Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI Jurnal Hukum Limbago: Journal of Constitutional Law
Suidarmanto, Muhamad Dimas
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Kode Etik Kedokteran dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Masalah Sengketa Medis Budhiarti, Arrie; Suidarmanto, Muhamad Dimas
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dokter adalah individu yang melakukan perawatan kesehatan sesuai dengan prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia melalui praktik medis. Masalah hukum yang perlu dipelajari adalah hak dan kewajiban dokter, terutama dalam hal perlindungan hukum saat melakukan tindakan medis. Pokok pembahasan dalam artikel ini adalah mengenai perlindungan hukum dan etika medis dokter dalam menyelesaikan sengketa. Analisis artikel ini dilakukan dengan metode hukum normatif, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara ilmiah, menegaskan bahwa dokter yang terlibat dalam kasus medis di rumah sakit memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Hukum Kesehatan dan peraturan kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit harus memiliki cara penyelesaian sengketa medis. Hukum Kesehatan, etika medis(kode etik kedokteran), lembaga kesehatan, dan prosedur pelaporan masih belum cukup melindungi dokter dalam menyelesaikan perselisihan medis. Ini disebabkan oleh fakta bahwa penyidik polisi akan mengikuti aturan yang diatur dalam KUHAP saat menangani kasus dugaan malpraktik, sementara Undang-Undang tentang kesehatan mengatur institusi profesi kedokteran yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional yang memiliki perlindungan hukum.
Problematika Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia Suidarmanto, Muhamad Dimas; A Zarkasi, A Zarkasi; Iswandi, Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i2.53685

Abstract

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis prosedur pembentukan Undang-Undang melalui studi proses pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (perubahan pertama dan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penelitian memberikan pemahaman mengenai pentingnya prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
Co-Authors A Zarkasi, A Zarkasi Budhiarti, Arrie Iswandi Iswandi