Sukma Imagy
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 8 No. 1 (2025): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/wf38ze15

Abstract

Tulisan ini membahas integrasi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat melalui peran kelembagaan Bale Kerta Adhyaksa di Bali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui integrasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat melalui peran Bale Kerta Adhyaksa dalam sistem hukum nasional serta tantangan dan prospek harmonisasi lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian termasuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Penggalian data dilakukan dengan penggalian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, musyawarah, dan rekonsiliasi, sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat adat Bali. Bale Kerta Adhyaksa berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum negara dan hukum adat, mencerminkan model hukum yang harmoni dengan mengakomodasi konsepsi pluralisme hukum yang mengembangkan teknis partisipatif secara konseptual yang secara konvensional harus dilakukan melalui pemaksaan formalisme, melainkan dikembangkan kemudian melalui jembatan kultural dan institusional yang menghormati mekanisme lokal. Meskipun terdapat tantangan dalam aspek legal formal dan perbedaan paradigma hukum, sinergi ini menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan substantif. Upaya harmonisasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional.