Garuda - Garba Rujukan Digital

Paradigma Baru dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi terhadap Dinamika Hukum di Era Digital dan Globalisasi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi; PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1459

The Indonesian Civil Code (KUHPerdata), a legacy of colonial law, has been in effect for over a century and is increasingly unable to address the normative challenges posed by the digital era and globalization. These include the lack of regulation concerning electronic transactions, personal data protection, digital assets, and cross-border dispute resolution. This study aims to assess the current capability of KUHPerdata to meet modern legal demands and to propose a renewal approach based on relevant legal principles and theories of legal formation. Using a normative juridical method with a statute approach, this research analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through descriptive analysis. The findings reveal significant normative limitations of KUHPerdata in responding to socio-economic and technological transformations. Legal reform is therefore urgently required, based on the principles of justice, legal certainty, freedom of contract, and consumer protection, and grounded in legal theories such as natural law, legal positivism, progressive law, and living law. The renewal must aim to create a responsive and globally integrative civil law system that can accommodate technological advancements and international legal standards. In conclusion, reforming KUHPerdata is not only a legal necessity but also a strategic effort to enhance Indonesia’s legal competitiveness in the global legal landscape.

URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS CYBERSQUATTING DAN PERLINDUNGAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA Gayatri, Gusti Ayu Dyah; Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi; Kusuma, Putu Riski Ananda
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the legal issues related to the practice of cybersquatting in Indonesia and highlight the urgency of developing specific regulations from the perspective of prevailing positive legal norms. The research adopts a normative legal method with a statutory and conceptual approach, utilizing secondary data obtained through literature study and analyzed using qualitative juridical techniques. The findings reveal that: (1) The regulation of cybersquatting in Indonesia remains general and lacks specific provisions, despite the existence of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law; (2) There is a legal vacuum that complicates law enforcement efforts against cybersquatting perpetrators; and (3) Comprehensive regulatory development is needed to strengthen legal protection of trademarks in the digital domain. Therefore, the government should promptly formulate and enact more assertive and detailed legislation on cybersquatting to safeguard trademark owners' rights and prevent further economic losses in the future.

URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS CYBERSQUATTING DAN PERLINDUNGAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA Gayatri, Gusti Ayu Dyah; Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi; Kusuma, Putu Riski Ananda
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the legal issues related to the practice of cybersquatting in Indonesia and highlight the urgency of developing specific regulations from the perspective of prevailing positive legal norms. The research adopts a normative legal method with a statutory and conceptual approach, utilizing secondary data obtained through literature study and analyzed using qualitative juridical techniques. The findings reveal that: (1) The regulation of cybersquatting in Indonesia remains general and lacks specific provisions, despite the existence of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law; (2) There is a legal vacuum that complicates law enforcement efforts against cybersquatting perpetrators; and (3) Comprehensive regulatory development is needed to strengthen legal protection of trademarks in the digital domain. Therefore, the government should promptly formulate and enact more assertive and detailed legislation on cybersquatting to safeguard trademark owners' rights and prevent further economic losses in the future.

Akibat Yuridis Ketidakpatuhan Legal Tender Rupiah terhadap Perlindungan Konsumen Pradnyani, Putu Sri Widari; Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5029

Digitalisasi sistem pembayaran melalui penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat Indonesia menuju sistem pembayaran non-tunai. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi keuangan. Namun, dalam praktik ditemukan kebijakan pelaku usaha yang menerapkan pembayaran non-tunai secara eksklusif dan menolak pembayaran menggunakan Rupiah tunai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat yuridis ketidakpatuhan terhadap kewajiban penerimaan Rupiah dalam implementasi QRIS serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Rupiah tunai oleh pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi diskriminatif terhadap konsumen, serta melemahkan efektivitas prinsip legal tender Rupiah. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan penolakan Rupiah dalam transaksi QRIS sebagai pelanggaran norma imperatif hukum mata uang sekaligus pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pembayaran harus diposisikan sebagai instrumen pelengkap yang tetap menjamin keberlakuan Rupiah dan perlindungan konsumen.

Gig Economy Dalam Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Tantangan Baru Dalam Dunia Bisnis Digital Mediana, Ni Nengah Eilsa Ayu; Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6685

Pesatnya transformasi digital telah memicu pergeseran fundamental dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia melalui fenomena gig economy yang berbasis platform digital seperti Gojek, Grab, dan Shopee Express. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pekerja gig dalam sistem hukum nasional serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang menyebabkan kerentanan bagi para pekerja digital. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin keilmuan hukum, tanpa melibatkan observasi atau penelitian empiris di lapangan dengan pendekatan perundang-undangan (comparative approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach) melalui analisis terhadap berbagai literatur serta regulasi terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) yang signifikan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional yang kaku. Praktik kemitraan yang diterapkan perusahaan platform sering kali merupakan kemitraan semu (bogus self-employment) yang menyamarkan hubungan subordinasi algoritmik, sehingga pekerja kehilangan hak-hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pemutusan hubungan kerja. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan perlunya redefinisi hubungan kerja yang menitikberatkan pada aspek substansi faktual daripada bentuk kontrak formal, serta pengenalan kategori subjek hukum baru seperti dependent self-employed. Kesimpulannya, reformasi regulasi yang adaptif dan inklusif sangat mendesak untuk dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pekerja digital di tengah dinamika ekonomi modern yang terus berkembang pesat di Indonesia.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search