Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

State Responsibility In Providing Compensation To Victims of Gross Human Rights Violations Fakhruzy, Agung; Krisnadi Nasution; Ahmad Sholikhin; Frans Simangunsong
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 21 No. 1 (2025): June
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v21i1.286

Abstract

The philosophical basis for providing compensation lies in the state's responsibility for its failure to prevent crimes. From a juridical perspective, Article 35 of Law Number 26 of 2000 on the Human Rights Court indicates that the provision of compensation is still dependent on a court decision. As such, even when gross human rights violations have occurred and victims are identified, if the accused is not proven guilty in court, they cannot be held accountable for providing compensation to the victims. This situation has the potential to create a vertical normative conflict with Article 28 of the 1945 Constitution, particularly regarding fundamental human rights that must be fulfilled by the state. This study aims to examine the principles and the role of the state in providing compensation to victims of gross human rights violations. It employs a normative legal research method with a conceptual and philosophical approach, and data collection is carried out through literature review and legal document analysis. The research findings show that the principle of state responsibility in providing compensation to victims of gross human rights violations must be grounded in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Rekonstruksi Undang - Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu Aisyah Dewi; Ahmad Sholikhin
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i2.14231

Abstract

Indonesia dalam perkembangan ketatanegaraanya pasca kemerdekaan terutama pada masa Orde Baru telah mengalami berbagai persitiwa yang menyebabkan banyaknya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) hingga pada tahun 2023 belum juga pelanggaran HAM berat diselesaikan dan para korban belum mendapatkan hak – haknya seperti hak pemulihan atau dapat diebut hak reparasi. Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu dan belum mendapaktkan penyelesaian dari negara, hal tersebut membuktikan bawha tingkat keberhasilan perlindungan ydan penegakkan HAM di negara Indonesia masih tergolong rendah. Banyaknya statuta Internasional yang diratifikasi Indonesia pun belum bisa membuat Indonesia menyelesaikan permasalah HAM yang ada. Kendala terbesar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia adalah kurangnya political will dari aparat negara sehingga regulasi yang ada tidak dapat berjalan dan bahkan tidak dapat dilaksanakan. Serta masih kurang komprehensifnya UU yang mengatur mengenai pengadilan HAM berat masa lalu, sehingga diperlukanya rekonstruksi agar penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa berjalan. Kata Kunci: Hak asasi manusia, Pelanggaran HAM yang berat, Hak Pemulihan