Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law and Security Studies
Indah Pangestu Amaritasari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERAN STRATEGI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN EKSTREMISME KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME Indah Pangestu Amaritasari
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2383

Abstract

Strategi Pemolisian Berwawasan Masyarakat diyakini sebagai pendekatan lunak dalam menghadapi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, terutama ketika dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan. Namun, seringkali ada yang salah mengartikan strategi tersebut sebagai pendekatan untuk mendorong warga sipil melakukan pengintaian, yang dapat menimbulkan kecurigaan dan ketegangan antar masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan sosialisasi, sebagai bagian dari pengabdian masyarakat akademik, untuk meningkatkan kesadaran tentang strategi yang tepat untuk diterapkan kepada pemangku kepentingan terkait, pada akhirnya petugas kepolisian terutama di tingkat desa (Bhabinkamtibmas). Pelatihan yang diselenggarakan oleh Jakarta Law Enforcement Center (JCLEC), yang diikuti oleh penulis untuk memberikan pelatihan tersebut, telah memberikan dampak yang signifikan terutama terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh peserta dari pengetahuan baru yang mereka peroleh. Metode pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang diterapkan dalam pelatihan ini telah memperkaya pengalaman dan pengetahuan peserta yang diperlukan untuk peningkatan keterampilan peserta agar dapat menggunakan strategi dengan baik.
PERAN STRATEGI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN EKSTREMISME KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME Indah Pangestu Amaritasari
Abdi Bhara Vol. 2 No. 1 (2023): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/gmr9y478

Abstract

A strategy on community-oriented policing is belivedto be the soft approach in countering violent extremism leadingto terrorism, especially when it is mandated under thePresidential Regulation No, 7 year 2021 on National Action Planon Preventing and Countering Violent Extremism. However,there are often misinterpret the strategy to be an approach toencourage civilians to do surveilence, which can create suspicionand tention between community. Thus, it is important to havesocialication, as part of academic community service, to raiseawareness of the strategy to be proper in place to relevantstakeholders, ultimately the community policing officersespecially at village level (Bhabinkamtibmas). The trainingorganized by Jakarta Law Enforcement Center (JCLEC), onwhich the author has participated to deliver the training, hasgiven significant impact especially in relation to actions made byparticipants from their new acquired knowledge. The adultlearningmethod (andragogy) applied in the training hasenchirced the participants experience and knowledge which isneeded for the skill improvement of the participants for using thestrategy properly.
Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in Indonesia Indah Pangestu Amaritasari
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1288

Abstract

Terrorism has been qualified as a serious crime in Indonesia. The gravity of the crime can be estimated based on the fact that a person accused of such an offence is classified as a high-risk offender. However, complications arise when children and/or youth are suspected of this crime. Indonesia has ratified international human rights instruments, including the Convention on the Rights of the Child. The question emerges on how the rights can be exercised when youth is suspected to commit such high-degree crime. There are some laws that must be taken into account for further analysis in relation to this issue, especially the Law on Juveniles Justice System and the Terrorism Law. The context of how these laws intersect with the implementation of the Rights of the Child is important to be considered for the best interest of the child, including their comprehensive rehabilitation and reintegration process. The philosophical legal approach used in this research aims to have comprehensive analysis and solution of the complexity associated with the implementation of the rights of the children associated with a terrorism charge, especially when it comes to the legal system. It is also of critical importance to identify possibilities of improvement in the implementation of these rights.
Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dalam Hukum untuk Pembangunan Indonesia Indah Pangestu Amaritasari
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i3.786

Abstract

Development in Indonesia is currently marked by a variety of economic growth. Indonesia's national development is a development paradigm that is built on the experience of Pancasila, namely the development of the whole Indonesian human being and the development of the Indonesian people as a whole and Article 33 of the 1945 Constitution. Thus, the RPJMN includes the Sustainable Development Goals (SDGs). The focus of development is welfare, which cannot be separated from issues economy. In this framework, policy tools are needed, especially the economic sector that can support welfare and achieve justice. This Economic Analysis of Law (EAL) approach can be used as a means to see the role of law in supporting the achievement of prosperity and justice through an economic perspective for the development. This research is normative-doctrinal by exploring legal products and curating literature (written, visual, and audiovisual) to map out the role of law in development using the EAL approach. The findings from this study indicate that EAL approach can be used as a tool to critise and analyse legislations and situation which are contribute significantly to development, namely: the economic policy and legislation, the restorative justice sector, and corruption.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang Khaliza Azzahra Chairrunnisa; Khaliza Azzahra Chairunnisa; Lukman Hakim; Indah Pangestu Amaritasari
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/v3kxh722

Abstract

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik tergolong rendah, sedangkan perburuan liar oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. menunjukkan adanya tindakan seperti perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar hewan penyu sisik dan untuk mengetahui alasan mengapa penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata sedangkan penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma dan aturan hukum terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan penyu sisik dari perburuan liar dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.
Co-Authors Khaliza Azzahra Chairrunnisa Khaliza Azzahra Chairunnisa Lukman Hakim