Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Security Studies Bhayangkara Law Review
Aly Ashghor
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) Muhamad Novry H; Clara Ignatia Tobing; Aly Ashghor
Bhara Justisia Vol 1 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/pq0jc598

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dan alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: Pertama, praktik hukuman mati tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengedar narkotika di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di indonesia sebanyak 1.307 tersangka pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.184 kasus, dengan jumlah sebanyak 1.483 tersangka, pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 dan barang bukti sebanyak 12,4 ton, Tahun 2023 sejak januari hingga bulan juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkotika dengan jumlah sebanyak 1.625 tersangka. Kedua, Pelanggaran terhadap narkotika dapat diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.
LAW ENFORCEMENTS AGAINST ACTS OF TERRORISM ACCORDING TO ARTICLE 6 OF LAW NUMBER 5 OF 2018 Jhuan Felixs Gultom; Octo Iskandar; Aly Ashghor
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 1 ##issue.no## 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/7yvqwp10

Abstract

This research departs from the high crime rate caused by terrorism in the territory of the Republic of Indonesia. Meanwhile, Indonesia is a rule of law which aims to create a just and prosperous society. This research aims to: (1) Find out the elements regulated in Article 6 of Law Number 5 of 2018. (2) Find out the forms of accountability or sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism according to Article 6 of Law Number 5 of 2018. This research using Normative research type. The collection of legal materials is carried out using the Statute Approach and Case Approach techniques. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The results of research and discussions show that ratification of the Terrorism Bill (RUU) is an urgent need, especially considering the increasing threat of terror in the country. The existence of the law can be used by the authorities, one of which is that the police can take direct action against individuals who are proven to be affiliated with the ideology of certain terrorist groups.
Co-Authors Clara Ignatia Tobing Jhuan Felixs Gultom Muhamad Novry H Octo Iskandar