Tambunan, Stephy Anggi Eliza
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi Tambunan, Stephy Anggi Eliza; Tarigan, Gregorian Aldi Montana; Manurung, Annekhne Ditalia Ben-Hardty
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i1.20611

Abstract

Hak ulayat masyarakat adat di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan hukum. Meskipun pengakuan hak ulayat tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, dan Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masalah terkait pengakuan hukum dan penguasaan tanah adat masih sering memunculkan konflik. Sengketa hak ulayat ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk klaim tumpang tindih antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan, serta pengalihan tanah secara ilegal. Konflik juga sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah ulayat dan konflik internal dalam masyarakat adat. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah adat dan peraturan yang lebih inklusif diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Kasus Sorbatua Siallagan menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang mengutamakan penyelesaian secara perdata dan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa hak ulayat, yang bukan hanya melibatkan aspek pidana, tetapi juga hak-hak sosial dan budaya masyarakat adat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum adat dan pendekatan yang lebih adil dapat menjadi solusi untuk memperbaiki perlindungan hak ulayat di Indonesia.
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATISCHE DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERIAN IZIN TAMBANG NIKEL (STUDI PUTUSAN NO.118/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT PST) Tambunan, Stephy Anggi Eliza; Mulyadi, Mahmud; Lubis, Rafiqoh
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 3 (2025): Volume 4, Nomor 3, Agustus 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i3.11997

Abstract

The high strategic value of the mining sector makes it vulnerable to corrupt practices, particularly in the process of mining permit issuance. One case that reflects this issue is District Court Decision No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst, the issues addressed in this research include the regulation of criminal law in the mining sector under Law No. 3 of 2020 on the Amendment to Law No. 4 of 2009, the relationship between provisions on the abuse of authority in the Law on the Eradiction of Corruption and the Law on Mineral and Coal Mining in the application of this principle in the handling of corruption cases involving abuse of authority in the issuance of mining permits based on is District Court Decision No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and case approach. Based on the findings, it is revealed that spesific provisions previously regu;ated under the Mineral and Coal Mining Law concerning permit issuance were removed in the amandments introduced through Law No. 3 of 2020. As a results, the lex specialis systematische derogat legi generali  principle cannot be applied to the Corruptioin Law because there are no longer any special provisions remaining in the Mineral and Coal Mining Law that can serve as a basis for comparison. Thus, the legal resolution in this decision is appropriate, and the principle of lex specialis systematische derogat legi generali cannot be applied in this case.