Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Dunia Hukum RIO LAW JURNAL
Zhou, Valerie
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

 1 
Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan Zhou, Valerie
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1866

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus kejahatan lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kompleksitas pembuktian, keterbatasan instrumen hukum, hingga lemahnya efektivitas sanksi pidana dalam mendorong perubahan perilaku korporasi. Dalam konteks ini, Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan muncul sebagai salah satu instrumen alternatif yang berpotensi memperkuat penegakan hukum pidana lingkungan. DPA memberikan ruang bagi korporasi untuk melakukan pemulihan, kepatuhan, dan perbaikan sistem tata kelola dengan imbalan penundaan atau penghentian penuntutan apabila kewajiban yang disepakati terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan penerapan DPA dalam hukum pidana korporasi lingkungan Indonesia sebagai mekanisme penegakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian menelaah peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum pidana korporasi, serta praktik DPA di berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan tujuan pemulihan lingkungan. Namun, penerapannya membutuhkan kerangka hukum yang jelas, akuntabel, dan transparan agar tidak disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya, DPA berpotensi menjadi alternatif penegakan hukum pidana korporasi lingkungan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan restoratif dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Co-Authors Elvira Fitriyani Pakpahan Kartina Pakpahan