Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia Kamil, Renita
JUSTISI Vol. 11 No. 2 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i2.4049

Abstract

The study aims to examine the influence of legal positivism on law enforcement and judicial practices in Indonesia, particularly in the context of its limitations in realizing substantive justice. The main focus is on the issues of customary land rights, human rights enforcement, and corruption eradication. This method is a normative qualitative approach combining doctrinal analysis and comparative law. Data was collected through a literature study of relevant laws and regulations, court decisions, and academic literature. This method is used to explore and interpret the principles of legal positivism and its influence on the Indonesian legal system, without involving empirical data collection. The novelty of this study lies in its interdisciplinary approach that integrates classical legal positivism theory with contemporary challenges faced by Indonesia's pluralistic legal system. The research introduces the concept of “inclusivity positivism” which suggests that the legal system can retain a formal normative structure, yet still be accommodating to principles of substantive justice, constitutional values, and international human rights norms. The results show that the rigid application of legal positivism often hinders the achievement of social justice. In cases such as customary land rights and corruption eradication, courts tend to prioritize written regulations even when they contradict social realities and constitutional values. The findings also show that although the Constitutional Court has tried to balance with constitutional principles, implementation at the general court level is still limited due to the highly formalist legal culture. This study concludes that legal reform is needed that balances legal certainty and substantive justice. This can be achieved through updating laws in line with human rights principles, training judges in progressive constitutional approaches, and increasing the role of oversight institutions such as Komnas HAM. Thus, legal positivism in Indonesia does not need to be abandoned, but needs to be developed to be more responsive to the demands of justice in a pluralistic society.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Normatif Pekerja PKWTT Pasca PHK Akibat Perubahan Kondisi Usaha Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Kamil, Renita; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51141

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perubahan kondisi usaha. Dalam praktik ketenagakerjaan, perubahan kondisi usaha sering dijadikan dasar oleh perusahaan untuk melakukan rasionalisasi tenaga kerja, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan persoalan karena tidak jarang hak-hak dasar pekerja terabaikan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pengusaha dalam menjaga keberlanjutan usaha dan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak normatif pekerja sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai instrumen hukum positif, antara lain Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan pelaksana, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi batasan yuridis PHK berdasarkan perubahan kondisi usaha serta menilai sejauh mana mekanisme perlindungan normatif dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan melalui prosedur yang sah, disertai pemberian kompensasi yang memenuhi standar minimum, dan tetap memperhatikan asas proporsionalitas serta keseimbangan dalam hubungan kerja. Apabila pengusaha melakukan PHK tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pemenuhan hak yang belum diberikan atau pembatalan PHK oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja PKWTT menjadi instrumen penting untuk menjaga hubungan industrial yang adil sekaligus memastikan pekerja memperoleh kepastian dalam menghadapi perubahan kondisi usaha.