Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pengabdian West Science
Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Studi Kasus Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Palembang dan Peran Masyarakat dalam Penanggulangannya Prabarini, Alexandrea; Dorothy Limbong, Eva Florence; Gabriela, Nathanaya; Febrian, Valentina; Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2093

Abstract

Kenakalan dan kriminalitas remaja semakin meningkat, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Studi ini menelaah faktor-faktor penyebab serta dampak kenakalan remaja melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada kasus pemerkosaan dan kenakalan remaja di Palembang. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji teori perkembangan sosial Erikson, teori pembelajaran sosial, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi pola perilaku remaja. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, dan lemahnya sistem perlindungan anak berkontribusi pada meningkatnya kasus kenakalan. Selain itu, kemudahan akses terhadap media yang tidak terkontrol turut mempengaruhi perilaku remaja. Di sisi lain, dalam konteks lingkungan, kesadaran akan dampak efek rumah kaca dan degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia masih rendah. Perspektif antroposentris dalam menyikapi krisis lingkungan menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya tanpa batas dapat merusak keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum lingkungan dan peran individu dalam menjaga keberlanjutan menjadi penting. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani permasalahan kenakalan remaja dan krisis lingkungan. Penerapan kebijakan berbasis edukasi hukum, psikologi perkembangan, serta strategi preventif berbasis komunitas menjadi solusi yang dapat membantu mengurangi kenakalan remaja dan meningkatkan kesadaran lingkungan.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG: PERAN KELURAHAN DAN MASYARAKAT Prabarini, Alexandrea; Nugraha, Dwi Putra; Limbong, Eva Florence Dorothy; Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda; Gabriela, Nathanaya; Febrian, Valentina
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.361

Abstract

Banjir menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Tangerang, terutama pada musim hujan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah melalui kelurahan serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris untuk menganalisis peran pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Tangsel No. 7 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait. Di sisi lain, peran aktif masyarakat dalam kegiatan kerja bakti terbukti mendukung upaya pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan warga menjadi kunci utama dalam membangun sistem penanggulangan banjir yang adaptif dan partisipatif.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan di Indonesia dan Amerika Serikat Ginting, Yuni Priskila; Prabarini, Alexandrea; Dzahabi, Derrel; Dorothy Limbong, Eva Florence; Bantara, Fitaria; Alfathiya, Nabila Piendra; Dolimariz, Reyane; Febrian, Valentina; Khaerunnisa, Vira; Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i02.1025

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan hewan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Isu utama melibatkan perbedaan pendekatan hukuman untuk perlindungan hewan di kedua negara. Fokus pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbedaan hukuman dan menciptakan kesadaran akan perlunya perubahan. Metode riset pengabdian mencakup analisis kasus antara Indonesia dengan negara Amerika dan Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan hukum dan sosial untuk memberikan gambaran yang holistik. Hasil pengabdian diukur melalui peningkatan pemahaman masyarakat, perubahan persepsi terhadap perlakuan terhadap hewan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas hukuman. Kesimpulannya, abstrak ini mengeksplorasi perbedaan dalam perlakuan hukuman terhadap penganiayaan hewan, dengan harapan dapat merangsang perubahan positif dalam pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap hewan di kedua negara.
Sosialisasi Perbandingan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Rusia Ginting, Yuni Priskila; Prabarini, Alexandrea; Dorothy Limbong, Eva Florence; Bantara, Fitaria; Alfathiya, Nabila Piendra; Dolimariz, Reyane; Febrian, Valentina; Khaerunnisa, Vira; Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1121

Abstract

Di Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap korupsi dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, di Rusia, pendekatan hukum terhadap korupsi sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan struktur politik yang unik. Meskipun keduanya mengarah pada pemberantasan korupsi, cara yang mereka tempuh berbeda. KPK Indonesia memiliki wewenang luas dalam investigasi dan penuntutan, sementara di Rusia, badan seperti Komite Investigasi dan Kejaksaan lebih dominan. Perbedaan lainnya adalah dalam transparansi dan akuntabilitas. Indonesia memperbaiki transparansi melalui pengadilan terbuka, sementara intervensi politik masih menjadi masalah. Di Rusia, kekhawatiran tentang independensi peradilan dan intervensi politik dalam kasus korupsi muncul. Ada juga kecenderungan eksekusi hukuman yang lebih ringan bagi pejabat tinggi. Meskipun keduanya memiliki undang-undang anti-korupsi, implementasinya masih sulit. Sosialisasi ini bertujuan untuk memahami tantangan dan potensi perbaikan dalam penegakan hukum korupsi. Dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan pendekatan, diharapkan memberikan wawasan untuk upaya pemberantasan korupsi baik dari Indonesia maupun Rusia.
Sosialisasi Hasil Analisis Regulasi dan Etika Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Ginting, Yuni Priskila; Risya Zamayya, Andi Rania; Jacky, Andrean Van; Dorothy Limbong, Eva Florence; Gabriela, Nathanaya; Febrian, Valentina; Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 07 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i07.1413

Abstract

Jurnal ini berisi pembahasan terkait bagaimana Konsultan Hukum Pasar Modal berperan kuat dalam sistem keuangan Indonesia, secara khusus terkait dengan penawaran umum, juga transaksi efek. Konsultan Hukum Pasar Modal memberikan pendapat hukum kepada pihak yang terlibat dalam pasar modal dan harus memahami dasar-dasar hukum dengan cakupan berbagai undang-undang dan peraturan. Fokus pengabdian ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi oleh konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya serta mengevaluasi kepatuhan mereka terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsultan Hukum Pasar Modal harus mematuhi kode etik profesi yang mencakup kepatuhan terhadap standar profesional yang ditetapkan oleh HKHPM, sikap independen dan objektif dalam memberikan nasihat hukum, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan mereka tetap relevan. Mereka juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatan dan pembaruan data kepada OJK secara berkala​.
Co-Authors Alfathiya, Nabila Piendra Bantara, Fitaria Dolimariz, Reyane Dorothy Limbong, Eva Florence Dwi Putra Nugraha Dzahabi, Derrel Febrian, Valentina Gabriela, Nathanaya Jacky, Andrean Van Khaerunnisa, Vira Limbong, Eva Florence Dorothy Prabarini, Alexandrea Risya Zamayya, Andi Rania Yuni Priskila Ginting