Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Dampak Narkoba Bagi Remaja dari Aspek Kesehatan, Konsekuensi Hukum, Serta cara Pencegahan di MAN 7 Jakarta Wendra, Muhammad; Kamal, Muhammad Refly; Agustinus, Theodorus; Lutfi, Gess; Tristania, Naura; Wahyuningrun, Eka; Kholis, Ikhwanul; Baja, Daniel; Anggoro S. P, Bimo; Muchsin, Erwin; Sutrisno, Andri
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (Mei)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i2.1308

Abstract

Dampak akan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba kerap terjadi pada remaja sebagai kelompok yang cukup rentan terhadap pengaruh narkoba di lingkungan sekitar mereka. Remaja perlu dibimbing dengan berbagai edukasi terutama lewat sosialisasi dalam mengetahui dampak buruk narkoba bagi mereka. Mahasiswa/i IBLAM School Of Law dalam hal ini melihat kerentanan yang dimiliki oleh remaja, sehingga melakukan upaya sosialisasi dampak narkoba kepada mereka di MAN 7 Jakarta. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam memberantas narkoba di Indonesia. Sebagai negara yang juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seputar perlindungan dari kejahatan narkoba, tentu sosialisasi menjadi salah satu upaya preventif Indonesia dalam memberantas narkoba sedini mungkin. Sosialisasi memberi dampak dan manfaat dalam memutus rantai penyebaran pengguna dan penyalahgunaan narkoba terutama bagi remaja. Keberadaan sosialisasi sebagai bagian dari peran Indonesia dalam memerangi narkoba yang efektif dapat ditinjau dari berbagai regulasi seputar yang memberikan jalan bagi pihak mana pun termasuk lembaga atau mahasiswa/i di perguruan tinggi dalam melakukan upaya preventif pencegahan narkoba lewat sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur atau memberikan informasi seberapa pentingnya sosialisasi sebagai upaya preventif dalam menanggulangi narkoba di Indonesia. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dalam menganalisis dan membentuk data.
Tinjauan Hukum Internasional terhadap Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Subjek Hukum Internasional Wendra, Muhammad; Sutrisno, Andri; Kamal, Muhammad Refly
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i1.4991

Abstract

This study aims to present the implications of separatist movements that are recognized as international subjects, especially for the parent country. This study is urgent due to the importance of the status of separatist groups as subjects of international law and its impact on the parent country. This study uses a normative juridical method with a literature study approach that includes doctrine and various other international legal conventions. The results of the study show that separatist movements generally demand separation from the parent country based on various backgrounds, such as ideological and racial differences, as well as injustices or human rights violations. To achieve this goal, separatist groups need international support, such as recognition as subjects of international law through the determination of belligerent status or geopolitical recognition to facilitate their goals. Therefore, this study shows that in order to achieve the status of an international legal subject, separatist movements not only require various specific criteria as stipulated in international law, but also require factors such as international politics to achieve these goals. Furthermore, this study also shows that such recognition can have significant political, diplomatic, and social implications for the parent country, such as Indonesia. The influence of recognizing the OPM as a subject of international law theoretically and juridically has a significant impact on the parent country, such as Indonesia, including challenges to Indonesia's sovereignty and territorial integrity, a negative international precedent for Indonesia regarding separatism, disruption of the country's development and security (stability), and vulnerability to negative impacts in conducting international relations.